-->

Pemkab Labuhanbatu Serahkan Dokumen Ranperda kepada DPRD Labuhanbatu

HARIAN9 author photo
LABUHANBATU | H9
SEKDAKAB Labuhanbatu Ir.M.Yusuf Siagian MMA.mewakili Bupati Labuhanbatu menyampaikan Rancangan Ranperda pengelola keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Rapat Paripurna DPRD.Kabupaten Labuhanbatu Selasa (01/9/2020).


Ir.M.Yusuf Siagian.MMA. mengatakan, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai bentuk pengaturan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah baik terhadap rencana penganggaran, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah atas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah, dimana ketentuan dimaksud secara efektif diberlakukan pada Tahun 2021 yang akan datang, tentu hal ini mengharuskan kita untuk menyikapi aturan dimaksud melalui Peraturan Daerah yang diajukan kepada Dewan yang terhormat pada sidang kali ini.

Ranperda tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang disampaikan merupakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan merupakan ketentuan yang lebih mengakomodir dan sinkronisasi terhadap ketentuan lain dalam pengelolaan keuangan daerah.ucap Sekdakab Labuhanbatu .

Lebih lanjut Sekdakab Labuhanbatu Ir. M.Yusuf Siagian MMA menyampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan bahwa, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan yang diajukan kali ini memuat berbagai perubahan-perubahan yang sangat signifikan terutama postur APBD dimana selama ini bahwa struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah belanja tidak langsung dan belanja langsung, sedangkan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD Tahun 2021, nantinya menggunakan istilah Pendapatan Transver dan belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan  belanja  Transver.

Perubahan komposisi atas postur APBD dimaksud tentu di sinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD setiap tahunnya.

Selain perubahan yang kami kemukakan diatas dapat disampaikan kepada Dewan yang terhormat dalam persidangan ini bahwa pemangku jabatan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan daerah mengalami perubahan khususnya pengaturan lebih rinci tentang wewenang, tugas pokok dan fungsi setiap para pejabat dalam organisasi perangkat daerah kemudian adanya optimalisasi bagi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) jelas Sekdakab

Demikianlah Nota Pengantar ini disampaikan bahwa kami menyadari penjelasan terkait dengan materi Ranperda dimaksud belum sepenuhnya  memenuhi harapan Anggota Dewan yang terhormat, oleh karena itu kami serahkan pembahasannya lebih lanjut   sidang-sidang berikutnya dan bersama ini juga disampaikan dokumen Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dibahas secara menyeluruh oleh Dewan yang terhormat dengan harapan dapat menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harap Sekda

Usai menyampaikan Nota pengantar Sekdakab Labuhanbatu Ir.M.Yusuf Siagian MMA menyerahkan dokumen Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan langsung diterima oleh Ketua DPRD Labuhanbatu Hj.Meika Riyanti Siregar SH. untuk dilakukan pembahasan pada sidang lanjutan berikutnya.

WD 016
Komentar Anda

Berita Terkini