-->

Berbagai Organisasi Pers Sumut Menyayangkan Arogansi Pengamanan Wali Kota Medan

HARIAN9 author photo


MEDAN| H9
Petugas yang berjaga di Pemko Medan makin hari makin arogan saja. Sejumlah wartawan yang hendak melakukan peliputan dan wawancara diusir paksa petugas Satpol PP, Polisi hingga Paspampres. Saat itu, awak media hendak mewawancarai Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution terkait masalah pegawai tata usaha di satu sekolah negeri yang mengaku belum mendapatkan tunjangan penghasilan. Karena Bobby Nasution berada di kantornya, awak media menunggu di depan pintu masuk Pemko Medan. 

Saat itu datang sejumlah Satpol PP berpakaian lengkap. Mereka menanyakan keperluan awak media menunggu Bobby Nasution. Awalnya, awak media menjelaskan ingin wawancara. Waktu wawancara pun hanya beberapa menit saja. Sebab, setiap berita yang akan naik di media, tentu harus dilengkapi dengan konfirmasi. 

"Kami disuruh Paspampres. Gak etis di sini. Di luar aja," kata Satpol PP itu. Namun awak media menjelaskan, bahwa menghalang-halangi tugas pers ada hukum pidananya. Sebab, jurnalis bekerja dilindungi undang-undang. Mendengar penjelasan itu, Satpol PP tadi pergi. Tak lama berselang, datang petugas kepolisian. Polisi yang memegang handy talky itu juga mengusir awak media. Alasannya tidak ada seorang pun yang boleh menunggu Wali Kota Medan di depan pintu masuk. Karena tak ingin ribut, awak media kembali menjelaskan bahwa kehadiran di Balai Kota cuma sekedar ingin wawancara. 

Menanggapi hal ini, Ketua PWI Sumut, Hermansjah, mengatakan seharusnya menantu Presiden Jokowi itu lebih welcome atau terbuka dengan wartawan. 

"Tidak boleh polisi, paspampres menghalangi tugas jurnalistik wartawan, karena wartawan bekerja juga dilindungi UU," katanya ketika dimintai tanggapan, Rabu (14/4/2021). 

Dikatakannya, harusnya Wali Kota meniru apa yang dilakukan Gubernur. Sebagai Wali Kota Medan yang baru, dan status sebagai menantu orang nomor satu di Indonesia wajar mendapatkan perhatian lebih dalam merealisasikan visi misinya,"katanya.

Ketua JMSI Sumut yang diwakili Sekretaris JMSI Sumut, Chairum Lubis SH mengatakan sangat menyayangkan kejadian tersebut. Sebab setau Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Pewarta.co ini sosok Bobby ramah. 

"Selama ini setau saya Sosok Bobby ramah dan mau diajak wawancara, jadi saya memang merasa sedikit aneh kenapa hari ini ada kejadian wartawan dihalangi saat hendak wawancara," ujarnya.

Bahkan, Chairum mengatakan kemarin masih sempat beliau wawancara terkait kinerja Polrestabes Medan, beliau (Bobby) turun dari mobilnya untuk diwawancarai. 

"Jadi saat ini JMSI Sumut bersikap benar sangat menyayangkan adanya sikap arogansi dari pihak pengawal Wali Kota Medan, kita harap masalah ini dapat cepat terselesaikan dengan baik, dan saya juga berharap unjuk rasa yang dilakukan wartawan dapat menjadi teguran ringan dari pihak pengawal Wali Kota Medan," katanya.

Sedangkan dari Ketua SMSI Sumut, Ir Zulfikar Tanjung sehubungan maraknya pemberitaan pelarangan wartawan berwawancara dengan Walikota Medan oleh oknum-oknum mengaku pengawal.

"Kami (SMSI Sumut - red.) yakin insiden itu tidak perintah Walikota Bobby dan oknum petugas itu bisa saja tidak mengerti UU Pers. Ini 'warning' , Kominfo Medan harus tahu ini, sudah terjadi dugaan pelecehan UU Pers. Jangan sampai jadi "darurat pers'," tegas Zulfikar.

Untuk itu lanjutnya Kepala Dinas Kominfo Medan harus segera mengantisipasi ini secara dini sebelum meluas menjadi dikotomi pers dan pimpinan Pemko Medan, yang tentunya bertentangan dengan komitmen pemerintah termasuk Presiden yang selalu mengedepankan kemitraan produktif dengan pers.

Sedangkan Ketua FJPI Sumut, Anggia Nasution mengatakan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumut menyesalkan sistem pengamanan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang telah menghalangi jurnalis dalam menjalankan tugas-tugasnya di kantor Pemerintah Kota (Pemko Medan).

"Jadi jelas apa yang dilakukan polisi dan paspampres telah melanggar UU. Kejadian pelarangan jurnalis untuk melakukan doorstop kepada Wali Kota Medan, merupakan pengangkangan terhadap kemerdekaan pers. Apalagi sebagai pejabat publik, Wali Kota Medan harusnya menjadi narasumber yang mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat,"katanya.

Untuk itu, FJPI Sumut juga mengkritik adanya SOP yang cenderung membatasi peliputan di kantor Pemko Medan. Di mana jurnalis tidak diperbolehkan membawa telepon seluler ke ruang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Sementara itu Ketua AJI Sumut, Liston Damanik mengatakan sering mendengar wartawan diusir kayak maling. "Dan sering saya dengar terjadi arogansi petugas penjaga Walikota Medan Boby Nasution. Padahal wartawan menjalankan tugas Jurnalistik dilindungi undang-undang. Sebenarnya menjalankan tugas jurnalistik dengan teknik wawancara doorstop hal yang biasa," katanya.

"Kalau wawancara doorstop tidak dilakukan, kapan Bobby menyediakan waktu. Masak Bobby tidak tahu kerja pengawalnya. Dia bilang sinergi, sinergi, tetapi nyatanya seperti ini,” pungkasnya. (PR01) 



Komentar Anda

Berita Terkini