-->

Pengadilan Tunda Sidang Putusan Gugatan Terhadap Pejabat Pemko Padangsidimpuan dan Perusahaan Media

harian9 author photo

PADANGSIDIMPUAN|H9
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan menunda sidang pembacaan amar putusan dalam perkara gugatan perdata terhadap oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan dan perusahaan media, terkait konferensi pers Gugus Tugas Covid-19, Selasa (22/12/2020).

 Penundaan sidang karena majelis hakim belum bermusyawarah, yang artinya, amar putusan yang akan disampaikan pada persidangan belum siap untuk dibacakan, sehingga sidang akan dilanjutkan pada 2 minggu hari kerja ke depan yakni Jum'at (8/1/2021).

 Pantauan di PN Padangsidimpuan, sesuai jadwal, seyogianya sidang putusan digelar pukul 09.00 Wib, namun molor sampai beberapa jam. Sementara ke dua belah pihak baik penggugat maupun tergugat sudah menunggu di ruang sidang untuk mengikuti sidang putusan

 Sekira pukul 12.00 Wib majelis hakim yang diketuai Hasnul Tambunan, dengan hakim anggota masing-masing Prihatin Stio Raharjo dan Dwi Ari Mulyati, serta Panitera Pengganti Rabiul Awal Pohan memasuki ruang sidang dan membuka persidangan untuk membacakan penundaan sidang.

 Romi Rambe, SH, M.Hum selaku kuasa hukum tergugat I, II dan III yakni 3 orang pejabat Kota Padangsidimpuan yakni Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, SH (tergugat I), Kadis Kesehatan Sopian Subri (tergugat II) dan Kadis Kominfo Islahuddin Nasution (tergugat III), bersama Reza Sahputra, SH selaku kuasa hukum tergugat IV dan V yakni media online waspada.id (tergugat IV) dan perusahaan media PT. Waspada Medan Indonesia (tergugat V) berharap putusan sidang yang akan dilakukan pada 8 Januari 2021 mendatang, majelis hakim dapat menolak seluruh gugatan dari penggugat.

 Menurut Romi Rambe selaku kuasa hukum tergugat I, II, III, bahwa terkat perkara konferensi pers terhadap pasien Covid-19, bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, sudah sering mengumumkan adanya pasien baru yang positif Covid-19 dan menginformasikannya ke public.

 “ Menginformasikannya ke public atas adanya pasien positif Covid-19 memang tugas GTPP Covid-19 sebagai salah satu lembaga resmi dan bukan hanya di Padangsidimpuan saja, di dsaerah lainpun GTPP Covid-19 juga mengumumkan pasien yang positif Covid-19. Bahkan langsung menyebut nama serta jabatan si pasien dan tidak ada pasien yang keberatan atau melakukan gugatan. Tapi justru GTPP Covid-19 Kota Padangsidimpuan yang hanya menyebut insial pasien RL GTPP Covid-19 nya langsung di gugat, “ terang Romi.

 Sementara Nuh Reza Sahputra selaku kuasa hukum Tergugat IV dan V mengatakan, gugatan terhadap pemberitaan media ke PN seharusnya tidak terjadi. Sebab ada UU No.40 tahun 1999 tentang Pers sebagai aturan khusus terkait pemberitaan.

 Disebutkannya, UU No.40 tahun 1999 ini mengatur mekanisme yang harus ditempuh apabila terjadi keberatan atau sengketa atas suatu pemberitaan media. Kemudian sebelum dilaporkan ke Polisi atau digugat ke Pengadilan, harus didahuli laporan pengaduan ke Dewan Pers.

 “ Jadi, dalam kasus Delik Pers, Dewan Pers lah yang menilai apakah ada unsur pidana atau perdata pada pemberitaan itu. Semua mekanisme ini tidak dilakukan penggugat, tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan, “ katanya sembari berharap dalam sidang putusan nanti majelis hakim menolak seluruh gugatan dari penggugat. (WD.014)

 

Komentar Anda

Berita Terkini