-->

GTPP Covid-19 Kabupaten Paluta Sosialisasikan Perbup Nomor 41 Tentang Prokes Kepada Warga

HARIAN9 author photo
PALUTA|H9
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Paluta melakukan sosialisasi penerapan Peraturan Bupati Paluta nomor 41 tahun 2020 penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 kabupaten Paluta kepada masyarakat, Selasa (22/9).

Kegiatan sosialisasi diawali dengan apel bersama yang dipimpin oleh Sekdakab Paluta H Burhan Harahap SH yang merupakan ketua harian GTPP Covid-19 kabupaten Paluta yang diikuti oleh OPD yang tergabung dalam GTPP Covid-19 kabupaten Paluta antara lain Dishub, Dinkes, BPBD, Dinkes, TNI/Polri, beserta pihak Muspika diseluruh kecamatan yang ada diwilayah kabupaten Paluta.

Sekdakab Paluta H Burhan Harahap SH yang merupakan ketua harian GTPP Covid-19 kabupaten Paluta dalam arahannya menyampaikan bahwa seluruh personil dibagi dalam 4 tim yang menyasar ke wilayah kecamatan Hulu Sihapas, Portibi, Halongonan dan Padang Bolak.

Dikatakannya, personil diharapkan dalam mensosialisasikan Perbup nomor 41 tahun 2020 ini lebih mengedepankan pemberian informasi secara detail dan mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

“Tujuan sosialisasi ini agar masyarakat menyadari akan pentingnya protokol kesehatan 4M seperti memakai masker, mencuci tangan maupun menjaga jarak dan menghindari kerumunan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 sesuai Perbup nomor 41 tahun 2020 dan mengetahui sanksi apabila melakukan pelanggaran,” terangnya.

Lanjutnya, pelaksanaan sosialisasi ini dijadwalkan selama 10 hari kedepan dengan menyasar seluruh lingkup masyarakat diseluruh wilayah kabupaten Paluta.

Ia menjelaskan bahwa untuk tahap awal kegiatan ini hanya sebatas sosialisasi dan pemberitahuan tentang Perbup nomor 41 tahun 2020 yang difokuskan terhadap adaptasi kebiasaan baru dengan penerapan 4M serta sanksi bagi pelanggarnya.

“Saat ini kita hanya sosialisasi penerapan Perbup untuk 10 hari kedepan dan setelah itu nantinya kita akan melakukan penindakan tegas bagi yang melanggar sesuai dengan yang sudah diatur dalam Perbup tersebut,” jelasnya.

Pantauan, kegiatan sosialisasi Perbup ini dilakukan di sejumlah titik sepanjang jalan raya dan pasar tradisional antara lain didepan Mesjid Raya Gunungtua, pasar Aek Godang, Pasar Purba Bangun, sepanjang jalan protokol di wilayah Halongonan dengan menyetop masyarakat pengguna jalan yang tidak memakai masker dan memberikan pengarahan terkait Perbup.

Selain itu, petugas juga menyampaikan pengumuman, pembelajaran, ajakan serta pengumuman kepada masyarakat terkait Perbup nomor 41 tahun 2020 secara langsung.

Untuk diketahui didalam Peraturan Bupati Paluta nomor 41 tahun 2020 penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 kabupaten Paluta disebutkan dalam BAB V tentang SANKSI pada Pasal 17 antara lain :
(1) Penerapan Sanksi dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan mas yarakat dalam rangka mengubah pola perilaku yang seha t;
b. perlindungan kesehatan masyarakat;
c.sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan as as unsur
pemerintahan yang baik;
d. non diskriminatif;
e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan, penyebaran dan penularan
covid-19.
(2) Bagi perorangan, pelaku usaha, serta pengelola, penye lenggara atau
penanggungjawab tempat fasilitas umum yang melang gar kewajiban
sebagairnana dirnaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi.
(3) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam p encegahan
dan pengendalian COVID-19 sebagaimana di maksud pada ayat (2) berupa:
a) Bagi perorangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 huruf a:
1) teguran lisan; 
2) teguran tertulis;

3) Kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum selama 45 (empat puluh lima) menit atau denda administrati f sebesar Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah).
b) Bagi pelaku usaha, pengelola, serta penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitasi umum yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf b:
1) teguran lisan;
2) teguran tertulis;
3) denda administratif sebesar Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah); 
4) penghentian sementara operasional usaha sampai di penuhi protokol kesehatan;
5) pencabutan izin usaha.

(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wa jib disetor ke kas daerah dengan berpedoman terhadap peraturan p erundang- undangan.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelangg aran yang dilakukan.

(6) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) da n ayat (3) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan melalui Keputusa n Bupati, yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong praja, Dinas Kesehat an, Dinas Penanaman Modaldan PTSP,Badan Keuangan, Dinas Perdag angan dan Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi us aha kecil dan menengah, Dinas Pariwisata, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, denga n TNI dan Kepolisian.

(7) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai koordinator tim sebaga imana dimaksud pada ayat (6)menyusun standar operasional prose dur dalam penegakan sanksi peraturan ini dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.(WD-009)
Komentar Anda

Berita Terkini