NBT


Ucapan Keterangan Palsu Seorang Saksi Dihadapan Hakim akan Terjerat Hukum

HARIAN9 author photo


LANGKAT| H9
Pastinya seorang saksi dalam persidangan harus berkata jujur, tidak boleh berkata bohong, sebab akan terjerat hukum. Hal ini disampaikan oleh Luri Neri Tarigan SH Kuasa Hukum Advokad korban dari investasi Bodong.

Sebelumnya hakim Ketua pastinya sudah memperingatkan saudari saksi Rosmina Br. Sitepu untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sebab ada sanksi hukum yang akan diterima oleh saksi apabila memberikan keterangan yang tidak benar. 

"Tetapi saksi masih bertahan pada keterangannya (berbohong) tidak mengubah keterangannya serta memberikan kesaksian yang berbelit-belit yang akhirnya membuat Hakim Ketua memerintahkan untuk menangkap dan menahan saksi untuk selanjutnya diproses secara hukum," sebutnya kepada awak media ini, Rabu (23/6/2021) saat berada di PN Stabat.

Demi menegakan keadilan dan kebenaran pihaknya sangat mengapresiasi terhadap sikap dan langkah yang diambil oleh Hakim Ketua untuk melakukan penahanan terhadap saudari Rosmina Br Sitepu (53) warga dusun I Tanjung kuriahan yang dianggap telah memberikan keterangan Palsu di persidangan dalam perkara Pidana dengan Terdakwa SS.

"Yang menjadi pertanyaan besar, apa motivasi saksi memberikan keterangan palsu dipersidangan, maka dari itu waktulah nanti yang akan menjawab.Tinggal bagaimana aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan menggali apa sebenarnya motivasi saksi memberikan keterangan palsu tersebut," cetus Luri.

Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP) 

Pada Ayat (1) Pasal 174 KUHAP menyebutkan apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. 

"Memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan dapat diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP ayat (1) dan (2), yang berbunyi: Ayat 1 Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun," ujarnya.

Ayat 2,  "jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Bahwa apabila keterangan bohong yang disampaikan saksi Rosmina Surbakti  terbukti merugikan terdakwa maka Pasal 242 ayat (2) KUHP bisa diterapkan sebab sudah memenuhi unsur. 

"Sekarang tinggal bagaimana penegak hukum bekerja guna menemukan motif yang sebenarnya mengapa saksi memberikan keterangan yang berbelit-belit, apakah ada hal-hal yang ditutupi atau apakah bertujuan untuk menutupi keterlibatan seseorang? 

"Kita tidak tahu, kita tinggal menunggu kinerja serta upaya dari Penyidik untuk menemukan jawabannya.Semoga dengan terjadinya peristiwa ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama," tandas Kuasa Hukum Korban Investasi bodong.(WD012)

Komentar Anda

Berita Terkini