-->

Pimpin Rapat Finalisasi LKPJ Bupati Sergai tahun 2020, Darma Wijaya Harapkan Seluruh OPD Bekerja Maksimal

HARIAN9 author photo


SERDANG BEDAGAI | H9
Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H Darma Wijaya membuka rapat finalisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sergai Tahun 2020 bertempat di Aula Sultan Serdang komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa (2/3/2021).

Rapat dihadiri langsung atau secara virtual via zoom oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon II dan III Pemkab Sergai.

Dalam arahannya, Bupati Sergai H Darma Wijaya mengucapkan terimakasih kepada seluruh ASN yang sudah mendukung pembangunan di Sergai. Menurutnya rapat finalisasi ini guna memberikan manfaat dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Kabupaten ini.

"Penyusunan LKPJ ini pada hakikatnya merupakan progres report kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,"jelasnya.

Dokumen LKPJ tahun 2020 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) tahun 2020 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

"Guna terwujudnya penyusunan LKPJ ini, Bappeda selaku tim penyusun telah melaksanakan rapat pendahuluan hingga melakukan desk antara OPD. Rapat ini juga merupakan salah satu fase yang penting dalam siklus mekanisme pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,"tambahnya.

Diakui Darma Wijaya, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam penyusuna  LKPJ ini, antara lain format yang digunakan baru, belum adanya sosialisasi dari instansi terkait.

"Intinya dalam laporan ini kita harapkan seluruh pihak bekerja sama, kerja keras dan kerja cerdas agar laporannya segera selesai,"tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sergai Prihatinah memaparkan bahwa pada tahun 2020, target PAD Sergai mencapai Rp1,509 Triliun yang terdiri dari PAD, Rp117,2 Miliar, dana perimbangan Rp1.042 Miliar dan pendapatan daerah lainnya yang sah Rp349,6 Miliar.

"Namun realisasinya hingga akhir tahun 2020 hanya 1,496 Triliun atau sekitar 99,15 persen,"ungkapnya.

Dalam LKPJ Bupati 2020, masih terdapat kekurangan dalam pelaporan dari beberapa instansi pemerintahan seperti Disdukcapil, RSUS Sultan Sulaiman, Dinas Perwankim, Dishub, DPM2TSP, BKD, Setdakab, BPBD serta sejumlah kecamatan.

"Melalui LKPJ ini diharapkan sejumlah instansi yang masih belum melengkapi dokumentasi agar segera memperbaikinya," tandasnya.(WD023)

Komentar Anda

Berita Terkini