-->

Sergai

Diduga Langgar Kode Etik, 4 Penyelenggaran Pilkada Tapsel Dipecat

harian9 author photo


TAPSEL| H9
Berdasarkan temuan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di media sosial, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) memberhentikan dengan tidak hormat 4 orang penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapsel tahun 2020.

 Ke empat penyelenggaran Pilkada Tapsel yang diberhentikan tetap dan tidak hormat tersebut, masing-masing Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Huta Baru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Tua Pandapotan dan 2 orang anggota KPPS atas nama Sarmi Tambunan dan Rogantian Pasaribu seta satu orang petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara (PAM TPS) atas nama Rohman Saleh Dalimunthe.

 Ketua KPU Tapsel Panataran Simanjuntak, M.Hum didampingi Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Patisipasi Masyarakat (Parmas) Jul Hajji Siregar lam press rilisnya, Senin (7/12/2020) menyatakan pemberhentian tetap dan tidak hormat terhadap 4 penyelenggaran Pilkada Tapsel itu berdasarkan temuan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pemilu.

 “ Dari temuan itu langsung kita tindaklanjuti reuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas aturan KPU No 8 Tahun 20l9 tentang Tata Kerja KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupatcn / Kota, terhadap penyelesaian dugaan pelangaran Kode Etik penyelengara pemilihan di tingkat KPPS yang diduga melakukan dan menyampaikan Formulir model C, pemberitahuan KWK dengan menyertakan kartu narna Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Nomor Urut 2, “ ujar Panataran.

 Adapun hal-hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana berikut yakni, tetah melakukan klarifikasi terhadap KPPS pada TPS 002 Desa Huta Baru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan pada hari minggu tanggal 6 Desember tahun 2020.

 “ Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut diatas, dugaan pelanggaran Kode Etik ke empat penyelenggaran Pilkada telah terbukti dan melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,  maka dengan itu KPU Kabupaten Tapsel memberikan sanksi peberhentian tetap, “ tegasnya.

 Panataran menambahkan, untuk keberlangsungan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuti Selatan Tahun 2020 di TPS 002 Desa Huta Baru Kecamatan Aek Bilah, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Panitia Perungutan Suara (PPS) Desa Huta Baru telah melakukan pergantiar KPPS sesuai mekanisme yang diatur pada Keputusan KPU RI Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU /X/2020, tentang Perubahan Ke dua atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalarn Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

 “ Selanjutnya KPU Kabupaten Tapanuli Selatan akan mengambil sumpah terhadap Ketua KPPS pada tanggal 8 Desember 2020, sekaligus Bimbingan Tekhnis dan Pelaksanaan Rapid Tes terhadap KPPS yang baru, “ terangnya. (WD.014)

Komentar Anda

Berita Terkini