-->

Sarifah Hannum Kalah. PN Putuskan Walikota Padangsidimpuan dan Media Tidak Bersalah

harian9 author photo


PADANGSIDIMPUAN| H9
Masih ingat dengan kasus konfrensi pers tentang Informasi pasien Covid-19 pasien Covid-19 yang digelar Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Padangsidimpuan pada 16 Juni 2020 lalu sehingga sempat heboh dan viral di berbagai media massa termasuk media social.

 Saat itu, salah seorang warga Kota Padangsidimpuan Sarifah Hannum Lubis mengajukan gugatan karena suaminya dinyatakan positif Covid-19 dan dimumkan oleh Tim GTPP Covid-19 Kota Padangsidimpuan kepada media, sehingga Sarifah Hannum Lubis merasa nama keluarganya tercemarkan dan langsung melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan, dengan perkara gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN. Padangsidimpuan PN tertanggal 3 Juli 2020.

 Adapun pihak yang digugat masing-masing dengan tergugat I Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, SH, tergugat II Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Sofyan Subri, tergugat III Kepala Dinas Kominfo Kota Padangsidimpuan Islahuddin Nasution, S.Sos, tergugat IV salah satu media online dan tergugat V salah satu perusahaan media.

 Akhirnya pada sidang ke 17 dengan agenda putusan, yang digelar di PN Padangsidimpuan, Jum,at (8/1/2021), Majelis Hakim PN Padangsidimpuan yang diketuai Hasnul Tambunan, SH dengan Hakim Anggota Prihatin Stio Raharjo, SH dan Cakra Tona Parhusip, SH serta Panitera Pengganti Rabiul Awal Pohan dalam amar putusannya menolak seluruh materi gugatan yang diajukan penggugat kepada pihak tergugat I, II, III, IV dan V atau Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) atau Gugatan Tidak Dapat Diterima.

   Gugatan terhadap Walikota Padangsidimpuan sebagai tergugat I tidak tepat karena statusnya dalam konferensi pers bukan sebagai Walikota tapi sebagai Ketua GTPP Covid-19 Kota Padangsidimpuan dan dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Padangsidimpuan pada tanggal 16 Juni 2020, Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution juga tidak hadir sehingga gugatan terhadap tergugat I tidak dapat diterima atau ditolak, “ terang Ketua Majelis Hakim Hasnul Tambunan, SH dalam amar putusannya.

 Lebih lanjut Majelis Hakim mengatakan, terkait tergugat II dan III kapasitas mereka pada saat mengumumkan 3 orang terpapar Covid-19 kedudukannya sebagai Humas GTPP Covid-19 di Kota Padangsidimpuan dan bukan sebagai Kadis Kesehatan serta Kadis Kominfo.

 “ Begitu juga gugatan terhadap salah satu media online dan perusahaan media sebagai tergugat IV dan V tidak dapat diterima karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terkait pemberitaan seharusnya penggugat terlebih dahulu menggunakan Hak Koreksi atau Hak Jawab, “ ucapnya.

 Usai persidangan, Kuasa Hukum tergugat I, II dan III, Romi Iskandar Rambe menegaskan hasil putusan perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN.PSP yang disidangkan PN Padangsidimpuan terkait pemberitaan Covid-19 ini membuktikan kliennya tidak bersalah dan ini juga merupakan ujian bagi penerapan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 ” Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah teruji di Kota Padangsidimpuan dan ini merupakan salah satu poin penting hasil putusan perkara yang telah kita dengar bahwa gugatan pengggugat N.O atau tidak dapat diterima, “ tegas Romi.

 Sedangkan Rafidah SH dan Nuh Reza Syahputra SH sebagai Kuasa Hukum salah satu media Online dan salah satu perusahaan media menjelaskan gugatan terhadap kliennya sangat premature sehingga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata tersebut memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

 “ Kalau ada kebeatan terhadap pemberitaan media, seharusnya terlebih dahulu pihak yang dirugikan menggunakan hak jawab atau hak koeksi kemudian mengadukannya ke Dewan Pers. Sedangkan langkah hukum ke pengadilan merupakan bagian dari ultimum remendium atau jalan terakhir, apabila semua prosedur dalam Undang-Undang Pers telah ditempuh penggugat, “ katanya.

 Terpisah, Kuasa Hukum penggugat Abdur Rozak Harahap, SH mengatakan, putusan Majelis Hakim yang diketuai Hasnul Tambunan, SH tetap mereka hormati namun menurutnya, mereka juga akan tetap melakukan upaya hukum banding hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap. 

“ Kita tunggu memori putusannya dari PN padangsidimpuan, karena ada waktu satu minggu menentukan sikap, apakah kita mengajukan banding atau tidak. Kita pelajari dulu hasil putusannya, “ ucap Rozak. (WD.014)

 

Komentar Anda

Berita Terkini