-->

Longsor PLTA Batangtoru, Walhi-Sumut : Stop Pembangunan Di Daerah Rawan Bencana

HARIAN9 author photo

TAPSEL| H9

Bencana longsor yang terjadi di lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, yang menyebabkan belasan orang dinyatakan hilang tersapu longsor, membuat organisasi Wahana Lingkungain Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara (Sumut) angkat bicara.

 
Pasalnya longsor yang terjadi tidak hanya semata akibat bencana alam, tetapi juga akibat aktivitas proyek yang diduga melakukan perusakan lingkungan dan minimnya mitigasi kebencanaan yang dilakukan pihak perusahasn pengelola pembangunan PLTA yakni PT. North Sumatra Hidro Energy (PT.NSHE).
 
Direktur WALHI-Sumut Doni Latuparisa dalam siaran pers nya yang diterima realitasonline.id, Sabtu (1/5/2021) menyatakan, terkait bencana longsor yang terjadi di areal proyek PLTA Batang Toru yang terjadi kemarin, WALHI Sumut sudah menduga hal tersebut akan terjadi, karena, sejak awal proses pembangunan dan WALHI-Sumut khawatir jika proyek tersebut diteruskan akan menimbulkan bencana ekologis di kawasan hutan Batang Toru.
 
Apalagi diketahui bahwa wilayah tersebut merupakan daerah rawan gempa dengan kontur tanah yang labil. Bahwa lokasi pembangunan PLTA Batang Toru berada di zona merah dekat dengan patahan, artinya lokasi pembangunan PLTA Batang Toru berpotensi meninbulkan bencana ekologis baru yang berdampak pada sosio-ekologis masyarakat.
 
“ WALHI-Sumut telah menyampaikan jauh-jauh hari sebelum peristiwa Longsor yang memakan korban, bahwa tidak adanya mitigasi bencana PT. NSHE sesuai Analisi Dokumen Amdal Pembangunan PLTA Batang Toru dan merupakan dalil gugatan WALHI terhadap Izin Lingkungannya, sehingga Analisis WALHI-Sumut terbukti dengan bencana longsor di lokasi Pembangunan PLTA Batang Toru, “ terang Doni.
 
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun WALHI-Sumut yang termuat dalam gugatan dan masukan kepada pemerintah bahwa WALHI-Sumut telah mengingatkan perlu adanya Mitigasi Kebencanaan pada wilayah rawan bencana dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh pada izin indutri-indutri ektraktif yang berada dikawasan Hutan Batang Toru.
 
Dikatakannya, dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar di dalam kawasan Hutan Batang Toru memperburuk kondisi dan meningkatkan persentasi kerusakan kawasan Hutan Batang Toru. Salah satu yang WALHI-Sumut soroti adalah PLTA Batang Toru, PT Gruti, PT. Aneka Tambang, PT. Inti Cipta Jaya Tambang, PT. Panca Karya Prima Agung, PT. Surya Kencana Pertiwi Tambang, PT SOL dan industri perkebunan.
 
“ Kehadiran korporasi ini dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan ekosistem hutan serta menyebabkan besarnya potensi bencana ekologis yang terjadi akibat pembukaan lahan yang cukup luas dan pembersihan lahan disepanjang DAS Batang Toru yang notabene merupakan habitat bagi satwa serta sumber penghidupan bagi masyarakat, “ ucap Doni.
 
Ia menjelaskan, seperti diketahui, ini bukan kejadian pertama di mana sebelumnya pada desember 2020 juga terjadi longsor yang menyebabkan hilangnya operator excavator. Adapun yang menjadi sikap WALHI-Sumut terhadap Lansekap Batang Toru yang menjadi Rimba Terakhir Sumatera Utara yani, Stop pembangunan di wilayah rawan bencana, evaluasi proyek-proyek yang beroperasi di Lansekap Batang Toru, usut tuntas bencana longsor yang terjadi di areal proyek PLTA Batang Toru, laksanakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap potensi dan ancaman degradasi Lansekap Batang Toru dari aktivitas industri ekstraktif dan eksploitatif; perbaiki tata kelola perizinan proyek di Lansekap Batang Toru dan pembangunan PT.NSHE minim mitigasi kebencanaan.
 
“ Bentang Alam Batang Toru merupakan rimba terakhir yang dimiliki Sumatera Utara. Tentu kita berharap areal ini terus dilestarikan dan dijaga dari aktivitas pembangunan atau proyek yang tidak berkelanjutan, “ ucapnya.
 
Menurut Doni, Batang Toru ini unik dengan spesies kunci yaitu Orangutan Tapanuli dan keanekaragaman lain yang terkandung di dalamnya. Jangan sampai proyek-proyek infrastruktur dan industri ekstraktif mengancam keanekaragaman hayati Batang Toru kebanggaan kita ini. Negara harus memerhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan keadilan antara generasi dalam mengembangkan proyek infrastruktur maupun penerbitan ijin konsesi.
 
