-->

Miris, Kantor Desa Ditempati Oknum Masyarakat, Alhasil Ini Jadinya...

HARIAN9 author photo


 PAKPAK BHARAT| H9
Problema disalah satu Balai Desa Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat sampai saat ini tak kunjung ada solusi. Pasalnya, sebelumnya Pemerintahan Desa (Pemdes) selama ini diduga terkatung katung, selalu berpindah-pindah tempat dengan keadaan terpaksa karna alasan yang punya rumah ingin merehap rumah yang di tempati Pemdes tersebut.

Namun saat ini Pemdes kabarnya  juga harus pindah lagi dengan alasan rumah yang di kontrak atapnya bocor hingga pada waktu hujan kantor tersebut tidak layak untuk di tempati dan sangat terganggu dalam menjalankan aktivitas kantor. Sangat di sayangkan, sementara ada aset Desa yaitu Balai Desa yang bertahan namun ditempati oleh oknum masyarakat.

Seorang Pj Kepala Desa, DB telah melakukan koordinasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, Pemdes dan BPD meminta agar Balai desa tersebut dapat di kosongkan dan akan di fungsikan oleh Pemdes menjadi kantor tempat menjalankan roda pemerintahan namun sampai saat ini tidak ada respon.

"Pemdes telah berulang kali menyurati Pihak Pemkab Pakpak Bharat dengan Nomor surat: 140/66/KD-KTB/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 prihal Penggunaan Balai Desa dan Surat nomor:140/87/KD-KTB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 prihal penggunaan dan pemanfaatan Balai Desa dan menembuskan surat dimaksud ke instansi-instansi terkait namun sampai saat ini tidak ada solusi" ujar Pj Kepdes tersebut.

Beberapa awak media beberapa kali  melakukan konfirmasi pada Kadis PMD namun tidak berada di tempat. Pemerintah kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas PMD diduga tidak respon terkait surat yang telah di kirim pihak pemerintah Desa Kuta Babo sehingga sampai saat ini belum menemukan titik terang.

Bahkan media sudah melakukan konfirmasi pada Camat Tinada, (15/04/2021), Darwin Berutu mengatakan,"pemerintah Kecamatan sebagai tim monitoring Desa, fungsi pemerintah Kecamatan hanya Mediasi. Itu telah kita lakukan untuk memediasi bahkan telah menyurati ke pihak PMD sampai saat ini belum ada jawaban. Baik ke Babinkamtikmas juga sudah kita koordinasikan. Seandainya tadi itu asset Kecamatan saya sudah turunkan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) untuk melakukan pengosongan asset tersebut. Kecamatan tidak ada fungsi eksekusi, sepenuhnya kembali ke pihak Desa," pungkas Camat Tinada.

Disinggungnya, terkait Hasil Audit APBDes Desa Kuta Babo TA 2019 juga sampai saat ini belum diketahui, pihaknya akan mencoba menelusuri ada kantor desa yang di bangun tahun anggaran 2019 namun tidak dapat di fungsikan.

"Diminta kepada Pemkab Kabupaten Pakpak Bharat melalui instansi terkait  agar dapat menyelesikan permasalahan Balai Desa dan kantor Desa seyogianya dapat di fungsikan pemerintah desa tidak mengontrak lagi dan harus mengeluarkan Uang Negara untuk biaya kontrak kantor sebagai tempat jalannya Roda Pemerintahan yang menuju masyarakat Sejahtra," tutupnya. (WD-045)

Komentar Anda

Berita Terkini