-->

KPU dan Calon Kepala Daerah Tapsel Ikuti Webinar Nasional Secara Virtual Dengan KPK

harian9 author photo


TAPSEL| H9
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah (Pilkada) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kabupaten Tapsel tahun 2020 mengikuti webinar nasional Pilkada Berintegritas melalui virtual yang berlangsung di Aula Kantor KPU Tapsel Jalan Sipirok-Padangsidimpuan KM 9 Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapsel, Selasa (20/10/2020). 

Webinar secara virtual diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan pemateri Mendagri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Plh Ketua KPU RI Ilham Saputra dan Ketua Bawaslu RI Abhan dan diikuti seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maupun Walikota dan Wakil Walikota, KPU dan Bawaslu secara nasional. 

Untuk Kabupaten Tapsel, webinar dihadiri Ketua KPU Tapsel Panataran Simanjuntak bersama anggota Efendi Rambe,  Kemri Syafii, Zuhajji Siregar dan Syawaluddin Lubis, serta Calon Bupati Tapsel Nomor Urut 2 H Dolly Putra Parlindungan Pasaribu S.Pt, MM. 

Pada virtual zoom tersebut, pemateri webinar membahas terkait tentang pentingnya Pilkada yang berintegritas, dalam pencegahan korupsi, pepatuhan hukum serta ketaatan dalam protokol pencegahan penyebaran Covid-19. 

“ Webinar ini menindaklanjuti imbauan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK yang memberitahukan kepada Pasangan Calon (paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mengikuti webinar Nasional Pilkada Berintegritas Tersebut, ” kata Komisioner KPU Tapsel dari divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Zulhajji Siregar. 

Ia menerangkan, dalam webinar ini juga banyak imbauan yang diberikan pemateri kepada Paslon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya di Kabupaten Tapsel untuk tidak melakukan money politics. 

“ Kampanye ini untuk menekankan visi misi Paslon terhadap pandemi Covid-19, dampak ekonomi ke depan dengan memperhitungkan masa jabatan kepala daerah yang kurang lebih 3,5 tahun apabila tidak ada perubahan, ” jelas Zulhajji. 

Terkait kampanye juga dirubah dari cara lama yaitu dalam berkampanye dengan menggunakan dari baliho, banner, selebaran, diubah dengan pemberian masker kepada masyarakat pemilih, sehingga dapat mencegah penyebaran Covid-19. 

Pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan, bahwa penerapan protokol kesehatan harus diterapkan dalam setiap tahapan Pilkada untuk menghindari hal buruk terkait penyebaran covid-19.

“ Penyelenggara Pilkada yang bertugas juga sudah dibekali beberapa langkah penerapan protokol kesehatan, seperti memakai masker, cuci tangan, face shield, hand sanitiser dan sebagainya dan sebelum turun ke masyarakat, ” tandasnya.(WD.014)

Komentar Anda

Berita Terkini