“ Secara geografis, kawasan Hutan Batang Toru terletak antara 98º 50’-99º 18’ Bujur Timur dan 1º 26’-10º 56’ Lintang Utara dan secara administrasi terletak di tiga Kabupaten yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara, dengan luas kawasan Hutan Batang Toru diperkirakan seluas 168.658 hektar yang didalamnya termasuk Hutan Lindung Sibolga seluas 1.875 hektar, Cagar Alam Dolok Sipirok seluas 6.970 hektar dan Cagar Alam Sibual Buali seluas 5.000 hektar, “ paparnya.
 
Selain itu, kawasan Hutan Batang Toru meliputi Hutan Batang Toru Blok Barat dan Hutan Batang Toru Blok Timur dengan total habitat alami yang ada diperkirakan seluas 120.000 hektar. Kawasan Hutan Batang Toru termasuk tipe hutan pegunungan rendah, hutan gambut pada ketinggian 900-1000 mdpl, hutan batu kapur, hutan berlumut dan juga bisa ditemukan beberapa rawa diketinggian 800 mdpl. Hutan hujan primer mendominasi tutupan vegetasi yang mengakar di lereng bukit curam dengan kemiringan lebih dari 60%.
 
“ WALHI-Sumut telah melakukan Advokasi penyelamatan Hutan Batang Toru semenjak hadirnya industri ekstraktif di Kawasan Hutan Batang Toru seperti Tambang, Perkebunan dan Pembangunan PLTA Batang Toru dan terkait pembangunan PLTA Batang Toru, WALHI-Sumut juga telah melakukan Advokasi terhadap keberadaan lokasi pembangunan PLTA Batang Toru dan sejak tahun 2017 sampai sekarang, WALHI-Sumut masih konsisten memberikan kritikan dan masukan kepada Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat agar memberikan perhatian secara pengawasan, “ tegasnya.
 
Disebutkannya, pada tahun 2018 WALHI-Sumut juga melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait Izin Lingkungan Pembangunan PLTA Batang Toru. Adapun point-point gugatan WALHI-Sumut yang salah satunya adalah, berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berbunyi, kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
 
Bahwa berdasarkan fakta, analisis ahli dan data yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui BMKG bahwa Daerah Landscape Batang Toru merupakan  Zona Sesar Sumatera, Sesar Toru (Ring of Fire), dibutikan dengan telah terjadi peristiwa 15 gempa bumi besar (magnitudo>7) telah terjadi di dalam dan sekitar pulau Sumatera sejak tahun 2000.  Kemudian gempa bumi Tapanuli berkekuatan 7,5 - 7,7 skala Richter tahun 1892 melanda segmen Angkola di Zona Sesar Sumatera, yang membentang dalam beberapa kilometer dari lokasi bendungan.  
 
“ Berdasarkan analisis WALHI-Sumut melalui Analisi Dokumen Amdal PT. NSHE mendapatkan beberapa temuan yang tidak tertuang secara detai di dokumen, salah satunya terkait Mitigasi Bencana dalam pembangunan PLTA Batang Toru. berdasarkan  Andal PLTA bab 2 Hal  107-117  yang menyatakan wilayah yang paling berbahaya akibat gempa tektonik adalah wilayah-wilayah yang secara geologi lemah, “ katanya.
 
Untuk Pulau Sumatera, wilayah ini ada pada sepanjang punggungan Bukit Barisan melalui Sesar Besar Sumatera (Sumatra Fault System) dan disepanjang zona subduksi pantai barat Sumatera. Data statistik menunjukkan telah ratusan kali pantai barat Sumatera dilanda gempa tektonik skala besar dan kecil.
 
Kemudian pada peta Geologi menunjukkan bahwa lokasi proyek pembangunan PLTA Batang Toru  sangat dekat dengan Sesar Besar Sumatera (Great Sumatran Fault) yang aktif dan sering bergerak. Selain itu rangkuman data historis gempa adalah sebagai berikut, kebanyakan gempa terjadi di bawah dasar laut di sebelah barat dari Sumatera. Namun cukup banyak gempa terjadi di daratan Pulau Sumatera. Sejak 1919, tercatat 1.656 gempa di daratan Sumatera.
 
“ Dari jumlah ini, 947 gempa (atau 57%) terjadi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sejak 1965, 60 di antara gempa tersebut terjadi dalam radius 25 km dari lokasi rencana bendungan. Di antara keenam puluh gempa tersebut, yang paling besar berskala 6.0 dan hanya 10 km di bawah permukaan bumi terjadi pada tahun 2008 hanya 4,1 km dari lokasi bendungan, “ paparnya. (WD.014)
Komentar Anda

Berita Terkini