-->

Pemda Aceh Tamiang Evaluasi KADARKUM Tahun 2021

HARIAN9 author photo


ACEH TAMIANG| H9
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) dalam siaran persnya menyampaikan,q Wakil Bupati Aceh Tamiang H.T. Insyafuddin, ST membuka kegiatan Evaluasi Kampung Sadar Hukum (Kadarkum) tahun 2021, bertempat di Aula Setdakab Aceh Tamiang pada Selasa (08/06/2021).

Pembentukan dan Pembinaan Kampung Sadar Hukum (Kadarkum) adalah salah satu bentuk penyuluhan hukum yang merupakan program pemerintah yang dilaksanakan secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tamiang menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 telah melaksanakan kegiatan pembinaan Kampung Sadar Hukum sebanyak empat puluh dua Kampung di dua belas Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang,"jelasnya.

“Kegiatan evaluasi Kampung sadar hukum ini, untuk mengingatkan akan kriteria Kampung sadar hukum, dimana setiap Kampung memiliki kelompok-kelompok sadar hukum, yang harus tetap di bina dan di pertahankan dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menyadari dan memahami hak dan kewajiban yang melekat sebagai Warga Negara Indonesia. 

"Melalui moment ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para anggota Kadarkum agar menjadi role model bagi calon kampung binaan selanjutnya," ungkap Wakil Bupati. 

Kesempatan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kemenkumham Kanwil Aceh melalui Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Kanwil Aceh a.n. Bukhari, S.E.S.H., M.H, penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu program Kemenkumham RI sebagai tindak lanjut dari evaluasi Desa Sadar Hukum di Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 26 April 2018, sesuai dengan Surat Edaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan kriteria desa/Kelurahan Sadar Hukum,"terangnya.

“Perlu kami sampaikan bahwa tidak mudah untuk mencapai predikat Desa Sadar Hukum, dikarenakan harus memenuhi empat dimensi yaitu Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan dan Dimensi Demokrasi dan Regulasi. 

“Desa yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang pada saat ini tergolong  memiliki kesadaran hukum yang sangat tinggi, karena memiliki bobot atau penilaian diatas 140. Hal ini berdasarkan penilaian Dimensi Akses Informasi Hukum memiliki bobot  sebesar 40% dan  yang lain sebesar 20%, "jelas Bukhari. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, Drs. Amiruddin Y, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum, Murni, SH., Penyuluh Hukum Ahli Muda, Hafrilinda, SH., JFT Peraturan Perundang-undangan, Husna Sartika, SH., para Camat dan Datok Penghulu di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. (WD-013). 

Komentar Anda

Berita Terkini