-->

Pemda Aceh Tamiang Tandatangani Nota Kesepahaman

HARIAN9 author photo


ACEH TAMIANG| H9
Bupati Aceh Tamiang H. Mursil, SH, M.Kn melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tentang Kerjasama layanan publik, yaitu Pojok Layanan Mahkamah Syar’iyah Di Kantor Datok Penghulu. Kegiatan berlangsung di Aula Mahkamah Syar’iyah, pada Jum’at (19/03/2021). 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Aceh Tamiang menyampaikan, apresiasi yang setingginya 
terhadap terobosan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dalam mendukung program Pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan, juga mengedukasi dan meningkatkan indeks literasi masyarakat,"jelasnya.

“Perlu diketahui bersama bahwa, Pojok Layanan Mahkamah Syar’iyah adalah sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat Aceh Tamiang dalam mengakses segala informasi terkait prosedur dan syarat berperkara, produk-produk Mahkamah Syar’iyah, dan pembuatan surat gugatan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk meningkatkan indeks literasi melalui fasilitas yang disediakan. 

“Melalui nota kesepahaman ini, kiranya dapat menjaga keberlangsungan operasional dan dukungan teknis layanan sistem aplikasi Pojok Layanan Mahkamah Syar’iyah agar tetap berjalan dengan baik dan Kinerja Mahkamah Syar’iyah yang saat ini, sudah baik kedepan akan menjadi lebih baik lagi. 

Bupati menambahkan, kami siap mendukung dan membantu, serta akan berkoordinasi bersama para Camat guna mempercepat proses pelaksanaannya dan saat ini Tamiang menjadi nomor satu di Aceh yang masuk ke dalam satu data Nasional.
Mari terus berprestasi, bangun sinergisitas yang baik, sehingga bisa saling mendukung memajukan Kabupaten Aceh Tamiang,”terangnya.

Kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, Dangas Siregar, S.H.I, M.H menuturkan, tujuan adanya MoU pelayanan hukum, yaitu untuk memotong birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih maksimal. Sehingga semua orang yang memiliki jangkauan jauh dengan Kantor Mahkamah Syar’iyah dapat berkoordinasi langsung melalui pelayanan yang ada di Kantor Datok Penghulu,"jelasnya.

Dangas juga menyampaikan, Mahkamah Syar’iyah sejak tahun 2019 sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Koruksi (WBK) dan saat ini sedang berproses untuk membangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,"terangnya.

“Bukan hanya karena pembangunan Zona Integritas dan penilaian Menteri, Mahkamah Syar’iyah akan tetap melaksanakan program pelayanan publik, sebab telah diperintahkan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 148, guna menjalankan program-program pelayanan yang nyata ditengah masyarakat,"tegas Dangas. 

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Dandim 0117/Aceh Tamiang yang diwakili Pasi Ops, Kapten Inf Matno S, Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, Cut Carnelia SH, MM, Kasie Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Mariono, SH, MH, Plt. Kepala Diskominfosan Aceh Tamiang, Bastian S.Kom, Kepala DPMKPPKB Mix Donal, SH, Ketua MPU Aceh Tamiang, Syahrizal, Pimpinan Cabang BSI Capem Kualasimpang, Zulfahmi, Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang, Dahlia Ahliana, SH, MH dan perwakilan Datok Penghulu. (WD-013). 
Komentar Anda

Berita Terkini