-->

Kejari Palas Berikan Penyuluhan Hukum kepada Kades dan Perangkatnya

HARIAN9 author photo
PALAS| H9
Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas memberikan penyuluhan hukum kepada Kepala Desa, Perangkat Desa serta BPD di wilayah kerja Kecamatan Ulu Sosa.

Pelaksanaan Penyuluhan hukum ini dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Disamping itu, sebagai langkah mendorong kemajuan daerah untuk bersih dalam tindakan korupsi yang menimbulkan kerugian bagi negara.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Palas, Kristanti Yuni Purnawanti di acara penerangan dan penyuluhan hukum kepada para kepala desa dan BPD se Kecamatan Ulu Sosa, Kamis (24/9/2020) kemarin di Aula Desa Hapung Torop, Kecamatan Ulu Sosa.

Penerangan dan penyuluhan hukum ini bagian dari langkah preventif atau pencegahan oleh kejaksaan, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah untuk kemajuan pembangunan desa khususnya. Kata Kajari Palas.

Lebih lanjut Kristanti menambahkan, tujuan kegiatan penyuluhan ini untuk mengedukasi para kepala desa, agar dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang diatur pemerintah.

Edukasi penyuluhan hukum diberikan untuk mendorong wawasan kepala desa agar memahami tentang hukum pidana umum yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa untuk tidak menimbulkan korupsi,” tegas Kajari Kristanti.

Selain itu Kristanti melanjutkan, penyuluhan hukum ini untuk memberikan pengetahuan agar kepala desa memahami sanski hukum terhadap tindakan penyalahgunaan jabatan maupun wewenang yang menimbulkan kerugian pada negara.

Ketentuan semua proses dalam tahapan pengunaan dana desa, lanjut Kajari, harus melalui musyawarah bersama dengan memprioritaskan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak sewenang-wenang kepala desa menentukannya karena anggran dana desa untuk mendorong kemajuan pemberdayaan desa dan masyarakat.

Sebelumnya, Kasi Intel Kajari Palas, Hasudungan P Sidahuruk berharap, penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan terhadap kepala desa agar tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.

Hasudungan menambahkan, penerangan dan penyuluhan hukum ini untuk membantu kepala desa selaku pengguna anggaran dalam menjalankan setiap program pembangunan dan terhindar dari tindakan korupsi. (WD41)
Komentar Anda

Berita Terkini