NBT


Voice for Change Medan Ikut dalam Konsultasi Nasional Mencegah ESKA di Indonesia

HARIAN9 author photo

 MEDAN| H9
Konsultasi Nasional untuk isu pencegahan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) telah diselenggarakan sejak 22 Juni hingga 24 Juni 2021. Konsultasi Nasional ini diselenggaran secara offline di 8 daerah (Medan, Jakarta, Bali, Batam, Solo, Surabaya, indramayu dan Lombok) dan mengundang perwakilan berbagai kementrian untuk menanggapi hasil analisis dan rekomendasi anak terkait kasus ESKA. 

Meskipun dilasanakan secara offline di daerah, namun kegiatan ini disambungkan menggunakan aplikasi zoom sehingga semua peserta anak dan orang muda di daerah tetap dapat berinteraksi secara proaktif dengan semua peserta di tiap-tiap daerah.

Kelompok anak Voice for Change Medan yang dibentuk oleh PKPA ikut serta dalam Konsultasi Nasional tersebut. Konsultasi Nasional di Medan dilaksanakan di hotel Grand Aston City Hall dan mengundang 14 anak untuk ikut serta dalam analisis dan menyusun rekomendasi untuk meminimalisir bahaya ESKA di Indonesia. 

Clara Khoiriah, salah satu peserta anak dari Medan ditunjuk sebagai perwakilan anak yang
menyampaikan hasil idientifikasi terkait contoh kasus ESKA dan dampak buruk yang dihadapi anak yang menjadi korban ESKA. 

Pada paparannya Clara menyapampaikan bahwa hasil idientifikasi yang dilakukan
oleh anak di delapan kota menunjukkan bahwa trend ESKA yang paling banyak terjadi adalah ESKA dengan modus pernikahan anak.

Clara menyampaikan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan angka pernikahan anak meningkat, salah satunya adalah pandemic Covid-19. Faktor lain yang juga menyebabkan pernikahan anak biasanya juga dikarenakan pacaran yang menyebabkan kehamilan. 

“Biasanya orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan anak saat anak hamil sebelum menikah. Padahal ini akan memperparah kekerasan yang dialami anak. Bahkan hal ini diperburuk dengan keputusan sekolah yang biasanya mengeluarkan anak (DO) yang terjerat kasus kekerasan seksual ataupun hamil sebelum menikah, padahal salah satu
hak anak yang harus dipenuhi adalah hak terkait pendidikan,” paparnya.

Selain itu masalah anak yang dipekerjakan di industri hiburan dan daerah wisata juga menjadi fokus utama yang dibahas dalam Konsultasi Nasional. 

Menanggapi hal ini, MK. Agung Suhartoyo, selaku Kasubdit AMPK Dit. Rehsos Anak menyampaikan bahwa Kementrian Sosial akan mensosialisasikan s memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat
meningkatkan keahlian anak dan orang muda sehingga mereka dapat lebih berdaya dan tidak mudah dimanipulasi dan terhindar dari kekerasan.

Pada akhir Konsultasi Nasional tersebut, perwakilan anak dan orang muda menyampaikan bahwa penyebab ESKA diantaranya adalah lemahnya perlindungan anak terkait literasi digital dan lemahnya penanganan ESKA. Selain itu, perlu adanya pengalokasian anggaran untuk kelompok anak agar kelompok anak bisa lebih bebas bersuara dan berpartisipasi aktif.(PR01)
Komentar Anda

Berita Terkini