-->

Sergai

Dua Wartawan jadi Saksi Sidang Gugatan Perdata Terhadap Pejabat Kota Padangsidimpuan dan Perusahaan Media

harian9 author photo


PADANGSIDIMPUAN| H9
Kuasa Hukum tergugat menghadirkan dua wartawan sebagai saksi tergugat pada sidang lanjutan atas gugatan perdata terhadap 3 pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama dua perusahaan media dalam kasus Covid-19 yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan, Jum,at (4/12/2020).

 Kedua saksi yang dihadirkan kuasa hukum tergugat tersebut, merupakan saksi untuk tergugat IV dan V yakni PT. Waspada Medan Indonesia dan waspada.id, masing-masing Manaon Lubis selaku Owner, Penanggungjawab, Pemimpin Redaksi dan wartawan surat kabar Sumatera Tenggara Post dan Khairul Arif Nasution selalu wartawan LKBN ANTARA Biro Sumatera Utara yang bertugas di Kota Padangsidimpuan.

 Persidangan yang berlangsung dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, dipimpin Ketua Majelis Hakim Hasnul Tambunan, dengan Hakim Anggota masing-masing, Prihatin Stio Raharjo dan Dwi Sri Mulyati, serta Panitera Pengganti Rabiul Awal Pohan. Sedangkan kuasa hukum tergugat terdiri dari Romi Iskandar Rambe, Rafidah dan Nuh Reza Syahputra dan kuasa penggugat Abdur Rozzak Harahap.

 Kedua wartawan yang dihadirkan sebagai saksi tersebut, karena ikut hadir dalam acara konferensi pers yang diselenggarakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (PP) Covid-19 dan Pemko Padangsidimpuan pada 16 Juni 2020 lalu, terkait informasi adanya 3 warga Kota Padangsidimpuan merupakan pasien positif Covid-19.

 Dalam kesaksian di bawah sumpah Manaon Lubis yang sudah mengantongi kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama dan pemilik serta pimpinan surat kabar dan media cetak dan online itu menjelaskan, pers bekerja untuk orang banyak dan dilindungi UU No.40 tahun 1999 tentang Pers dan dia mengaku hadir pada konfrensi pers tersebut tanpa dihadiri Walikota Padangsidimpuan sebagai tergugat I

 Dia juga menerangkan, jika ada informasi kejadian yang sumber datanya dari sosial media dan juga disaksikan langsung oleh wartawan, apalagi untuk kepentingan publik dan menyangkut halayak ramai, maka media boleh dan sah-sah saja untuk memuat dan memberitakannya.

" Sebagai pendekatannya, saya  mencontohkan status twiter Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang sering dijadikan sebagai sumber berita oleh berbagai media dan seharusnya, setiap keberatan atas satu pemberitaan media, para pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam UU No.40 tahun 1999 tentang Pers, yakni hak jawab dan hak koreksi, " terang Manaon

 Selanjutnya kata Manaon, jika pihak yang merasa dirugikan juga belum puas terhadap hak jawab atau hak koreksi, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan media bersangkutan ke Dewan Pers, yang nantinya Dewan Pers akan mengeluarkan rekomendasi apakah pemberitaan tersebut ada unsur pidana atau perdata.

 " Intinya, pers dalam menjalankan profesinya tetap dilindungi UU No. 40 tahun 1999 tentang pers dan perselisihan pers juga harus diselesaikan melalui UU No 40 tahun 1999 tentang pers, " tegasnya.

 Sementara, saksi ke dua Khairul Arif Nasution selalu wartawan LKBN ANTARA Biro Sumatera Utara yang bertugas di Kota Padangsidimpuan dalam kesaksiannya yang dilontarkan kuasa hukum tergugat menerangkan, konfrensi pers terkait adanya 3 warga Kota Padangsidimpuan yang digelar Gugus Tugas PP Covid-19 dan Pemko Padangsidimpuan, seharusnya digelar pukul 14.00 Wib. Namun konferensi pers molor sekira satu jam, karena menurut informasi 3 narasumber yang akan memberi keterangan sedang berkoordinasi dengan Kapolres Padangsidimpuan, selaku Wakil Ketua pada Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Padangsidimpuan, karena seorang pasien positif Covid-19 adalah oknum Polri yang bertugas di Polres Padangsidimpuan.

