-->

Bupati Palas Diharapkan Ambil Sikap Soal Kinerja Kepala Bappeda

HARIAN9 author photo
PALAS| H9
Bupati Padang Lawas (Palas) H. Ali Sutan Harahap diharapkan mengambil sikap terkait dengan jabatan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Palas.

Sahala Pohan Ketua Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) Kabupaten Padang Lawas (Palas), kepada wartawan, Sabtu. (05/09/2020). 

"Keberhasilan seorang pemimpin dalam satu periode, sangat ditentukan dengan kemampuan Kepala Bappeda dalam menjabarkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati,"katanya.

Ketidakmampuan seorang Kepala Bappeda dalam menyerap dan menuangkan ke dalam perencanaan pembangunan daerah jangka pendek sampai dengan jangka panjang akan menjadi mimpi di siang bolong yang tidak akan pernah menjadi kenyataan bagi kepala daerah dalam memajukan wilayahnya.

Usia Kabupaten Padang Lawas yang sudah mencapai 13 tahun tentu tidak semestinya seperti ini lagi. Katanya.

"Padahal, kita tahu bahwa sudah di anggarkan dengan nilai yang fantastis mulai dari perencanaan hingga sosialisasi di lapangan. Kuat dugaan ada kegiatan yang di piktifkan digarap untuk memperkaya diri". Ujar Sahala Pohan dengan nada kesal.

Masa sich! Rancana Detail Tata Ruang (RDTR) Padang Lawas sebagi turunan dari RTRW belum kelar sampai hari ini. Harusnya sudah ada tempat Pasar yang layak, Lahan Pertanian yang bagus, Taman Wisata Andalan yang sejuk dan sekolah percontohan dalam menarik minat masyarakat untuk belajar. Ini sama sekali belum kelar. Tuturnya.

Banyaknya kebutuhan dalam menata sebuah daerah yang baru lahir sama sekali belum terwujud. Apabila dibandingkan dengan timing Kapala Bappeda Padang Lawas menduduki kursi empuk tersebut.

Pasalnya, oleh berbagai kalangan menilai yang bersangkutan selaku Kepala Bappeda, Sudah seharusnya dievaluasi dengan pejabat yang memiliki kinerja lebih bagus. Sebutnya.

"Sudah sekian tahun jabatan Kepala Bappeda, kita menilai kinerja SKPD bersangkutan masih jauh dari harapan. Maka itu kepada Bupati, untuk segera mengevaluasinya kembali, karena posisi kepala Bappeda harus dengan SKPD yang memiliki kemampuan dan pernah mengabdi di Bappeda," Kata Sahala Pohan Ketua Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kabupaten Padang Lawas.

Padahal anggarannya fantastis. Pokoknya banyak dari hasil investigasi Tim HIMMAH di lapangan dan dalam waktu dekat akan kita buat forum diskusi dalam menelaah persoalan ini.
Bagaimana mungkin BERCAHAYA itu dapat terwujud, kalau seperti ini terus kinerja Bappeda Palas.

Fitrah manusia untuk belajar kita hargai dalam menguasai persoalan Padang Lawas. Akantetapi, apakah mungkin selama bertahun-tahun menjabat tidak menemukan solusi. Sudah seharusnya menjadi bahan pemikiran bagi Bupati Padang Lawas.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS menyebutkan dalam ayat (1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Masa jabatan JPT dibatasi oleh waktu, artinya dengan berakhirnya masa jabatan yang hanya 5 (lima) tahun, maka JPT tidak bisa lagi melaksanakan wewenangnya atau tidak berwenang.

Apabila yang bersangkutan masih membuat keputusan atau tindakan, maka JPT tersebut dinilai telah melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu melampaui wewenang sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kendatipun ada aturan yang memperbolehkan jabatan melebihi ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 dan UU Nomor 30 Tahun 2014. Namun melihat kinerja yang tidak membanggakan untuk kemajuan Padang Lawas sudah selayaknya untuk tidak dipertahankan lagi.

Beranjak dari indikator-indikator tersebut Kita minta kepada Bupati Padang Lawas agar segera mengevaluasinya. Karena kita khawatir, yang merugi bukan hanya Bapak Bupati. Akan tetapi seluruh masyarakat Padang yang Lawas dan pada akhirnya nilai-nilai luhur dari cita-cita para pejuang pemekaran tidak terwujud. Ujar Sahala Pohan.

Sahala berharap. pada mutasi pejabat yang dilaksanakan Bupati Palas nantinya, ada instansi strategis yang perlu mendapat catatan khusus, harus di tindaklanjuti ulang.

Sebab kinerjanya harus pandai dan memiliki kemampuan, sehingga ke depannya lebih kongkrit dalam menjabarkan serta menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara riil.

"Bupati selaku kepala daerah tentu memiliki penilaian serta menaruh kepercayaan kepada pejabat yang diangkatnya. Kalau memang ada kinerja SKPD yang tidak maksimal serta jauh dari harapan tentu harus dievaluasi, karena membangun Palas tidak semudah membalik telapak tangan, butuh pejabat yang memiliki komitmen kuat memajukan daerah ini, itu yang diharapkan dalam membangun Palas kita yang tercinta ini agar dapat semakin Bercahaya," cetusnya.(WD41)
Komentar Anda

Berita Terkini