-->

Atasi Ketenagakerjaan di Masa Pandemi, Pemerintah dapat Lakukan Dua Pendekatan

harian9 author photo


MEDAN| H9
Mengatasi dampak Covid-19 dalam ketenagakerjaan ada dua pendekatan yang harusnya dilakukan pemerintah, yaitu dari sisi permintaan dan penawaran. 

Permintaan  ini dalam hal mengembalikan industri agar kembali seperti sebelum adanya Covid-19 misalnya pada industri pengolahan, pariwisata, investasi, dan sektor lainnya. 

"Sementara dari sisi suplai, kita juga harus pikirkan agar tenaga kerja kita siap untuk masuk kembali ke pasar kerja. Selama menunggu proses pemulihan ekonomi, tenaga kerja kita harus mendapatkan tambahan pelatihan untuk menghadapi pola kerja yang pasti akan berbeda dengan sebelumnya," kata Direktur Ketenagakerjaan Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto, Rabu (21/10/2020). 

Dikatakannya, ke depan teknologi akan lebih banyak dimanfaatkan untuk berkoordinasi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini tercermin dari banyaknya koordinasi melalui virtual di tengah pandemi ini.

"Banyak hal yang sebelumnya kita pikirkan tidak akan terjadi dengan cepat, jadi muncul dengan cepat. Misalnya kita harus memanfaatkan berbagai teknologi seperti machine learning dan artificial intelligence. Hal ini harus segara diadopsi oleh tenaga kerja kita supaya tidak tertinggal," katanya.

Akibat adanya pandemi Covid-19, pada sektor formal ada hampir 70 ribu pekerja di Sumatera Utara yang dirumahkan dan 12,5 ribu pekerja di PHK. Sedangkan pada sektor informal 26.218 pekerja yang terdampak Covid-19. 

Sementara secara nasional pada sektor formal ada 1.155.630 pekerja yang dirumahkan sementara hampir 400 pekerja yang di PHK. Sedangkan pada sektor informal yang terdampak Covid-19, ada sekitar 633.421 orang.

"Namun kita tidak tahu apakah sampai saat ini orang-orang yang didata ini sudah bekerja lagi atau belum. Karena ini merupakan data akumulasi, sementara pergerakannya harus kembali dilakukan survey," ujarnya.

Ia mengatakan akibat pandemi juga calon pekerja migran Indonesia yang gagal berangkat tercatat ada 34.179 orang dan 465 orang dipulangkan dari pemagangan. 

"Ini yang tercatat, yang tidak tercatat bisa jadi jumlahnya lebih banyak. Provinsi yang paling banyak terdampak adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Riau," katanya. 

Dikatakannya perusahaan melakukan dua tindakan terhadap pekerjanya selama pandemi yaitu merumahkan pekerja ada yang dibayar penuh namun ada pula yang tidak di bayarkan. Namun  ada juga yang melakukan PHK. 

"Pekerja yang tetap bekerja jumlahnya tetap tinggi tapi pendapatannya berkurang. Pada bulan September kita lihat mereka yang bekerja sudah mulai mendapatkan pendapatan yang sama dengan sebelum adanya pandemi," pungkasnya.(PP04)

Komentar Anda

Berita Terkini