-->

Tim Inspektorat Paluta Turun Ke Desa Awasi Penyaluran DD Tahun 2020

HARIAN9 author photo


PALUTA|H9
Tim Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terkait pelaksanaan  dan penyaluran program Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020.

“Saat ini inspektorat yang terbagi dalam beberapa tim dan tergabung dalam Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kabupaten Paluta turun langsung ke seluruh desa untuk menjalankan tugas dan fungsi pencegahan agar dalam pengelolaan dan penyaluran DD tahun 2020 berjalan sesuai aturan yang berlaku,” kata Kepala Inspektorat kabupaten Paluta Erwin Hotmansyah Harahap SSTP kepada awak media, Minggu (04/04).

Dikatakannya, kegiatan pemeriksaan dan pengawasan awal tersebut meliputi pemeriksaan dokumen administrasi yang lebih mengedepankan pembinaan dalam hal penyaluran DD tahun 2020 diseluruh desa yang ada di kabupaten Paluta.

Lanjutnya, dalam pemeriksaan awal ini nantinya pihak tim Inspektorat Paluta akan mengeluarkan pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) yang akan diberikan kepada setiap pemerintah desa masing-masing untuk segera dilakukan perbaikan atau pembenahan terkait seluruh hal yang menyalahi aturan.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran atau DD di pemerintahan desa. Jika ditemukan ada dugaan penyelewengan harus segera ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan atau pembenahan yang sesuai aturan,” terangnya.

Erwin menambahkan, usai pemeriksaan awal atau pemeriksaan administrasi ini, nantinya pihaknya akan kembali melakukan pemeriksaan atau pengawasan lanjutan yakni pemeriksaan terperinci dalam batas atau jangka waktu yang telah terjadwal dengan pemeriksaan awal.

Katanya, dalam pemeriksaan terperinci ini nantinya akan meliputi pemeriksaan administrasi serta pemeriksaan realisasi dilapangan atau fakta fisik dan pengadaan untuk mendapatkan kesesuaian dari rencana anggaran biaya (RAB) yang nantinya pihaknya akan mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) untuk setiap desa yang menjadi objek pemeriksaan.

“Jika nanti ada temuan yang termasuk dan menyebabkan kerugian negara yang dicantumkan dalam LHP, objek pemeriksaan atau pemerintah desa dapat menindaklanjuti atau membenahinya dalam jangka 60 hari sesuai aturan yang ditetapkan,” jelasnya.

Masih menurut Erwin, saat ini yang banyak   ditemukan dan menjadi permasalahan didesa adalah adanya perangkat desa yang belum bekerja maksimal dan pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai undang-undang ataupun aturan yang berlaku.

Pada kesempatan ini, Erwin menegaskan bahwa tim Inspektorat atau APIP Kabupaten Paluta melakukan pemeriksaan dan pengawasan ke desa dengan tidak memungut atau meminta biaya kepada desa yang menjadi objek pemeriksaan.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita tidak pernah memungut atau meminta biaya terutama kepada objek pemeriksaan. Jika nanti ada oknum yang meminta sejumlah biaya dengan mengatasnamakan Inspektorat atau APIP kabupaten Paluta, saya nyatakan itu tidak benar dan diluar tanggung jawab kami. Jika ada yang menemukan itu dilapangan, sampaikan kepada kami siapa oknumnya agar dapat segera kami tindak secara tegas dan sesuai aturan,” tegasnya.

Dan pemeriksaan awal atau pemeriksaan administrasi ini masih berjalan dan sudah meliputi 80 persen desa dari 386 desa yang ada di kabupaten Paluta.(WD009)

Komentar Anda

Berita Terkini