-->

Intansi Harus Jeli Dalam Membuat SKT di Kawasan Hutan

HARIAN9 author photo
LANGKAT| H9
Seluruh jajaran Camat dan Kades di Kabupaten Langkat yang wilayahnya terdapat kawasan hutan dihimbau untuk berhati-hati dalam mengeluarkan SKT.Jangan sampai SKT asal di keluarkan,ternyata berada di kawasan hutan,"tentunya akan berakibat fatal karena akan berurusan dengan hukum.

Ulasan yang disampaikan Meidi Kembaren ketika dikonfirmasi wartawan,Selasa,(04/08/2020) selaku Aktifis perduli hutan dan juga salah seorang pendamping kelompok tani di desa Adin tengah.

Di dalam Undang-Undang nomor 41/1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 5 ayat 3 UU No. 41 tahun 1999 dinyatakan bahwa penetapan status hutan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah yang dimaksud di sini adalah pemerintah pusat (Pasal 1 angka 14 UU No. 41 tahun 1999). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 44/2004 tentang Perencanan Kehutanan pada Pasal 15 dinyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Kehutanan),tegas Meidi.

Lanjutnya Meidi kembaren, menghimbau kepada Kades dan Camat agar koordinasi ke KPH jika ingin mengeluarkan surat di kawasan hutan agar tidak menjadi konflik ,dan Dinas Kehutanan turun ke tingkat tapak untuk sosialisasi di Desa yang di dalamnya ada kawasan hutan negara agar semua terang benderang dan menghindari konflik.

Kita lihat bersama Bupati Langkat telah komit dan konsisten terhadap gerakan kelestarian lingkungan guna mendukung program pariwisata, jangan sampai konflik yang di timbulkan Camat dan Kades akibat mengeluarkan SKT di kawasan hutan berdampak terhadap salah satu program Bupati tersebut,"Ujarnya Meidi dengan nada keras.(WD012)
Komentar Anda

Berita Terkini