-->

Pimpinan OPD Padangsidimpuan Tandatangani Perjanjian Kinerja Dengan Walikota

HARIAN9 author photo


 PADANGSIDIMPUAN| H9
Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, SH, bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan melakukan penandatanganan perjanjian kinerja, bertempat di aula Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kota Padangsidimpuan. Jum'at (19/3/2021).

Penandanganan perjanjian kinerja dilaksanakan secara simbolis dan mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) pemerintah oleh 4 pimpinan OPD antara lain Inspektorat Daerah, Baperlitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan.

Walikota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution, SH mengatakan, tujuan penandatanganan perjanjian kinerja ini adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah utk meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi dan menjadi tolak ukur kinerja, keberhasilan ataupun kegagalan kinerja aparatur di lingkungan Pemko Padangsidimpuan.

" Saya meminta kepada seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padangsidimpuan untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap kinerjanya. Hal tersebut demi keberhasilan pembangunan Kota Padangsidimpuan, " ujar Walikota

Walikota juga berharap komitmen menandatangani ini tentunya harus bisa dijaga dengan baik. Karena bagaimanapun kegagalan maupun keberhasilan Kota Padangsidimpuan adalah tanggungjawab kira bersama.

" Apa yang telah kita tandatangani bersama tentunya harus bisa dijaga dengan baik. Karena bagaimanapun kegagalan maupun keberhasilan Kota Padangsidimpuan tidak hanya di tangan saya dan Wakil Walikota saja. Akan tetapi juga seluruh jajaran OPD terkait ini sebagai perangkat daerah harus benar-benar tanggung jawab, " ungkap Walikota.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah(Setda) Kota Padangsidimpuan Komar, menyebutkan, penandatanganan perjanjian kinerja pimpinan OPD dengan Walikota ini merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah.

" Penandatanganan kinerja ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang perunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, " sebutnya. (WD.014)
Komentar Anda

Berita Terkini