-->

Pemkab Palas Bahas Tentang Batas Wilayah Sumut dengan Riau

harian9 author photo


PALAS| H9
Tingginya atmosfir akan terjadinya  gesekan kerusuhan antar penduduk di perbatasan Sumatera Utara dengan provinsi Riau membuat aparat kepolisian ketar ketir dan harus lebih kerja extra.

Hal itu dilakukan oleh Aparat keamanan yaitu pihak dari kepolisian. Untuk mengantisipasi terjadinya jatuh korban lagi seperti beberapa tahun sebelumnya maka dari itu, Kapolsek Sosa meminta kepada pemerintah kabupaten Padang Lawas(Palas) agar diadakan rapat koordinasi dengan sesegera mungkin.
Hal itu disampaikan Kapolsek Sosa AKP GM. Siagian saat buka rapat koordinasi diaula Mapolsek Sosa Jumat ( 11/12 ). Kemarin. Demikian disampaikan Ketua DPK FKI-1 Palas Darwin Hasibuan Kepada Harian9.com Selasa, (15/12/2020).

Ketua DPK FKI-1 Palas Darwin Hasibuan selaku penerima kuasa masyarakat 6 desa serta masyarakat peserta petani plasma yang menyerahkan lahan ke PT. MAI untuk dijadikan lahan perkebunan barupa anak bapak angkat juga ikut  menimpali dengan mengatakan penegasan batas berdasarkan Permendagri no 59 tahun 2018, Jo Permendagri no 81 tahun 2019 tentang tapal batas Sumatera Utara dengan Riau atau Padang lawas dengan Rokan Hulu segera dilaksanakan sebagai solusi utama yang kami harapkan.

Nantinya kalau lahan plasma masyarakat ini masuk dalam wilayah Riau maka kami siap menjadi tetangga yang baik, dan sebaliknya kalau masyarakat pendatang atau yang mengatasnamakan desa kali kapuk masuk dalam Sumatera Utara atau kabupaten Padang Lawas mereka harus angkat kaki dari situ". Ditegaskan Darwin Hasibuan.

"Atas penyampaian dari seluruh peserta rapat yang berhadir disimpulkan bahwa PT. MAI atau masyarakat plasma 6 desa tidak akan melakukan aktivitas dilahan 1647 Ha, dan apabila masyarakat Kalikapuk melakukan aktivitas dilahan tersebut maka pihak PT MAI akan malaporkannya pada pihak berwajib. Pungkas Ketua DPD FKI-1 Darwin Hasibuan, yang juga merupakan selaku penerima kuasa masyarakat 6 desa serta masyarakat peserta petani plasma yang menyerahkan lahan ke PT. MAI untuk dijadikan lahan perkebunan barupa anak bapak angkat.

Sebelumnya Disaat rapat tersebut, camat Hutaraja Tinggi Sudaryono meminta kepada pemerintah supaya secepatnya dipasang batas antara Sumatera Utara dengan Riau agar semua permasalahan yang timbul dapat diselesaikan.

Sementara Asisten Pemerintahan Kabupaten Palas GT. Hamonagan Daulay juga meminta kepada pihak PT. MAI dan masyarakat petani plasma jangan ada bentrok fisik dilapangan, pemkab Palas telah menyurati pemprovsu agar segera dibentuk tim untuk pemasangan pilar batas wilayah Sumatera Utara dengan Riau dan informasi terakhir yang kita dapat surat tersebut akan segera mendapat balasan dari pemerintah provinsi Sumatera Utara. Kata GT Hamonangan Daulay.

Untuk itu, GT Hamonangan menambahkan,  kami meminta supaya masyarakat lebih bersabar dalam menunggu proses ini berjalan dan sembari meminta kepada kepala desa Sungai korang agar membuat pos ronda dititik rawan konflik agar tidak terjadi gesekan. Katanya.

Dikesempatan yang sama, dari pihak management PT. MAI saat ini mereka sangat kesulitan dilokasi karena masyarakat desa kalikapuk kabupaten Rokan hulu akan membuat parit gajah ditengah perkebunan lahan mereka dan lahan plasma masyarakat enam desa. dan hal ini tentu tidak dapat kami toleransi begitu saja, untuk itu kami minta solusi kepada pihak pemerintah terkait hal tersebut dalam rapat ini. pinta management PT. MAI.

Sedangkan Kabag Ops Polres Palas,  Kompol Aswin Noor Nasution, SH. mengatakan sebelumnya pada tanggal 30 Januari 2020 pemerintah kedua belah pihak dan dihadiri oleh PT. MAI dan masyarakat desa Kalikapuk agar supaya semua pihak dapat menahan diri jangan melakukan aktifitas yang berbahaya  menunggu terbentuknya tim penegasan tapal batas dari provinsi, dan termasuk lahan PT. MAI atau plasma masyarakat yang dikuasai oleh masyarakat Rokan hulu.

Ditambahkan Kasat Reskrim polres Palas, Iptu Aman Putra Bangunsyah, SH. mengatakan, ayo sama sama mufakat untuk tidak berbuat anarkis.

Dan dari yang mewakili kejaksaan negeri Padang lawas mengatakan, mendukung pemerintah kabupaten Padang lawas secara substansi hukum dan berharap agar jangan terjadi konflik.

Dalam rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Palas G.T. Hamonagon Daulay, Kabag Ops Polres Palas, Kompol Aswin Noor Nasution. SH, Kasat Reskrim Polres Palas, Iptu Aman Putra Bangunsyah, SH., Kabag Adpem Budiman Nasution, Camat Hutaraja Tinggi Sudaryono, Kades Sungai korang Ikhwanuddin Hasibuan, Pihak management PT. Mazuma Agro Indonesia ( MAI), Safriwan Lubis didampingi Am. Mujiono  dan Humasnya Basaruddin Hasibuan dan ketua DPK FKI-1 Palas Darwin Hasibuan, bersama Ali Akbar serta pengurus lainnya. (WD41)

Komentar Anda

Berita Terkini