-->

DPK FKI-I Palas Desak Pemkab Percepat Penegasan Permendagri no 81 Tahun 2019

harian9 author photo


PALAS| H9
Molornya penegasan batas wilayah daerah Sumatera Utara (Sumut) dengan Provinsi Riau yang terletak di desa Sungai Korang kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas(Palas) menjadi gesekan tersendiri bagi masyarakat kedua belah pihak.

Hal tersebut disampaikan ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Fron Komonitas Indonesia Satu( DPK FKI-1 ) Palas Darwin Hasibuan saat audensi dengan Pemerintah Kabupaten Palas pada hari Rabu (18/11/2020) Kemarin diruangan sekdakab yang dipimpin langsung oleh wakil bupati drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt, MM, MSi.

Dikatakan Darwin Hasibuan, ketua Koperasi FKIM, pada tahun 1999 tanah seluas 10.000 Ha sudah diserahkan  masyarakat enam desa yakni Desa Sungai Korang, Huta raja Tinggi, Pasar Panyabungan, Panyabungan, Mananti Sosa Jae dan Aliaga kepada PT. Mazuma Agro Indonesia (PT. MAI) untuk dibangun kebun kelapa sawit  dengan  sistem anak bapak angkat.

Akan tetapi akibat banyaknya berbagai kendala dilapangan sehingga pihak perusahaan mengalami sedikit keterlambatan dalam pembangunan lahan plasma masyarakat dan juga kebun inti.

Hal ini dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau menanaminya pohon sawit dengan berdalih kalau lokasi tersebut adalah wilayah Provinsi Riau.

Untuk itu kata Darwin supaya pemerintah Kabupaten Padang Lawas segara menentukan tapal batas antara Provinsi Sumut dengan Riau atau Kabupaten Padang Lawas dengan Rokan Hulu dan atau Desa Sungai Korang dengan desa Batang Kumuh agar permasalahan yang timbul didalamnya dapat segera di selesaikan dan tidak menabah jatuh korban lagi.

Sebab sekarang ini dilapangan pihak perusahaan menanam untuk kebutuhan plasma enam desa sementara masyarakat pendatang mengatasnamakan masyarakat Rohul mencabut bibit yang ditanam, dimana biaya dibebankan kepada masyarakat anggota palsma.

Sehingga lanjut Darwin Permendagri no 81 Tahun 2019 yang sudah sama sama diakui oleh kedua provinsi, kabupaten, kecamatan dan kedua desa agar dapat  di realisasikan secepatnya dengan penentuan tapal batas sesuai dengan titik koordinatnya, maka kalau sudah ada penetapannya dengan cepat dan tuntas kami dari petani plasma PT.Mazuma Agro Indonesia menjadi tetangga yang baik, dan kalau wilayah itu termasuk areal yang diserahkan masyarakat  enam desa kepada PT. MAI maka masyarakat Rohul harus angkat kaki dengan sendirinya tanpa harus diusir.ujarnya.

Ia menuturkan bahwa surat bupati Rohul dan kepala desa Sungai Korang yang ditujukan kepada Bupati Padang Lawas dengan harapan yang sama, yakni PENYELESAIAN PERMASALAHAN di daerah perbatasan Riau dengan Sumut adalah mustahil, tanpa ada penegasan dan penetapan batas terlebih dahulu. paparnya dengan nada tinggi.

Ditempat yang sama wakil bupati Palas drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt, MM, MSi didampingi sekdakab Arpan Nasution S.Sos, asisten 1 pemerintahan Gunung Tua Hamonangon Daulay dan Kabag Tapem mengatakan, siap mendukung pergerakan yang dilakukan DPK FKI-1 dan masyarakat enam desa untuk percepatan penuntasan tapal batas antara provinsi Sumatera Utara dengan Riau sehingga anggota petani plasma yang ada di sana dapat merasa nyaman.

Perlu diketahui oleh para ketua kelompok tani dan koperasi serta tokoh masyarakat yang hadir kami dari pihak pemerintah sudah mengupayakan ini dari sejak bulan Januari tahun 2020 dengan menyurati gubernur Sumatera Utara bernomor 130/506/2020 tertanggal 23 Januari 2020, dan sudah mendapat balasan. Namun hal ini terganjal akibat adanya wabah secara nasional dan bahkan mendunia yaitu covid 19.

Akan tetapi dengan adanya desakan dari pihak masyarakat petani plasma enam desa serta DPK FKI-1 dan pertimbangan panasnya gesekan akan terjadinya konflik masyarakat kedua belah pihak,maka saya berjanji, besok kita segera Surati lagi pihak Provinsi yaitu gubernur Sumatera Utara terkait hal ini. ucapnya berjanji

Disampingi itu kata Zarnawi dalam hal ini Pemkab Palas sifatnya hanya fasilitator saja, semua anggaran dan teknis pelaksanaannya ada di provinsi, akan tetapi dapat saya pastikan kapan saja kita diminta oleh provinsi kita siap.
Sedikit informasi buat yang hadir disini kata Zarnawi untuk penegasan tapal batas melibatkan beberapa institusi yakni Pemerintah pusat, Pemprov Sumut, Pemprov Riau, Pemkab Palas, Pemkab Rohul, TNI, Polri, dan BPN.

Sehingga memang butuh waktu dan anggaran untuk menyelesaikannya.
Dipenghujung acara DPK FKI-1 Palas selaku wadah petani plasma menyerahkan penyataan sikap kepada pemerintah Palas.

Turut hadir dalam acara tersebut wakil Bupati Palas drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt, MM, MSi, Sekdakab Arpan Nasution.S.Sos, Asisten 1 GT. Hamonangon Daulay, Kabag Tapem, Ketua DPK FKI-1 Palas,, Darwin Hasibuan, wakil ketua Aliakbar, advokasi hukum M.Dayan Hasibuan, ketua Tim penyelesaian Isnali Hasibuan serta ketua kelompok tani dan koperasi plasma enam desa dan tokoh masyarakat. (WD41)

Komentar Anda

Berita Terkini