-->

BPJS Kesehatan Menjadi Salah Satu Pipa Program Penanganan Covid 19

harian9 author photo


MEDAN| H9
Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede mengatakan dalam program sosial, BPJS kesehatan menjadi salah satu pipa program penanganan Covid dengan memberikan data untuk dapat diberikan bantuan sosial.

"Dalam penerapan 3 M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan-red), peran BPJS kesehatan adalah pengalihan pelayanan konvensional ke digital sehingga mengurangi penularan Covid-19," ujarnya dalam Media Workshop dan Anugrah Lomba Karya Jurnalistik secara nasional, Kamis (22/10/2020).

Selain itu, BPJS kesehatan mendukung dalam rangka pengadaan vaksin berupa basis data dan memverifikasinya.

"Sehingga untuk menanggulangi penularan Covid-19, maka BPJS Kesehatan memproyeksikan pemberian vaksin gratis kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI)," ujarnya.

Ia juga menyampaikan dua respon tindakan yang dilakukan pemerintah dilakukan bersamaan yakni menyelamatkan hidup (kesehatan) dan menyelamatkan kehidupan (mata pencaharian hidup).

Sementara, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh Mariamah terkait vaksin gratis tersebut mengatakan, pihaknya belum mendapatkan arahaan dari pusat dan masih menunggu.

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh semua kantor BPJS Kesehatan termasuk BPJS Kesehatan Kantor Cabang Medan dan Sumut serta 700-an media di Indonesia, baik nasional maupun daerah.

Workshop yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni Kamis -Jumat (22-23 Oktober 2020).

Pada hari pertama Kamis (22/10/2020), beberapa materi yang disampaikan, yakni dengan tema menjaga keberlangsungan program JKN-KIS.

Beberapa narasumber yang menyampaikan materi yakni, Prof Hasbullah Thabrany (Chief Party, USAID Healrh Financing Activity), Yustinus Prastowo (Staf Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis), Kunto Ariawan (Kasatgas Direktorar Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan KPK), Adang Bachtiar (Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya), Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik).(PP04)

Komentar Anda

Berita Terkini