-->

Gabungan Mahasiswa dan Perwakilan Buruh Padang Lawas Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

HARIAN9 author photo


PALAS| H9
Ratusan Mahasiswa dan Perwakilan Buruh menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas (Palas) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jumat (09/10/2020) dari pagi hingga sekira Pukul 11.30. Wib jelang siang. Mereka menuntut agar pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau omnibus law segera dicabut.

Dari pantauan dilapangan, Dalam aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian Resor (Polres), Palas. Kapolres Palas AKBP. Jarot Yusviq Andito, Sik, didampingi Waka Polres Palas JW Sijabat bersama PJU, Personil dari jajaran polres palas dan Personil Koramil 08/Barumun, Satpol PP,  turun langsung melakukan pengamanan, atas kedatangan para mahasiswa Kekantor DPRD Palas.

Aksi unjuk rasa damai mahasiswa ada dari berbagai organisasi, yang tergabung dalam Cipayung Plus Padang Lawas. diantaranya Organisasi Gerakan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kabupaten Padang Lawas, Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palas, Organisasi Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) Palas, Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Palas, serta dari kalangan buruh di Kabupaten Padang Lawas.

Dalam aksinya, empat pimpinan organisasi mahasiswa tersebut, Ketua HMI Palas Aminuddin Nasution, Ketua PC HIMMAH Palas, Imam Sahala Martua Pohan, Ketua KAMMI Palas dan ketua PMII Palas Rolin Fadilah Hasibuan, mewakili secara bergantian mengatakan, kedatangan mereka ke gedung DPRD Palas itu untuk meminta para wakil rakyat mendengarkan aspirasi masyarakat. Para mahasiswa HMI ini menyampaikan sebanyak 5 poin dan plus 3 poin.

“Kami juga minta pemerintah dan DPR untuk fokus saat ini dalam menangani wabah pandemi virus corona. Dan kami tolak keras atas RUU cipta kerja, dan kami minta dicabut kembali,” kata Mereka.

Kempat Ketua organisasi mahasiswa tersebut bersama anggota juga buruh mengatakan bahwa dalam aksi tersebut, pihaknya menuntun sejumlah point ke para wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Palas.

Dikatakan, Cipayung plus Padang lawas menyatakan sikap yakni. 1. pengesahan RUU Cipta Kerja menimbulkan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR atas kinerja selama ini yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, karena terburu-buru melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah wabah pandemi virus corona, dan RUU Cipta Kerja itu dinilai sangat tidak berpihak kepada pekerja atau buruh, namun menguntungkan bagi investor, perusahaan dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

2. Menuntut kepada presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang (perpu) untuk mengganti UU Omnibus Law yang sudah disahkan dan akan diundangkan.

3. Mengajak semua elemen masyarakat untuk mengajukan dan mendukung Judicial Review (JR).

4. Menuntut kepada DPRD Palas untuk mendengarkan suara dari mahasiswa dan masyarakat padang lawas yang menolak Omnibus Law Uzu Cipta Kerja, dan berkomitmen bersama sama untuk menggagalkan pemberlakuannya.

5. Menuntut Pemerintah untuk fokus pada penanganan masalah kesehatan rakyat dimasa pandemi covid-19.

Dengan pernyataan sikap/tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus Padang Lawas tersebut diatas, maka dari itu diharapkan DPRD Palas harus melaksanakan hal hal sebebagai berikut pertama 1. DPRD Palas harus mendengar suara mahasiswa palas untuk menolak Omnibus Law yang merugikan Masyarakat.

2. DPRD Palas harus menyayakan sikap secara tegas dan terbuka dihadapan mahasiswa dan masyarakat kabupaten padang lawas.

Dan yang ke 3 (tiga) terakhir pernyataan sikap mereka mengatakan,  DPRD Palas harus menyampaikan sikap/tuntutan mahasiswa palas ke DPR RR dan Presiden.

“Dalam hal ini ada beberapa poin bahwa UU omnibus law ini terindikasi merugikan berbagai pihak, masyarakat pada umumnya dan khususnya pekerja buruh. Kami mencemaskan saat UU cipta kerja diberlakukan berdampak terhadap pengurangan pendapatan gaji pekerja,“ sebut mereka dengan bergantian.

Dalam Tuntutan lainnya, mencurigai bahwa pembentukan UU omnibus law ini bukan sebagai inisiatif pemerintah menghindari resesi ekonomi melainkan diduga akan menguntungkan pihak investor asing. 

“Kami selaku mahasiswa, mewakili masyarakat dan buruh menolak secara tegas UU cipta kerja ini diberlakukan dan meminta agar DPRD Kabupaten Palas menyampaikan aspirasi ini ke presiden Joko Widodo untik mencabut UU omnibus law tersebut,” kata Cipayung Plus Padang Lawas.

Tuntutan terakhir katanya, seharusnya pemerintah dan DPR harus fokus kepada hal-hal mengenai penanganan covid-19, sekalipun akan membahas RUU, minta DPR tidak melakukan tindak terburu-buru sebab akan menimbulkan kegaduhan publik.

Sementara itu, anggota DPRD Padang Lawas tidak ada satu orang pun yang bisa ditemui oleh mahasiswa yang menggelar unjuk rasa baik ia dari Ketua DPRD Palas maupun anggota DPRD Palas tidak ada yang menyambut kedatangan mahasiswa ini untuk menyampaikan aspirasinya,

Dan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ini, seolah dibiarkan tanpa adanya seorang anggota DPRD Palas selaku wakil rakyat untuk menyambut adpirasi tersebut. (WD41)

Komentar Anda

Berita Terkini