-->

Ranperda PUD RPH Medan Disahkan Menjadi Perda

harian9 author photo

MEDAN| H9
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kota Medan telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan (PUD RPH) untuk disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Hal itu disahkan dalam sidang Paripurna DPRD di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (26/4/2021).

Pengesahan ini ditandai dengan penandatangan bersama antara Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim,  Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra Ihwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Fraksi PKS, Rajuddin Sagala dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan Edwin Sugesti Nasution

Sebelumya dalam kegiatan itu, seluruh fraksi DPRD Medan menyampaikan pandangan akhir dan seluruh fraksi menyetujui pengesahan perda tersebut.
Dimulai dari juru bicara (jubir) Fraksi PDIP Margareth berharap, dengan pengesahan ini, PUD RPH harus diberikan kewenangan untuk mengembangkan unit usahanya agar perusahaan lebih mandiri. 

“Harus diberikan kewenangan untuk pengembangan usaha, biasa peternakan, penggemukan hewan agar agar lebih mandiri,” ujarnya

Dikatakannya,  agar PUD RPH diberikan kewenangan meningkatkan pengawasan terkait peredaran daging yang ada di Kota Medan. Karena sejak 2019, sampai saat ini kebutuhan daging sapi di Kota Medan mencapai 8.200 kg atau 70 ekor sapi. Sedangkan 110 ekor kambing.

Sementara itu, Jubir Fraksi Gerindra Netty Siregar juga meminta, agar PUD RPH meningkatkan pengawasan terhadap peredaran daging yang ada di Kota Medan. Hal ini dilakukan agar pengoplosan daging kemasan dapat dihindari.

“Kebutuhan masyarakat akan daging sapi mencapai 11 ton daging sehari. Kami mengimbau agar tidak ada pengoplosan daging sapi segar ataupun beku, Pemko Medan harus memperketat pengawasan ini,” katanya.

Menurutnya, pengawasan peredaran daging ini, diakuinya merupakan upaya pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam mengkonsumsi daging.
Pandangan yang sama juga disampaikan jubir Fraksi Partai Demokrat Ishaq Abrar Mustafa Tarigan menyampaikan agar PUD RPH diberikan kewenangan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran daging yang ada di Kota Medan. Sehingga  dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam mengkonsumsi daging.

Selanjutnya, Fraksi PKS saat menyampaikan pandangan akhir menyarankan agar seluruh perusahaan daerah yang dimiliki Pemko Medan dilebur menjadi satu agar lebih efektif dan efisien. Hal itu disampaikan Juru bicaranya Rudiawan Sitorus. 

Alasannya, direksi yang ada saat ini minim inovasi, kreasi dan visi dalam memajukan perusahaan daerah. 

"Itulah mengapa kami berpendapat agar seluruh perusahaan daerah digabung menjadi satu saja agar lebih efektif dan lebih efisien," jelasnya.

Politisi yang duduk di Komisi III ini menyampaikan, RPH merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang memiliki peran penting dalam menata kelola pemotongan hewan di kota Medan dalam rangka memenuhi kuota daging konsumsi di Kota Medan. Dalam beberapa tahun terakhir ini RPH masih belum menunjukkan kinerja yang memuaskan sehingga belum bisa berkontribusi terhadap keuangan APBD Kota Medan.

"Peran penting PD RPH saat ini tidak diimbangi dengan kejelian direksi menangkap peluang bahwa PD RPH menjadi satu – satunya RPH yang ada di Kota Medan," tegas Rudiawan.

FPKS memberikan catatan sejumlah persoalan yang sedang dihadapi PD. RPH saat ini antara lain, neraca keuangan yang tidak efisien disebabkan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan setiap tahun sehingga perusahaan selalu merugi. dengan demikian, hampir setiap tahun PD. RPH mendapat tambahan modal dari APBD kota Medan. 

Kemudian inefisiensi tata kelola perusahaan yang dibuktikan banyaknya jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang ada disebabkan sedikitnya jumlah hewan yang di potong.

Rudiawan menegaskan, dengan ditetapkannya ranperda tentang Perusahan Umum Daerah (PUD) RPH Kota Medan ini, akan memberi keleluasaan kepada direksi dan manajemen RPH untuk melakukan aksi – aksi korporasi dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan neraca keuangan sehingga bisa dapat berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah Kota Medan.

Wali Kota Medan, mengatakan persetujuan bersama ini merupakan angkah strategis guna meningkatkan kinerja dan pelayanan serta daya saing perusahaan dalam mengelolah usahanya sehingga dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan perekonomian khususnya dalam menambah PAD Kota Medan.

"Kita telah menyetujui pembentukan ranperda ini untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengelolah usahanya sehingga dapat mendorong perekonomian, meningkatkan PAD Kota Medan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Bobby.

Peningkatan kinerja dan daya saing perusahaan daerah mutlak harus dilakukan pemerintah daerah agar perusahaan daerah bisa mandiri, berkontribusi terhadap pelayanan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah. Karenanya dengan dilakukanya penandatanganan bersama ini Perusahaan Umum Rumah Potong Hewan diharapkan dapat meningkatkan kinerja, semakin profesional, efektif dan efisiensi.

"Kita juga berharap Perda ini menjadi daya tarik untuk tumbuhnya investasi antara Rumah Potong Hewan dengan pihak-pihak yang ingin berinvestasi yang pada akhirnya akan meningkatkan fiskal Pemko Medan agar dapat membiayai berbagai pembangunan di segala bidang," harapnya. (pu.001)
Komentar Anda

Berita Terkini