-->

SK 125 CPNS 2019 Palas Diserahkan Bupati

harian9 author photo


PALAS| H9
sebanyak 125 surat keputusan (SK) CPNS formasi tahun 2019 diserahkan Bupati Padang Lawas (Palas) H.Ali Sutan Harahap (TSO) Zarnawi Pasaribu CHt MM MSi, Kapolres AKBP Jarot Yuspiq Andito SIk, Ketua DPRD Amran Pikal Siregar, Sekda Arpan Nasution, Ketua PN, PA, Kemenag Palas, para Pimpinan OPD, Kakan, Kabag, Kabid dan undangan lainnya, bertempat di Lapangan Kantor Bupati Palas,  Kompleks Perkantoran SKPD Terpadu Sigala gala Sibuhuan, Selasa (5/1/21).

Pengangkatan para pelamar menjadi CPNS itu sesuai dengan Keputusan Bupati Palas Nomor 813/428/KPTS/2020, Tanggal 21 Desember 2020 setelah mendapatkan NIP dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sedangkan, mengenai penggajiannya berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

Penyerahkan SK CPNS tersebut secara simbolis diserahkan Bupati Palas kepada masing-masing perwakilan. Saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Patut disyukuri bahwa ini adalah anugerah dari Allah SWT. Mulai hari ini, sudah menjadi bagian dari ASN". Ucap bupati. 

"Karena CPNS merupakan bagian dari ASN dan disorot oleh masyarakat., Bekerjalah dengan baik., Bekerjalah dengan penuh rasa tanggung jawab., Bekerjalah dengan hati yang ikhlas,” kata Bupati Ali Sutan dalam sambutannya.

Setelah selesai menerima SK CPNS tersebut, para CPNS harus segera lapor ke Kepala OPD atau pimpinan unit kerja penempatan yang bersangkutan. Untuk minta dibuatkan SPMT, kata bupati.

Sementara Kepala BKSDM Palas Adi putra Halomoan Hasibuan dalam Laporannya mengatakan CPNS yang telah menerima SK tersebut, merupakan hasil seleksi CPNS 2019. Pada waktu itu Pemerintah Kabupaten Palas diberikan formasi CPNS sebanyak 125, terdiri dari : tenaga pendidikan sebanyak 61, tenaga kesehatan 30 dan tenaga teknis sebanyak 34.

Jumlah pelamar yang mendaftar Seleksi CPNS Kabupaten Palas sebanyak 5.983 orang, yang lolos sebanyak 125 orang dan dinyatakan pelamar yang lulus seleksi CPNS.

Setiap Tahapan Seleksi CPNS Tahun 2019 Ini secara umum diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB dan BKN. Keterlibatan Pemerintah Prov/Kabupaten/Kota pada tahapan seleksi administrasi saja yang dilakukan secara online, sedangkan tahap SKD dan SKB membantu fasilitasi pelakanaan seleksi dan administrasi, tegas Adi Putra. (WD41).

Komentar Anda

Berita Terkini