-->

Bawaslu Medan Diminta Copot Faisal Haris Dari Panwascam Medan Deli

harian9 author photo
MEDAN| H9
Pasca putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan tentang atas dugaan penganiayaan terhadap Ketua Badan Pengawas Kecamatan (Panwascam) Medan Deli Faisal Haris oleh pasangan Calon Walikota Medan Akhyar Nasution dihentikan, karena tak terbukti. Berarti Faisal telah melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) no. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu/Pilkada. 

Maka sudah selayaknya Bawaslu Kota Medan diminta menindak tegas dengan mencopot keberadaan Faisal Haris sebagai Pengawas Kecamatan (Panwascam) Medan Deli itu. Demikian disampaikan Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PD. Muhammadiyah Kota Medan Taufik Abdillah, M.I.Kom kepada Harian9, Jumat (6/11/2020) di Medan.

"Kita menilai Faisal Haris sudah tidak layak lagi sebagai panwascam karena dianggap sudah melanggar peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) no. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu/Pilkada. Maka dalam rangka menunjukkan netralitas sebagai pengawas pilkada, sebaiknya Bawaslu Kota Medan mencopot atau mengeluarkan keberadaan Faisal Haris dari Panwascam Medan Deli. 

Dikatakannya, dari keputusan Bawaslu Kota Medan menghentikan perkara itu, membuktikan bahwa Faisal Haris telah melakukan pembohongan publik dan fitnah.
  
Sebelumnya  Kamis (5/11/2020), secara terpisah Koordinator Hukum Tim Pemenangan AMAN, Muhammad Hatta, SH, di topmetro.news sudah menyampaikan, Faisal Haris dinilai melanggar Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu/Pilkada karena tidak profesional dan tidak netral. maka diminta Bawaslu menindak tegas oknum ini.

Dikatakannya, atas statemen yang disampaikan Faisal Haris di media atas informasi bohong yang bersangkutan akan dipukul oleh Calon Walikota Medan nomor urut 1 Ir H Akhyar Nasution MSi beberapa waktu lalu adalah pola keji menjatuhkan nama baik serta bukan kewenangannya menyampaikan masalah pemilu ke publik. (pu.001)
Komentar Anda

Berita Terkini