-->

Soal Putusan PT TUN, Doli Tanjung : Negara Kita Negara Hukum, KPU Sergai Harus Patuhi Itu

HARIAN9 author photo


MEDAN | H9
Menyikapi Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait adanya permasalahan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara dan pemilihan umum (pemilu) ikut angkat bicara.

Saat melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas konstitutisional di bidang pengawasan terkait persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Dalam konferensi pers saat ditanyai wartawan Doli Tanjung mengatakan, seharusnya KPU menghormati putusan pengadilan. Menurutnya jika ada sengketa hukum maka posisi yang tertinggi itu ialah peradilan atau pengadilan.

“Nah pengadilan kan sudah memutuskan bahwa menerima gugatan. Saya kira itu harus dihormati,” ujarnya saat diwawancarai di rumah dinas Gubernur Sumut di Jalan Sudirman nomor 41, Senin (23/11/2020).

Doli Tanjung mengatakan dirinya sempat terkejut ketika KPU langsung menjawab dengan mengatakan tidak bisa menjalankan putusan PTTUN itu. Menurutnya sebelum hal itu disebut harus hati-hati lebih dulu karena Indonesia adalah negara hukum. Karena jika bukan orang Indonesia yang menghormati hukum jadi siapa lagi.

“KPU jangan serta merta kemudian tidak menganggap atau mengabaikan putusan PTTUN itu. Dan ingat loh, ibu Evi (Evi Novida Eks Komisioner KPU) itu kembali karena putusan PTTUN. Jadi jangan ambigu, keputusan PTTUN yang satu deterima dan satu lagi enggak. Tinggal dicari solusinya bagaiamana,”ujarnya.

Menurut Ketua Komisi II ini, putusan PTTUN tersebut sudah inkrah. Padahal sebelumnya juga sudah ada kesempatan untuk banding tapi tidak mau banding. Jadi kalau sudah putusan inkrah harus dilaksanakan.

“Setiap putusan PTTUN itu harus dihargai. Terus yang kedua dicari solusinya seperti apa. Jangan pagi-pagi mentah-mentah kemudian ditolak keputusan hukum itu. Menurut saya itu preseden yang tidak baik ,” katanya.

Menurut Doli Tanjung putusan PTTUN jauh lebih tinggi daripada produk-produk hukum yang lain. Menurut Doli, jika KPU Sergai bingung harus mengikuti keputusan KPU RI dan putusan PTTUN maka baiknya mengikuti keputusan PTTUN karena lebih tinggi hak hukumnya.

Hal yang sama disampaikan anggota DPR RI dari fraksi PDI.P Junimart Girsang dalam rapat audiensi dengan Gubernur Sumatera Utara. Ia mengatakan, agar KPU jangan mensejajarkan PKPU degan Undang-undang. Karena Undang-undang merupakan peraturan tertinggi di bawah Undang-undang Dasar (UUD).

“PKPU tidak boleh melanggar undang-undang, PKPU tidak boleh menafsirkan undang-undang. Kenapa saya berkata demikian satu contoh bahwa dalam sengketa Pilkada di Sergai,” katanya.

Menurutnya ia bolak-balik getol untuk membicarakan hal tersebut. Karena jika menilik undang-undang nomor 10 tahun 2012 pasal 1 maka tidak ada hak untuk menafsirkan undang-undang.

Junimart mengatakan lebih baik fokus berbicara tentang waktu. Jika memang disebut 30 hari maka 30 hari sudah terhitung sejak pendaftaran.

“Itulah nanti yang bisa menimbulkan kerumunan ketika KPU degan surat KPU Pusat menganulir keputusan PTTUN Medan, oo..pak gubernur. Tolong diingatkan juga kepada KPU Provinsi supaya berhenti. Jangan mensejajarkan PKPU dengan Undang-undang,” katanya saat beraudiensi di rumah dinas gubernur.

Menurutnya itu tidak bisa disejajarkan karena kedua hal itu sangat jauh sekali. Karena PKPU masih bisa dirubah dan direvisi sedangkan Undang-undang ada prosesnya yang lebih rumit dan proses yang lebih panjang. Junimart juga berharap jangan sampai timbul konservatif di Sergai.

“Saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya KPU Sergai atas arahan dari KPU Pusat dan tersadarkan oleh KPU Provinsi. Saya tida bisa bayangkan. Ketika nanti diangkat ia diulangkan. Maka nanti tinggal ke MK pak, dikalahkan. Kenapa ? Karena pelanggar undang-undang,”ujarnya .

Ia mengatakan jika hal itu benar terjadi, maka nanti akan begitu besar dampak KPU Sergai dan KPU Provinsi. Maka agar hal itu tidak terjadi lebih baik dicermati dan diperhatikan lebih dulu,"pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTTUN Medan menggelar sidang akhir gugatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020, dengan Ketua Majelis hakim Buhdi Hasrul.

Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa menerima seluruh gugatan dari pihak penggugat dengan Kuasa Hukum Ragil M Siregar, SH, Rinaldi, SH dan Aswin Lubis, SH.

Dalam putusannya, Majelis juga membatal dan memerintahkan tergugat mencabut SK No : 380/PL02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan calon nomor urut 2, Ir. H. Soekirman - Tengku M. Ryan Novandi dan memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000, (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Dari putusan PTUN Medan akan mengubah dinamika politik dan proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sergai tahun 2020. Namun KPU Sergai hingga kini belum menjalankan putusan tersebut.(WPU06)


Komentar Anda

Berita Terkini