-->

Kejari Paluta Sita Sejumlah Uang Atas Kasus Dugaan Korupsi DAPM Kecamatan Padang Bolak Julu

harian9 author photo


PALUTA| H9
Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menerima penitipan sejumlah uang dan langsung melakukan penyitaan dari pengurus Unit Pengelola Keuangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Paluta, Senin (04/01).

Penitipan atau pengembalian sejumlah uang ini merupakan tindaklanjut dari penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejari Paluta terhadap UPK DAPM Kecamatan Padang Bolak Juli yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atas DAPM Kecamatan Padang Bolak Julu tahun anggaran 2016-2020 yang diindikasikan telah merugikan keuangan negara sebesar 2,9 milyar Rupiah.

Demikian disampaikan oleh Kepala Kejari Paluta Andri Kurniawan SH MH melalui Kasi Pidsus Hindun Harahap SH, Selasa (05/01).

“Pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 tim jaksa penyidik telah menerima uang yang dititipkan oleh pengurus UPK DAPM Padang Bolak Julu sebesar 230 juta Rupiah dan telah dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut,” ujar Hindun, Selasa (05/01).

Lanjutnya, tim jaksa penyidik sebelumnya juga telah melakukan penyitaan uang yang berasal dari pengurus UPK DAPM Padang Bolak Julu lainnya sebesar Rp63.310.000,- yang diakui oleh pengurus bersumber dari anggaran DAPM kecamatan Padang Bolak Julu tahun anggaran 2016-2020. 

Disebutkannya, saat ini tim jaksa penyidik masih berkoordinasi dan menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli keuangan negara serta pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Total uang yang sudah kita lakukan penyitaan sebesar Rp293.310.000,- dari indikasi kerugian negara sebesar 2,9 Milyar Rupiah,” tambahnya.

Masih menurut Hindun, saat ini belum ada yang ditetapkan tersangka dan pihaknya masih menunggu hasil penghitungan nilai kerugian negara oleh ahli keuangan negara dan hasil audit dari pihak BPK.

Untuk diketahui, pihak tim penyidik Kejari Paluta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pengurus UPK DAPM Kecamatan Padang Bolak Julu beberapa waktu lalu.

Dari hasil pemeriksaan yang dimulai sejak awal bulan Agustus tahun 2020 lalu, untuk sementara ditemukan ada potensi atau indikasi kerugian negara mencapai Rp2,9 Milyar yang diduga disebabkan karena setoran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok tidak disetorkan setiap bulannya ke rekening oleh pengurus UPK DAPM Kecamatan Padang Bolak Julu anggaran tahun 2016 s/d 2020.(WD-009).

Komentar Anda

Berita Terkini