-->

TKD Madina : Bikin Rusuh Saja, PT.SMGP Patut Ditutup

HARIAN9 author photo

MADINA| H9
Insiden kebakaran hebat di Welpad A dalam proyek PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Sorik Marapi yang dikelola Sorik Marapi Geothermal Power (PT.SMGP) di Kabupaten mandailing natal (madina) sumut hari ini, menuai komentar pedas dari sejumlah elemen masyarakat.

Seperti yang diijelaskan tim kampanye daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin, masyarakat masih dihantui rasa traumatik dengan insiden gas maut H2S yang merenggut 5 nyawa dan 52 orang lainnya terpaksa dalam perawatan serius, yang saat ini kasus hukumnya masih kabur dan belum ada penetapan tersangka dari pihak kepolisian kepada pihak PT SMGP.

"PT SMGP terus saja berulah dengan sederet masalah krusial yang membuat nyawa masyarakat terancam. Kelayakan beroperasi PT.SMGP patut Kita minta kementerian ESDM bersikap tegas untuk menghentikan serta menutup operasional PT SMGP untuk sementara waktu, demi nyawa dan keselamatan rakyat. " tegas Dedi Saputra Hasibuan, Sekretaris TKD Madina, Jumat (14/05/2021).

Dedi Saputra Hasibuan mengatakan, kejadian kebakaran hebat dengan asap hitam yang mengepul ke langit telah membuat masyarakat ketakutan luar biasa dan waswas, bahkan masyarakat terpaksa berlarian dan mengungsi kelapangan bola Desa Sibanggor Julu karena khawatir nyawa mereka terancam.

"Akibat keteloran berulang ini, PT SMGP telah nyata menampar keras wajah kementerian ESDM serta memperburuk citra pemerintah pusat dalam kampanye konversi  energi baru terbarukan panas bumi yang konon katanya ramah lingkungan dan jauh dari marabahaya. Jadi sangat wajar, PT SMGP dievaluasi dan ditutup sementara waktu untuk perbaikan secara totalitas baik manegemen, kwalitas SDM, SOP dll" tegasnya.

Kata masyarakat Sibanggor sampai saat ini masih mengalami traumatik berkepanjangan akibat gas beracun H2S PT SMGP telah menelan 5 nyawa masyarakat tak berdosa, namun tak kunjung ada penetapan tersangka dalam kasus hukum tersebut.

"PT SMGP terkesan arogan dan tak aspiratif dengan situasi psycologis masyarakat, malah terus saja beroperasi sehingga terkesan tidak memperdulikan keselamatan masyarakat" beber Dedi.

Aturan terkait regulasi panas bumi (geothermal) jelas Dedi harus mengedepankan SOP yang super ketat penuh kewaspadaan dan standard baku yang berlaku karna sangat beresiko demi keselamatan dan nyawa rakyat yang nota bene harus dijadikan sebagai hukum tertinggi.

Menurut kajian Pemuda Pancasila, sejak keberadaan PT SMGP yang diakuisisi oleh KS Orka Renewables, PTE, Ltd telah dipertanyakan publik tentang jejak rekam (track record), pengalaman dan profesionalisme. Bahkan dinilai belum memberikan dampak positif secara signifikan dan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat Madina.

Bahkan, yang ada hanyalah daftar panjang betapa amburadulnya management PT SMGP yang sarat masalah, pelanggaran SOP secara berulang, adanya bibit potensi konflik sosial, indikasi perusakan kelestarian lingkungan (keselamatan hutan, pencemaran air, perusakan konstruksi tanah untuk lahan pertanian dan perkebunan), dugaan manipulasi ganti rugi lahan, management perusahaan yang dinilai sembrono, arogan dan eksklusif, adanya intimidasi kepada warga.
Bahkan aktivitas perusahaan yang dinilai membahayakan keselamatan rakyat karna sangat dekat pemukiman warga, tidak menghargai kearifan lokal bahkan telah berujung kepada kematian warga yang tak berdosa akibat gas beracun H2S serta sejumlah persoalan krusial lainnya yang mengancam keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat Madina.

Bahkan ujar Dedi, akibat SOP yang dinilai sangat buruk dan kesalahan yang fatal dilakukan secara berulang ulang sehingga membahayakan nyawa manusia. Secara organisasi, TKD Madina mendesak Kementerian ESDM harus menjatuhkan sanksi kepada PT SMGP.

"Penghentian sementara aktivitas PT SMGP untuk perbaikan secara totalitas, saya fikir adalah jawaban paling logis atas kelalaian berulanh dan pantas mereka terima ditilik dari segi hukum, administrasi, lingkungan dan keadilan publik” tegasnya.

Bahkan hasil investigasi kawan-kawan TKD Madina, menemukan tuntutan warga terdampak di WKP belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik baik biaya perawatan, ganti rugi lahan pertanian di Welpad T, kompensasi traumatik dan lain lain.

"Kita akan menyuarakan penutupan sementara PT SMGP, demi keselamatan rakyat. Dan agar masyarakat merasa nyaman dan tidak menjadi "tamu di rumah sendiri". Masyarakat harus diberikan jaminan keselamatan, bukan malah dihantui ketakutan" tutupnya.(Syah)
Komentar Anda

Berita Terkini