-->

Tidak Mendukung Petahana 3 Bulan TPP Oknum ASN Tidak Cair, Ini Penjelasan Kadispora Madina..

HARIAN9 author photo


MADINA| H9
Seorang aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pemuda dan olahraga (Dispora) kabupaten Mandailing natal (Madina) Sumatera Utara mengaku tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) karena dituding tidak mendukung pethana Bupati dalam Pilkada Madina tahun 2020 yang lalu.

ASN Dispora Madina yang tidak mau disebut identitasnya itu mengaku sudah tiga bulan TPP dirinya terhitung dari Januari s/d maret tidak pernah lagi ia terima dengan alasan bendahara Dispora madina mendapat perintah dari kepala Dinas tersebut.

"Alasan Kabid Kepemudaan dan bendahara mengaku tidak memberikan TPP saya karena ada kaitannya dengan politik yang tidak saya tiruti untuk mendukung petahana pada pilkada Madina pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu bahkan tadi saya sempat adu mulut pada akhirnya tidak ada juga TPP saya diberikan." kata seorang ASN di Dispora madina itu kepada Wartawan, seini (03/05/2021).

"Kalau memang TPP saya tidak lagi tiada apa alasan mereka kenapa disangkut pautkan dengan politik dan jika dikembalikan kenegara mana buktinya, kalau alasan mereka saya jarang masuk kantor itu sekretaris kantor dinas itu jarang sama sekali masuk kenapa bisa cair TPP dia (Sekdis) itu" bebernya

Lanjut ASN itu, "Sementara pengusulan TPP pada saat penyusunan rincian pendapatan belanja daerah (APBD) besarannya dihitung berdasarkan jumlah pegawai, saya punya SK ke-dispora, nama saya ada di daftar hadir bahkan tahun sebelumnya (2020) lancar saja tidak ada masalah memang sentimen orang itu melihat saya nampaknya" lanjutnya

Terpisah, Rahmad Hidayat Nasution Kadispora Madina saat dikonfirmasi membantah pernyataan anggotanya kepada wartawan itu, ia menjelaskan memang ada anggotanya yang tidak lagi menerima TPP karena tindakan ASN tersebut jarang masuk kantor jadi tidak memiliki alasan untuk menarik TPP tersebut dari keungan atau pencairan.

"Maaf, soal TPP adalah tambahan penghasilan bagi pegawai, dan diusulkan manakala kehadirannya dan kunerjanya di kantor aktif, bila yang bersangkutan tidak pernah hadir maka ngak ada dasar kita menarik tppnya dan TPP itu tidak ada kaitan dengan pilkada." bantahnya

Menurutnya (Rahmad, Kadis Pora Madina), TPP itu  tidak pernah ia tahan atau tidak memberikannya kepada yang bersangkutan namun sesuai peraturan yang ia ketahui tidak ada dasar kita menariknya dari Khas daerah karena tidak ada kehadiran di kantor.

"Saya hanya menambahkan bahwa dasar menarik TPP itu adalah kehadiran dan kinerja di kantor" timpalnya.
(Syah)
Komentar Anda

Berita Terkini