-->

463 Penerima Manfaat PKH Mundur Diri Dari Kepesertaan Penerima Bantuan

harian9 author photo


PALAS| H9
Sebanyak 463 keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) Tahun 2020 di Kabupaten Padanglawas (Palas) dinyatakan berhenti dari kepesertaan atau graduasi. 

Para keluarga tersebut dinyatakan graduasi atau lulus, karena ekonominya sudah membaik atau kategori sejahtera. Sehingga dengan sukarela bersedia mengundurkan diri dari kepesertaan PKH.

Kepala Dinas Sosial Palas, Bustami Harahap S.Sos, melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Mawardhani Daulay, Jumat (18/12/2020) mengatakan, jumlah graduasi tersebut merupakan pencapaian satu tahun terhitung Januari hingga Desember 2020 yang tersebar di setiap kecamatan.

Dari Kecamatan Barumun Tengah merupakan angka tertinggi, mencapai 90 KPM disusul Kecamatan Barumun 75 KPM, Kecamatan Sosa 57 KPM, Kecamatan Aek Nabara Barumun 56 KPM, dan Kecamatan Sosopan 45 KPM.

Kemudian, dari Kecamatan Batang Lubu Sutam 29 KPM, Kecamatan Sihapas Barumun 27 KPM, Kecamatan Huristak 23 KPM, selanjutnya dari Kecamatan Lubuk Barumun 22 KPM. Sementara, untuk Kecamatan Ulu Barumun 18 KPM, Hutaraja Tinggi 16 KPM dan Kecamatan Barumun Selatan 5 KPM.

“Kita sangat mengapresiasi kinerja dari  pendamping dilapangan dalam menyadarkan KPM yang sudah kategori sejahtera untuk bersedia mundur,” kata Mawardhani yang juga Ketua Pelaksana PKH Kabupaten Padang Lawas. 

Untuk menyadarkan KPM bersedia mengundurkan diri dari kepesertaan tidak mudah tetapi harus memberikan penjelasan dengan baik sehingga atas kesadaran sendiri bersedia mundur dari keperawatan. Ujar Mawardhani ,

Tercapainya kegiatan pelabelan rumah KPM. Sehingga membantu pendamping dalam pencapaian target graduasi tersebut dengan baik sesuai yang diharapkan.

“Kalau tidak ada pelabelan, mungkin agak berat masyarakat mundur dari kepesertaan PKH penerima bantuan pemerintah tersebut ,"bebernya  

Dijelaskan Mawardhani, melalui musyawarah desa kepesertaan KPM bisa diberhentikan. Dimana, melalui musyawarah tersebut untuk menetapkan keluarga miskin atau tidak untuk diajukan graduasi.

Selaini itu juga, bisa melalui rekomendasi dari Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang menyatakan suatu KPM layak untuk di graduasi karena ekonominya sudah membaik atau kategori sejahtera, terang Mawardhani.

Sementara itu, mengikuti target nasional pada 2021 pendamping telah dituntut mencapai graduasi sebesar 30 persen dari 8.336. Sehingga nantinya akan ada 2.501 KPM yang di graduasi.

"Kita berharap atas kesadaran dan kerelaan peserta KPM sendiri untuk mundur apabila sudah kategori sejahtera sebagai solusi terbaik ,"pungkas Mawardhani. (WD41) 

Komentar Anda

Berita Terkini