-->

Bupati Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Tapsel TA.2020

HARIAN9 author photo


TAPSEL|H9
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul M Pasaribu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran (TA) 2020, pada sidang Paripurna DPRD Tapsel  di ruang rapat Paripurna DPRD Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Kamis (4/2/2021).

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Tapsel Husin Sogot Simatupang, didampingi Wakil Ketua Rahmat Nasution dan Borkat, S.Sos, dihadiri anggota DPRD Tapsel, Sekretaris Daerah Drs. Parulian Nasution, Sekretaris Dewan Darwin Dalimunthe, pimpinan OPD, Kabag dan Camat se-Tapsel.

Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan perjalanan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA. 2020, yang pada APBD induk sebesar Rp.1.511 triliun sedangkan pada P. APBD 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.168 milliar sehingga menjadi Rp.1.343 triliun.

“ Turunnya pendapatan karena pertumbuhan ekonomi sudah menurun di akhir 2019, serta terjadinya bencana non alam Covid-19 di tahun 2020 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Selain itu, dalam penyusunan laporan LKPJ 2020 di dasari pada ketentuan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan PP No.13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi sesuai dengan Permendagri No.18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP No.13 tahun 2019, “ ujar Syahrul.

Disebutkan, adapun yang disampaikan ini dalam kondisi un audit yang berdasarkan Perda penetapan dan Perda P- APBD TA 2020, yang mana, target pendapatan setelah P.APBD sebesar Rp.1,34 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp.1,30 triliun lebih atau mencapai 97,04% dari rencana. Sedangkan sisi belanja tahun anggaran 2020 setelah P. APBD sebesar Rp.1,183 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp.1,117 triliun lebih atau 94,47% dari rencana belanja.

Menurutnya, walaupun keadaan seperti itu, kita patut bersyukur karena ditengah kesulitan dimasa pandemi Covid-19, kita masih mampu untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliput pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang serta lainnya, sedangkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayan dasar dan urusan pemerintah pilihan

“ Sebagai bukti kerja keras kita semua, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Tapsel meningkat, itu berdasarkan realese Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 16 Desember 2020, yang Alhamdulillah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari kategori sedang tahun 2019 dengan poin 69,75% menjadi kategori tinggi dengan poin 70,12%. Begitu juga dengan penurunan angka kemiskinan dari 8,60% menjadi 8,47%, termasuk delapan besar terkecil di 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, “ paparnya.

Syahrul menambahkan, disamping prestasi yang di raih, saya jelaskan bahwa penghargaan dan yang diperoleh Pemkab Tapsel pada tahun 2020 yaitu pemberian Pemerintahan RI berupa pena emas atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 kali berturut-turut dan penghargaan dari Badan Statistik, penghargaan dari Menteri Agama RI, penghargaan dari Gubernur Sumatera Utara, serta penghargaan penilaian Kabupaten/Kota peduli hak azasi manusia. Tapsel juga mendapat penghargaan Paritrana Award bidang Ketenagakerjaan, juga penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup RI berupa Kalpataru.

“ Ini merupakan siklus rutin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara transparan serta akuntabel. Atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintah tahun 2020, yang telah di setujui bersama dalam perda penetapan APBD dan P.APBD, pelaksanaan pembangunan Tapsel tahun 2020, diarahkan pada percapaian visi misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021, yakni yang maju berbasis sumber daya manusia pembangun yang unggul, sehat, cerdas dan sejahtera serta sumber daya alam yang produktif dan lestari, “ ucapnya. (WD.014)

 

Komentar Anda

Berita Terkini