-->

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Menuju WBBM

HARIAN9 author photo


 ACEH TAMIANG| H9
Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang laksanakan konfrensi Pers terkait WBBM, kegiatan berlangsung  di Aula setempat pada Kamis (04/03/2021). 

Dalam pertemuan tersebut Dangas Siregar SHI. MH Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menyampaikan, kami menuju Zona integritas, yaitu sebuah program strategi nasional untuk mengarah kepada pelayanan Publik sebaik mungkin,"jelasnya.

"Pada tahun 2019 kami mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 2021 ini, dengan semangat yang kuat untuk meraih cita-cita bisa menembus Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

" Untuk pencapaiannya telah dipersiapkan pelayanan khusus untuk warga lanjut usia (Lansia), Disabilitas atau penyandang cacat, ruang tunggu, 
pintu masuk pencari keadilan yang berbeda dengan pegawai Mahkamah Syar'iyah, ketersediaannya tempat parkir, Call center di nomor 08116701818, memberikan salinan putusan secepat mungkin dan diharapkan nantinya masyarakat dapat terlayani dengan baik, serta berkeadilan. 

"Untuk penyelesaian masalah hukum, ada sisa tahun 2019 sebanyak empat perkara, dua perkara 2020 dan didominasi oleh kasus perceraian. Sedangkan perkara tahun 2019-2021 grafiknya tidak jauh menurun, cenderung stabil dan wabah covid tidak membawa pengaruh besar, tapi perselisihan rumah tangga, kasus diakibatkan pihak ketiga, Narkoba, perjudian, merupakan bagian yang melatar belakangi terjadinya perceraian,"tegasnya.

Dangas menambahkan, Mahkamah Syari'ah bercita-cita menaikan kelasnya, maka begitu
pentingnya WBBM, demi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang prima, sesuai harapan Pemerintah,"terangnya.

"Walaupun memiliki fasilitas yang bagus, jika ada laporan yang masuk, akan menjadi gagal menuju WBBM. 
Inovasi menjadi standar, tanpa ada ketentuan baku, sedangkan penilaian saat ini melibatkan, KPK, Ombudsman, Komisi Yudisial. 

Dangas juga menyampaikan, ada sebuah program yang belum terwujud, yaitu dapat hadir di Desa memberikan pengetahuan tentang hukum, yang nantinya masyarakat tidak akan terlalu repot harus ke Mahkamah Syar'iah, artinya pelayanan hukum dapat dilakukan di wilayah Kampung dan semoga harapan ini bisa disambut baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang,"ungkapnya mengakhiri Konfrensi Pers. (WD-013). 

Komentar Anda

Berita Terkini