-->

Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Diduga Lahir Dari Kurangnya Komunikasi

HARIAN9 author photo
ACEH TAMIANG| H9
Jejak langkah untuk menjadikan PDAM Tirta Tamiang sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kuat dan sehat, maka dipandang perlu membuat perubahan Qanun nomor 8 tahun 2010 menjadi Qanun nomor 6 tahun 2018 yang telah mendapat registrasi nomor : 6/138/2018 dari Provinsi Aceh. Produk tersebut telah dibahas bersama oleh pihak Eksekutif Kabupaten Aceh Tamiang dan DPRK Aceh Tamiang, walau akhirnya Qanun tersebut tidak jadi digunakan. 

Dampak dari tidak digunakannya Qanun tersebut saat seleksi Direktur, orang nomor satu dijajaran Legislatif Suprianto, ST Ketua  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, terkait rekruitmen Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang menyampaikan, kami berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) mengikuti aturan yang ada dan jalankan produk yang telah dibahas bersama. 

"Kami telah menyurati Pemda Aceh Tamiang, sehubungan dengan seleksi jabatan Direktur PDAM  periode 2020-2025 tersebut. Tanggapan pihak eksekutif  disampaikannya saat itu, bahwa dalam perekrutan Direktur PDAM  tidak perlu melibatkan DPRK, karena kami mengacu pada Peraturan Pemerintah  nomor 54 tahun 2017 dan Peraturan Menteri  Dalam Negeri nomor 37 tahun 2018,"ujarnya.

Padahal ada  qanun nomor 6 tahun tahun 2018 sebagai acuan untuk seleksi Direktur PDAM yang sudah diundangkan, namun kami melihat Pemda terkesan memaksakan diri dalam menggunakan aturan lain.

Menelusuri lebih dalam tentang keanehan yang terjadi pada Qanun nomor : 6 tahun 2018, para wartawan pada Selasa (18/08/2020) menemui Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Dahlia Ahliana, SH diruang kerjanya dan disampaikannya, tidak digunakannya Qanun tersebut, karena adanya hasil fasilitasi dari Pemerintahan Provinsi Aceh yang mengarahkan agar dilakukan penyempurnaan dan ada hal-hal yang tidak dimasukkan dalam rancangannya.

"Pada akhir tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah mengajukan pembentukan Qanun baru tentang PDAM yang mengarah kepada Perumda serta memuat Permendagri nomor : 37 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah nomor : 54 tahun 2017,"tegas Dahlia. 

Untuk menyelaraskan adanya dugaan komunikasi yang salah dalam pembuatan Qanun tersebut, para wartawan pada  Selasa (18/08/2020) menemui Asmah,SE Kepala Bagian Ekomomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dikatakannya, ada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Aceh pada 20 mei 2019 agar segera diajukan  Peraturan Daerah (Perda) pengganti Qanun nomor 6 tahun 2018,"terangnya.

"Kebutuhan akan Direktur PDAM Tirta Tamiang yang baru sudah sangat mendesak dan mengingat Perusahaan Daerah tersebut sudah berulang kali dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), sehingga bisa berakibat tidak sehatnya perjalanan Badan usaha itu, maka harus diambil sikap dengan melaksanakan pemilihan Direktur menggunakan aturan yang lebih tinggi diatas Qanun, keputusan tersebut telah menjadi pembahasan bersama dengan bagian hukum,"tegas Asmah. (WD-013). 

Komentar Anda

Berita Terkini