Menanti Program Cerdas Melalui Tangan Dingin Bupati Tapsel, Oleh:DR. Suheri Harahap, M.Si

HARIAN9 author photo


Eskalasi akibat ketimpangan pembangunan dari orientasi fisik-infrastruktur yang melupakan  infrastruktur budaya telah mempercepat eskalasi kejahatan sosial yaitu penyakit masyarakat baik judi, narkoba dan kriminalitas.

Kesulitan ekonomi juga menyebabkan peningkatan cara masyarakat mencari solusi salah akibat ketiadaan sumber daya sehingga ekonomi di Desa beralih ke sistem kapitalis sehingga menguat koperasi simpan pinjam bersifat rentenir, karena dianggap menjawab kesulitan masyarakat.

Sementara sistem ekonomi kerakyatan berupa lembaga koperasi yang dijalankan pemerintah dan gerakan 'gotong royong' yang bersifat sosial maupun gerakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun ekonomi Syariah masih belum mampu untuk hadir di Desa guna mendongkrak ekonomi di pedesaan.

Di Kabupaten Tapanuli Selatan tugas kolektif pemerintah dan masyarakat menuju Tapanuli Selatan yang lebih Sehat, Cerdas dan Sejahtera tidak hanya cukup lewat Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Tapi perlu dirumuskan Rencana Strategis (Renstra) sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sehingga tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa yang unggul.

Melalui program jangka pendek dan jika pemerintah fokus pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka target tersebut bisa dicapai dan tentunya perlu dukungan semua pihak secara konsisten yang melibatkan komunitas seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Belakangan ini, ada semacam penurunan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah akibat pola sentralisasi para pemimpin yang mengejar ' prestasi dan penghargaan'. Namun kenyataannya masih banyak kondisi masyarakat yang berafa di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki pendidikan yang memadai, yang berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan ironisnya, tidak sedikit pula para pejabat yang hanya fokus mencari penghasilan lain alias 'markobun'.

Untuk itu penulis berpendapat perlu adanya strategi kolaborasi di Tapanuli Selatan guna memperkuat sistem pemerintahan yang konsen untuk melanjutkan kebijakan daerah, tapi masih memiliki paradigma p lama asal 'aman' dan kondusif', jauh dari kritik konstruktif sehingga masyarakat banyak 'diam' tak bisa berbuat apa-apa alias menunggu hujan dari langit.

Bahkan banyak masyarakat yang pesimis 'biarkan saja', 'sudahlah itu urusan mereka'. Tapanuli Selatan seolah bukan milik bersama, namun hanya dipikirkan segelintir 'elite. Karena itu butuh kekuatan 'kearifan lokal (local wisdom) harus digunakan melalui sebuah 'resolusi kolaboratif' lintas kepemimpinan politik (partai politik, tokoh masyarakat, pemuda, agama dan adat) untuk menggerakkan 'ruh" kemasyarakatan Tapanuli Selatan.

Di samping itu, masyarakat adat selaku bagian dari penggerak pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan, harus juga di berdayakan, karena masyarakat adat inilah yang melahirkan sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), sekaligus ujung tombak 'siriaon' dan 'siluluton', menjaga tanah ulayat dan tanah adat agar jangan sampai pihak lain mengambil hak-hak masyarakat serta berperan menjaga kelestarian lingkungan hidup, lingkungan, tanah, air, sungai, hutan yang menjadi bagian dari sumber kehidupan.

Jika di Desa, ada kekuatan permusyawaratan yang memprogramkan pembangunan Desa yang dibuat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan, termasuk program Desa yang didukung anggaran pusat, Provinsi, Kabupaten, serta swadaya maupun CSR pengelola investasi. 

Maka, Desa yang memiliki anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Des dan sebagai penentu kebijakan di Desa adalah Kepala Desa bersama masyarakat sering menimbulkan 'perebutan' anggaran yang meyebabkan terjadinya miskomunikasi dan konflik personal maupun komunal dan berdampak terhadap pembangunan Desa, seolah bukan untuk kepentingan masyarakat tapi bergeser ke pertarungan kepentingan ekonomi (kelompok pemilik modal) para 'elit desa' dan para pemuda 'pengangguran' di Desa yang menjadi beban sosial dan penyebab timbulnya penyakit masyarakat.

Target Pemerintahan Desa sulit tercapai akibat semangat para Kepala Desa yang mengejar 'target' jangka pendek atau instan, laporan ke Camat dan Bupati seakan atasan langsung, yang menjurus kepada kepentingan politik praktis, sehingga pembangunan Desa terabaikan dan banyak Desa yang seharusnya sebagai pilot proyek pembangunan, ternyata hanya diatas kertas, akibat kurangnya kerja bersama, minim prestasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), miskin ide dan program pro Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa.

Disamping itu, pemanfaatan lahan terlantar untuk bisa dijadikan usaha bersama masyarakat juga kurang optimal, akibat tidak bergeraknya program Koperasi Unit Desa (KUD), vakumnya Kelompok Tani Desa yang handal serta minimnya fasilitas insfrastruktur Desa dan lembaga pendidikan sebagai pencetak SDM masyarakat Desa.

Tapi kita harus optimis ada kesempatan baru dengan pemimpin muda yang bertekad memajukan Tapanuli Selatan, guna memantau berbagai perkembangan dan melakukan pendataan terhadap pembukaan lahan diduga illegal yang dijadikan lahan pribadi oleh para pejabat-pejabat di Kabupaten Tapanuli Selatan dan diharapkan dapat memberikan kesempatan pemuda-pemuda Desa untuk menjalankan program dengan mengoptimalkan lahan di wilayah Desa lewat perhutanan sosial.

Tentunya untuk mewujudkan program tersebut, Bupati Tapanuli Selatan H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt, MM, selaku penentu kebijakan harus pro aktif memetakan wilayah akibat ledakan penduduk dan lapangan kerja yang sudah turun-temurun. 

Pertanian dan perkebunan sebagai andalan harus lebih mampu menjawab kebutuhan dasar rakyat sambil menunggu bantuan lainnya yang tepat sasaran kepada petani, keluarga miskin, maupun kalangan keluarga disabilitas, dll.

Pemetaan keluarga harapan juga masih perlu diinventaris dengan baik, agar semua warga mendapatkan haknya dan bagi warga yang bermukim di kawasan hutan, pemerintah juga harus tegas untuk tidak memberikan bantuan karena telah mengganggu ekosiatim lingkungan, apalagi motif politik bagi warga yang terisolir masih ada. 

Siapa pun warga masyarakat yang bermukim di kawasan hutan tapi melanggar hukum ini juga harus ditindak tegas dan diharapkan adanya peningkatan program cerdas bagi warga terutama dengan meningkatkan SDM melalui pendidikannya, pengetahuan kawasan pemukiman, kesehatan, dan program lainnya. Mari kita tunggu pola integratif penyelesaian kondisi sosial dan dampak pembangunan di Tapanuli Selatan. Horas...! *****

Penulis adalah : Pengajar pada Universitas Islam Nasional Sumatera Utara (UINSU)
Komentar Anda

Berita Terkini