 Usai berkoordinasi dengan Kapolres Padangsidimpuan, selanjutnya 3 narasumber masing-masing Kadis Kesehatan Sopian Subri, Kadis Kominfo Islahuddin dan Sekretaris Gugus Tugas PP Covid-19 Ali Ibrahim Dalimunthe menggelar konfrensi pers di aula kantor Walikota Padangsidimpuan. Sedangkan Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, SH, sejak awal hingga akhir digelarnya konferensi pers sama sekali tidak pernah hadir di acara konferensi pers.

 Kemudian menjawab pertanyaan kuasa hukum penggugat, Khairul Arif mengatakan bahwa dalam konfrensi pers itu dijelaskan ada 3 warga Kota Padangsidimpuan yang positif Covid-19, namun narasumber hanya menyebut inisial dan bukan nama lengkap. Dia hanya ingat, satu di antaranya pasien Covid-19 yang berinisial RL dan juga oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Padangsidimpuan.

 " Karena ada disebutkan salah satu pasien Covid-19 adalah oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Padangsidimpuan, usai konferensi, saya langsung mengkonfirmasi Kapolres Padangsidimpuan AKBP. Juliani Prihartini, SIK, MH lewat telepon WA guna mempertanyakan kebenaran apakah RL adalah benar anggota Polri dan ibu Kapolres Padangsidimpuan menjawab benar bahwa RL itu anggota Polri dan bertugas di Polres Padangsidimpuan, " kata Khairul Arif.

 Pertanyaan yang sama juga diulangi dan kembali dipertegas hakim anggota Dwi Sri Mulyati, yang mana saksi tergugat Khairul Arif kembali menjelaskan jawaban yang sama. " Ya ibu Kapolres membenarkan RL anggota Polri yang bertugas di Polres Padangsidimpuan, " jelasnya.

 Usai mendengarkan keterangan para saksi tergugat, Majelis Hakim PN Padangsidimpuan menunda sidang dan akan dilanjutkan pada Selasa (8/12/2020) dengan agenda konklusi atau kesimpulan.

 Di luar ruang persidangan, kuasa hukum tergugat Romi Iskandar Rambe, Rafidah dan Nuh Reza Syahputra saat menjawab wartawan mengatakan, menurut fakta sidang dan analisa mereka sampai saat ini gugatan penggugat belum bisa dibuktikan.

 " Dari fakta sidang dan analisa mereka sampai saat ini gugatan penggugat belum bisa dibuktikan. Namun demikian kita masih menunggu hasil kesimpulan Majelis Hakim pada sidang minggu depan dan apabil guigatan di terima, maka kita akan ajukan banding, “ terang Romi.

Sementara Sukri Falah Harahap dari pihak tergugat IV dan V saat dimintai keterangannya usai persidangan juga mengatakan, saat ini kekuatan UU No.40 tahun tentang Pers  sedang diuji di Kota Padangsidimpuan.

"Kita wartawan bekerja dilindungi undang undang, dan saya percaya pihak penggugat mengetahui itu. Hari ini kami yang digugat, besok-besok bisa jadi media kawan-kawan yang digugat atau dilaporkan. Mari kita sikapi ini sesuai pendapat dan pemaknaan masing-masing, " jelasnya.

Sekedar dijetahui, sidang gugatan perdata   terhadap Walikota Padangsidimpuan (tergugat I), Kepala Dinas Kesehatan (tergugat II), Kepala Dinas Kominfo, (tergugat III) dan dua perusahaan pers satu (tergugat IV dan V)  merupakan sidang ke 14 kalinya dan sudah memasiki tahap pemeriksaan saksi tergugat. (WD.014)

Komentar Anda

Berita Terkini