-->

Penuhi Hak Anak, KLA Harus Koordinasi Dengan Seluruh Pemangku Kepentingan

HARIAN9 author photo


TAPSEL| H9
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu, S.Pt, MM menegaskan, agar hak anak dapat terpenuhi, Kabupaten Layak Anak (KLA) harus selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Karena anak merupakan investasi dimasa yang akan datang dan juga sebagai penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas.

Hal itu disampaikan Bupati pada acara pembukaan Advokasi Percepatan KLA dan Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Tapsel tahun 2021, di Aula Sarasi 2 Lantai III Kantor Bupati Tapsel, Senin (29/3/2021).

Acara tersebut dihadir para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Camat se-Tapsel, Ketua Dharma Wanita Persatuan Tapsel, Pimpinan Bank Sumut Cabang Sipirok dan pimpinan Perusahaan.

Bupati melanjutkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI telah merancang serta mensosialisasikan sebuah sistem yang strategi untuk pemenuhan hak anak. Serta terintegrasi dan berkelanjutan dengan kebijakan KLA.

" Kebijakan ini untuk menggabungkan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Proses terpenting dalam kabupaten layak anak harus selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, karena dengan terus meningkatkan koordinasi maka hak anak akan dapat terpenuhi, " katanya. 

Bupati juga menjelaskan bahwa anak merupakan investasi dimasa yang akan datang sebagai dasar modal pembangunan. Ini merupakan tanggungjawab kita bersama untuk menjadikan mereka sebagai penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Di Tapsel tidak boleh ada anak yang putus sekolah atau tidak sekolah. Harus diberikan pemahaman kepada orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting terhadap anak.

" Berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tubuh kembangnya. Begitu juga dengan anggota gugus tugas untuk memberikan perlindungan sebaik-baiknya. Masyarakat juga harus tahu dan terus memberikan perhatian yang besar terhadap anak, " tegasnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Tapsel Syilvan Rachman Amin Siregar mengatakan, bahwa KLA merupakan langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat mengapresiasi hak-hak anak dan ia juga mengajak agar dalam situasi pandemi saat ini untuk sama-sama berfikir dan mencari solusi agar anak-anak bisa sekolah kembali.

"Jika pemerintah dapat memenuhi dan mengapresiasi hak-hak anak maka akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik, sehingga tercapai anak yang lebih sehat, cerdas dan sejahtera, " katanya. 

Sedangkan Ketua TP. PKK Kabupaten Tapanuli Selatan Ny. Rosalina Dolly Pasaribu menyampaikan, bahwa gerakan PKK yang dilakukan dari bawah, bertujuan untuk pembangunan masyarakat, dengan mempunyai 10 program pokok PKK.

Disebutkannya, dalam mewujudkan kabupaten layak anak PKK berperan dalam advokasi. Berperan aktif dalam perencanaan pembangunan, perlindungan hukum anak, penyediaan sarana pendidikan. Adapun upaya lain yang dilaksanakan TP. PKK Kabupaten yaitu melalui fasilitasi dan sosialisasi pemenuhan kebutuhan dasar anak. 

" Gerakan tersebut di mulai dari yang terkecil (keluarga) kami juga melakukan pendampingan-pendampingan serta membimbing keluarga agar terwujud keluarga yang kuat juga mandiri. Keluarga yang kuat dan mandiri merupakan kunci kuat dalam mewujudkan kabupaten layak anak, " katanya.

Sebelumnya Sekretaris Gugus Tugas KLA Tapsel Dra. Tiorisma Damayanty dalam laporannya mengatakan, adapun dasar pelaksanaan dari kegiatan ini sesuai UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, No. 2 tahun 2009 tentang Kebijakan KLA, serta keputusan Bupati Tapsel No. 188.45/64/KPTS/2018 tentang Gugus Tugas KLA.

Adapun peserta dalam acara ini terdiri dari seluruh OPD, Camat, pemerhati anak, dunia usaha, dan organisasi perempuan se-Tapsel. Sedangkan Materi di sampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumut yang di wakili Kabid Pemenuhan Hak Anak Dra. Hj Marhamah, M, Si

À" Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pemenuhan hak anak, yang merupakan bagian dari perlindungan anak. Serta meningkatkan pemahaman dan sinergitas lintas OPD, lembaga masyarakat juga dunia usaha dalam melaksanakan pemenuhan hak anak. Dan meningkatkan komitmen daerah dalam melaksanakan kinerja pemenuhan hak anak, " jelasnya.(WD.014)
Komentar Anda

Berita Terkini