-->

BMI Pertanyakan Supremasi Hukum Lewat Kinerja Kapolres Madina

HARIAN9 author photo

MADINA| H9
Dewan Pimpinan Cabang Banteng Muda Indonesia Kabupaten Mandailing Natal (DPC BMI Madina) pertanyakan supremasi hukum lewat kinerja Kapolres Madina.

"Sudah sejauh mana penegakan hukum di lingkup kabupaten Madina dimana banyaknya dugaan penyelewengan anggaran negara satupun belum ada tertuntaskan baik pelanggaran hukum lainnya," ungkap Dedi Saputra Hasibuan, Sekretaris DPC BMI Madina kepada Harian9.com, Minggu (4/4/2021).

Selain dugaan korupsi yang tidak pernah terselesaikan oleh kapolres, BMI Madina juga mempertanyakan perkembangan kasus penghina pondok pesantren (Ponpes) Musthafawiyah purba baru yang pernah viral di media sosial atau postingan akun facbook Rizky Ardiansyah baru-baru ini.

"Dimana peroses penanganan kasus penghinaan tersebut itu sudah pernah di sebut-sebutkannya di salahsatu media bahwa Kapolres ambil alih kasus penghina ponpes Musthafaeiyah, jadi kemana dan apa sih yang dikerjakan Kapolres Madina ini,"bebernya

Dedi menilai, begitu pentingnya dalam suatu bernegara Rule of law atau prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para kepolisian.

" Jikalau seperti ini terus dalam penegakan hukum kita di kabupaten Madina ini, perlu kiranya Kapolda Sumut mempertimbangkan kinerja Kapolres kita di kabupaten Madina ini, hukum harus ditegakan setegak-tegaknya itu harapan saya" tukas Dedi 

Terpisah dihari yang sama, saat diminta tanggapan kepada AKBP Horas Tua Silalahi. Sik SH tentang kritikan pedas terhadapnya oleh BMI Madina hingga berita ini dimuat tidak ada jawaban meski tanda baca dari whatsapp milik Horas Tua Silalahi suidah berwarna biru (atau tanda pesan sudah dibuka) namun tidak ada sama sekali tanggapan oleh Kapolres Madina..
(Syah9)
Komentar Anda

Berita Terkini