-->

Bupati Tapsel Jadi Narasumber Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tapsel

HARIAN9 author photo


 TAPSEL| H9
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) periode 2010-2015 dan 2016-2021, H Syahrul M Pasaribu, SH, tampil sebagai narasumber pada Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapsel tahun 2021-2026, di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Rabu (28/4/2021).

Acara Konsultasi Publik, dihadiri Bupati Tapanuli Selatan H. Dolly Pasaribu, S.Pt, MM, perwakilan Bappeda Provinsi Sumut Sekdakab Tapsel Parulian Nasution, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Kepala Bagian, Camat se-Tapsel, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Organisasi Profesi, Kepemudaan, Keagamaan, TP. PKK Tapsel dan Dharma Wanita dilaksanakan melalui zoom.

Dalam paparannya, Syahrul M Padaribu menyampaikan, mengukur keberhasilan suatu program pembangunan sebagai turunan RPJMD di lihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) dari waktu kewaktu. 

" IPM merupakan indikator mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " ujar Syahrul.

Syahrul menyebutkan, pada setiap rapat kerja dengan pemerintah ini pembahasannya diulang kembali atau dievaluasi agar kita tahu menyusun program prioritas disetiap organisasi perangkat daerah yang semuanya bermuara kepada kesejahteraan. Komponen dalam menentukan IPM antara lain penurunan angka kemiskinan, usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Syahrul juga menjelaskan ada prasyarat untuk mencapai hal tersebut misalnya kemampuan menggunakan strategi dan mensinergikan berbagai program. spesifik untuk tahun anggaran 2020 di era pandemi covid-19, nilai yang di peroleh Tapsel saat diumumkan oleh BPS 5 Februari 2021 banyak keberhasilan yang di terima seperti IPM dengan 70,12 Poin (kategori tinggi), penurunan penduduk miskin sehingga menjadi 8,47 persen, gini ratio ekonomi 0,271 persen dan gini ratio kependudukan 0,20 persen (kategori ketimpangan rendah), nilai LPPD dari Kemendagri dengan skor 3.2225 (prestasi tinggi) dan Opini BPK RI atas LKPD TA 2020 adalah WTP 7 kali  berturut-turut.

" Itu berdasarkan pengalaman dalam memimpin Tapsel selama sepuluh tahun. Untuk itu saya menyarankan di era sulit saat ini akibat dampak pandemi Covid-19 agar dalam menentukan target-target RPJMD 2021-2026 harus realistis dengan memperhitungan potensi dan peluang secara akurat serta memprediksi perkembangan pandemi Covid-19, menentukan program skala prioritas tinggi dan menerapkan prinsip money follow program berbasis kinerja, dengan demikian setiap tahunnya Dana Insentif Daerah (DID/Dana Rakca) dapat diperoleh Tapsel kembali, " ujarnya.

Sementara Bupati Tapsel H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt, MM mengatakan, kegiatan ini bertujuan menyaring semua aspirasi dari semua pemangku kepentingan. Terhadap pembangunan program daerah selama lima tahun kedepan. 

" Saya berharap agar semua yang hadir dapat memberikan masukan-masukan yang positif dan bersifat konstruktif dan saya juga mengajak agar sama-sama menyatukan tekad untuk mewujudkan visi misi Tapsel, yang maju berbasis sumber daya manusia pembangun yang lebih sehat, cerdas dan sejahtera serta sumber daya alam yang produktif juga lestari " ujar Dolly.

Menurut Dolly, saat pandemi ini tentu perlu terobosan baru yang inovatif, cerdas, serta menjadi solusi untuk menjawab tantang pembangunan kedepan. Pembangunan beberapa tahun terakhir ini sangat bagus, tentu ini menjadi sebuah kekuatan dan peluang untuk di kembangkan secara terstruktur dan sinergitas lintas sektor. Sehingga memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Tapsel. 

Bupati juga mengatakan ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam menyusun RPJMD dan semua organisasi perangkat daerah agar bisa memahami visi misi Tapsel yang dilengkapi dengan data yang relevan dan terkait langsung dengan visi misi. Perubahan terhadap paradigma dari money follow fungtion menjadi money follow program.

" Seperti sektor pertanian harus menjadi prioritas dalam peningkatan produksi serta produktivitas harus di imbangi dengan nilai tambah, agar sektor pertanian bisa bersaing dengan daerah lainnya. Pembangunan di sektor pertanian perlu di arahkan untuk membangun sektor lain seperti penciptaan produk-produk unggul serta pengembangan pariwisata, " jelasnya.

Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) DR. Muryanto Amin yang juga turut sebagai narasumber menyampaikan materinya tentang penyusunan program pembangunan di era pandemi Covid-19 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Ia mengatakan bahwa dalam menyusun rencana tidak boleh terlalu optimistis ataupun pesimis. Akan tetapi harus dapat memahami dunia luar agar bisa memahami atau melihat langkah yang dibuat orang lain. 

" Tidak bisa kita berdiri sendiri, tanpa melihat tetangga yang ada di sebelah kita. Seperti kritis ekonomi global yang terjadi dalam tiga tahun terakhir ini, diakibatkan Covid-19, " terangnya

Lebih lanjut Muryanto Amin juga menjelaskan pengaruh Covid-19 banyak mempengaruhi diberbagai sektor, sehingga membuat pemerintah Nasional, Internasional bahkan di daerah telah bersusah payah dalam menguras tenaganya untuk mengatasi pandemi ini dan yang paling prioritas ditangani ialah sumber daya manusianya.   

" Seperti mengurangi pengangguran atau menurunkan angka kemiskinan termasuk menciptakan lapangan kerja di tengah pandemi saat ini bukanlah hal gampang, butuh kreatifitas dari pemerintah dari beberapa sektor. Untuk menciptakan stimulus ekonomi agar orang bisa bekerja, " ungkapnya.

Disebutkannya, perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan saat ini harus disikapi dengan cerdas dan cepat untuk direspon. Dengan cara itu diharapkan dapat menggerakkan ekonomi yang ada di tingkat lokal atau menstimulus pikiran-pikiran masyarakat Tapsel sehingga potensi dan sumber daya alam bisa diexploitasi dengan baik.

" Pertanian belum menunjukkan angka negatif, tetapi di bidang pertambangan, industri, perdagangan dan yang lain-lain menunjukkan angka negatif. Berarti sektor pertanian masih menjadi primadona dan sebuah harapan di setiap pemerintah Kabupaten / Kota, : tuturnya.

Usai acara, dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Tapsel dengan USU, meliputi bidang pendidikan termasuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), bidang penelitian, pengembangan dan inovasi, serta bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya yang disepakati para pihak. (WD.014)
Komentar Anda

Berita Terkini