-->

Kajari Aceh Tamiang akan Tindaklanjuti Terkait Proyek Gagal Bayar

HARIAN9 author photo
ACEH TAMIANG| H9
Kasus gagal bayar tahun anggaran  2019 yang terjadi beberapa waktu lalu, antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan pihak ketiga, menjadi sorotan fraksi - fraksi di DPRK Aceh Tamiang dan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Agung Ardyanto, SH. MH memberi tanggapan positif, hal tersebut disampaikannya usai mendengar rapat paripurna yang berlangsung diruang sidang utama pada Selasa malam (07/09/2020).

Pendapat akhir Fraksi terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon   Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBK tahun anggaran 2020 yang di gelar oleh DPRK Aceh Tamiang dan bersifat terbuka untuk umum, dipimpin  langsung  oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, ST dan mewakili Bupati tampak hadir Sekda Aceh Tamiang Basyarudin, SH. 

Pantauan dilokasi
terlihat ada dua fraksi yakni  Gerindra serta Amanat Persatuan dan Keadilan  menyoroti dengan tegas terkait penolakan masuknya  kedalam Qanun APBK Perubahan tahun 2020 terkait pembayaran kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada rekanan atau pihak ketiga yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2019 senilai Rp. 13.383.250.951,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Sementara dua Fraksi lainnya yaitu  Partai Aceh dan Tamiang Sepakat tidak memberikan tanggapannya dalam pendapat akhir, dikarenakan telah disampaikan dalam pandangan umum.

Menurut pendapat akhir Fraksi Gerindra bahwa DPRK tidak mau dilibatkan dalam persoalan tersebut,  ketika terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, karena hal itu dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebab pembayaran yang berdasarkan Peraturan Bupati nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan eksekutif tidak pernah melakukan pembahasan sebelumnya dengan legislatif,"tegas Salbiah, SPd.I saat membacakan tanggapan.

Sementara itu Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan melalui Desi Amelia saat menyampaikan tanggapan yang intinya sama dengan Gerindra, menolak keterlibatan Legislatif pada proses pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak rekanan atau pihak ketiga yang merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari eksekutif dan tidak pernah ada keterlibatan DPRK,"tegasnya.

Usai kegiatan paripurna, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Agung Ardyanto, SH.MH saat  dimintai tanggapannya oleh sejumlah awak media  mengatakan,"saya sudah memerintahkan langsung Kasi Intel untuk membuat laporan informasi khusus terkait permasalah ini, agar dapat menentukan langkah selanjutnya dan juga akan menindaklanjuti apabila ada masyarakat yang akan membuat laporan secara resmi tentang permasalahan gagal bayar tersebut,"jelasnya.

Rapat Paripurna pendapat akhir Fraksi terhadap KUPA PPAS APBK-P tahun anggaran 2020 dihadiri oleh 23 orang Anggota DPRK Aceh Tamiang, Dandim 0117 Aceh Tamiang, Kapolres, Kajari Aceh Tamiang, unsur Forkopimda, para Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) , Camat, LSM dan sejumlah Insan Pers. (WD-013). 

Komentar Anda

Berita Terkini