-->

KPPU Catat Kinerja di Tahun 2020

harian9 author photo
MEDAN| H9
Tahun 2020 merupakan tahun yang tidak mudah, namun Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) tetap berusaha memberikan kinerja yang positif di
sepanjang tahun tersebut. 


Melalui Siaran Pers yang disampaikan oleh Kepala KPPU Kanwil I Medan, Ramli Simanjuntak mengatakn tahun ini, hingga minggu keempat Desember 2020, KPPU menangani 36 (tiga puluh enam) perkara. 

Tujuh belas diantaranya merupakan kasus pelanggaran persaingan usaha, sementara 11 (sebelas) merupakan perkara keterlambatan pemberitahuan merger dan akuisisi serta 8 (delapan) perkara pelanggaran pelaksanaan kemitraan. Dari jumlah perkara tersebut, telah dihasilkan 15 (lima belas) putusan perkara. 

"Jumlah putusan tersebut dari sisi jumlah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, dikarenakan penghentian sementara penanganan perkara yang dilakukan di masa awal pandemi Covid-19 dan mengakibatkan beberapa perkara masih berada pada Tahap Pemeriksaan Majelis Komisi,"katanya, Rabu (30/12/2020).

Berbeda halnya dengan sisi litigasi. Hingga saat ini, 72% putusan KPPU (yakni
168 putusan) telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jumlah ini berada di atas target
yang ditetapkan, yakni 62%.  Seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, berkontribusi bagi  pendapatan Negara hingga Rp 864 miliar. Khusus bagi tahun 2020, total realisasi pendapatan Negara dari denda persaingan usaha telah mencapai Rp35,9 miliar.

"Dari sisi penerimaan laporan dugaan pelanggaran dari publik, terdapat penurunan penerimaan laporan dugaan pelanggaran sebesar 31,3% pada tahun ini, jika dibandingkan tahun 2019. Tahun lalu, laporan publik yang masuk mencapai 134 (seratus tiga puluh empat) laporan, sementara tahun ini mencapai 92 (delapan puluh delapan) laporan. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mungkin menyulitkan berbagai pihak untuk membuat dan menyampaikan laporan," ujarnya.

Dari jumlah laporan yang telah diklarifikasi, sebanyak 82 (delapan puluh dua) laporan telah diselesaikan dan 26,8% diantaranya (atau 22 laporan) telah ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan. Sisanya masih dalam proses klarifikasi atau dinilai merupakan laporan tidak lengkap atau bukan merupakan kompetensi absolut KPPU.

"Selain berdasarkan laporan, KPPU juga menangani kasus berdasarkan inisiatif. Tahun ini, KPPU menangani 34 (tiga puluh empat) penelitian perkara inisiatif, di mana 10 (sepuluh) penelitian diantaranya telah ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan, 9 (sembilan) penelitian dihentikan dan 15 (lima belas) penelitian masih dalam proses," katanya.

Beberapa penelitian perkara inisiatif yang dilakukan pada tahun 2020 diantaranya adalah ekspor benih lobster, terigu, gula, dan bawang putih. KPPU juga aktif melakukan upaya pemberian saran dan pertimbangan atas kebijakan Pemerintah. Dari sisi kebijakan, telah disampaikan 23 (dua puluh tiga) saran dan pertimbangan KPPU kepada Pemerintah. 

"Saran dan pertimbangan tersebut adalah berupa saran yang ditujukan atas kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (87%), maupun tindak lanjut atas putusan suatu perkara (13%). Sebagian besar saran dan pertimbangan terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk perlindungan produk dalam negeri (khususnya kebijakan pengenaan bea masuk) dan
kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa publik di berbagai sektor (seperti
transportasi dan konstruksi)," ujarnya.

Pada aspek pengawasan merger dan akuisisi, di sepanjang tahun hingga siaran pers ini dikeluarkan, KPPU berhasil menyelesaikan 213 (dua ratus tiga belas) Penilaian, serta melimpahkan 9 (sembilan) kasus merger dan akuisisi untuk proses Penyelidikan.

Aspek kemitraan usaha mikro kecil dan menengah juga mendapat perhatian
serius oleh KPPU. Untuk tahun ini, telah terdapat 15 (lima belas) laporan dugaan
pelanggaran kemitraan yang masuk ke KPPU. 

Sebelas diantaranya telah ditindaklanjuti dengan Penyelidikan atau Pemeriksaan, di mana 8 (delapan) di antaranya telah masuk ke tahapan Perkara atau Pemeriksan Pendahuluan Tahap 2.

"Empat perkara diantaranya telah diberikan Surat Peringatan/SP (baik SP1 maupun
SP2) oleh KPPU. Kebanyakan kasus dugaan pelanggaran kemitraan yang ditangani
KPPU merupakan kemitraan inti plasma di sektor perkebunan, bagi hasil, atau
distribusi/keagenan,"katanya.

Di penghujung tahun 2020 ini, tepatnya 15 Desember 2020, KPPU telah memberikan penghargaan KPPU Award kepada 15 (lima belas) Kementrian/Lembaga di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi atas kontribusi mereka dalam menerapkan prinsip persaingan usaha dan prinsip kemitraan yang baik dan operasional dalam kebijakan lembaga. 

Dalam kegiatan yang dibuka oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Ketua KPPU, serta dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dan beberapa Kepala Daerah tersebut (antara lain Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, dan Jambi), Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengangkat berbagai inovasinya dalam membuat berbagai kebijakan yang pro-persaingan, seperti pengembangan katalog elektronik lokal untuk
pengadaan di beberapa sektor agar mampu usaha kecil dan menengah di propinsi
tersebut dapat bersaing dengan adil dan proporsional. 

Menteri Koperasi dan UMKM yang turut hadir menggarisbawahi pentingnya penciptaan persaingan yang setara bagi UMKM, khususnya melalui pemberian porsi belanja Kementerian/Lembaga, besaran nilai pengadaan khusus, serta kewajiban berbagi dalam rantai pasok bagi UMKM.

Tahun ini ditutup dengan pergantian kepemimpinan di KPPU di mana, Kodrat
Wibowo, SE., PhD dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M., dipilih oleh Rapat
Komisi sebagai Ketua dan Wakil Ketua baru untuk periode 2020-2023 dan mulai efektif
bekerja sejak 16 Desember 2020. 

Ketua KPPU, Kodrat Wibowo, menggarisbawahi  bahwa ke depan, pada masa kepemimpinannya akan masih terdapat banyak tantangan bagi KPPU, baik dalam kepegawaian maupun reformasi aturan penegakan hukum, terlebih karena pengaruh Pandemi Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi nasional yang sudah dan akan terus dilaksanakan di berbagai bidang. 

Kondisi saat ini juga semakin menguatkan pentingnya upaya KPPU di bidang sistem Teknologi informasi, digitalisasi dan penggunaan e-government dalam menjalankan tugas,
fungsi, dan kewenangannya.(PP04)
Komentar Anda

Berita Terkini