Bentuk Tim Saber Bukti Keseriusan Bupati Dalam Memberantas Pungli di Tapsel

HARIAN9 author photo

 

TAPSEL| H9
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H Dolly Pasaribu, SPt MM, menyampaikan, ia sangat serius dalam hal pemberantasan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel. Hal itu, dibuktikan dengan dibentuknya Satuan Satgas (Saber) Pungutan Liar (Pungli), sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/71/KPTS/2019.

" Adapun tugas dari Satgas Saber Pungli itu yakni, mengedepankan pembinaan dengan melakukan upaya preventif atau pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan guna mencegah terjadinya Pungli, " ujar Bupati Dolly, disela acara sosialisasi Saber Pungli oleh Tim UPP Provinsi Sumut di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, kemarin.

Sosialisasi dihadiri Wakil Bupati  Tapsel Rasyid Assaf Dongoran MSi, Kajari Tapsel Ardian SH, Wakapolres Tapsel, Kompol Rahman Takdir Harahap, Dandim 0212/TS, Kepala BNNK Tapsel AKBP Drs Tongku Bosar Pane MM, Tim Pokja dari UPP Kabupaten Tapsel, para Pimpinan OPD, Camat, Kades, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama se Kabupaten Tapsel.

Menurut Bupati, mungkin saja ada orang punya kepentingan di satu urusan yang menyangkut pelayanan publik. Tapi, karena tidak mampu melengkapi suatu hal yang dibutuhkan secara administrasi sesuai peraturan yang berlaku, maka orang itu akan mencari jalan agar dimudahkan, tentunya lewat jalan yang tidak dibenarkan.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan pada Mei lalu, pihaknya mengundang Ombudsman Perwakilan Sumut untuk memperbaiki kinerja ASN di Pemkab Tapsel mulai dari tingkat terendah dan ia meminta supaya Ombudsman menilai secara adil agar seluruh jajaran ASN dan pegawai Pemkab Tapsel dapat berbenah.

" Ombudsman menyarankan agar segala tindakan yang menyangkut pelayanan publik agar dibuat pengumuman berupa grafik, gambar maupun alur pelayanan publik di kantor masing-masing secara terang dan gamblang guna menghindari Pungli, " katanya.

Selain itu ucapnya, perlu juga dibuat informasi tata cara pelayanan, apa-apa syarat yang diperlukan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan bahkan biaya yang dikeluarkan resmi dari pemerintah agar masyarakat mempersiapkannya ketika hendak mengurus sesuatu.

" Kemudian dibuat juga grafik dari mana ke mana, siapa yang hendak dituju, juga berapa biaya yang legal. Tentunya, jika masyarakat melihat kejanggalan, kalau ini legal berapa biaya urusannya, tanpa ada biaya tambahan. Tentulah masyarakat akan melihat bila ada lagi biaya tidak resmi dan mungkin saja masuk ke pihak-pihak pribadi, masyarakat bisa melaporkan kepada Saber Pungli untuk ditindaklanjuti, " terangnya.

Sementara, Ketua Tim Pokja Pencegahan UPP Saber Pungli Sumut, AKBP Drs Parluatan Siregar, dalam sambutannya meminta, agar kiranya setiap paparan yang akan disampaikan pihaknya dapat diterima oleh segenap yang hadir agar bisa diterapkan saat menjalankan tugas sehari-hari.

Mantan Kapolres Tapsel itu juga menyampaikan, sosialisasi itu perlu dilaksanakan, karena perintah Presiden RI Joko Widodo melalui permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di mana dimasa pandemi ini, sudah banyak anggaran dari pusat yang dikucurkan ke daerah. Bahkan, sesuai informasi di media massa sudah ratusan triliun rupiah yang dikucurkan guna penanganan Covid-19.

" Anggaran ratusan triliun rupiah yang digelontorkan ke wilayah, menurut Presiden perlu dikawal. Dikawal dengan cara saling mengingatkan dan dengan saling mengingatkan diharapkan dana yang dikucurkan dari pusat ini, bisa sampai kepada yang ditujukan, " paparnya.

Sementara, Ketua Umum Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) Sumut, Dedi menyebutkan, selama ini pihaknya membantu masyarakat dalam menerima aduan-aduan ungli, baik dari pelayanan publik dan non publik. Setelah itu, pihaknya akan memverifikasi serta meneruskan datanya ke UPP Saber Pungli Sumut agar ditindaklanjuti.

" MAPI terbentuk karena selama ini banyak pungli-pungli yang sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Saya rasa, pungli itu sudah berlangsung lama, dari lahir sampai meninggal, saya rasa semua di pungli. Maka dari itu, kami sekelompok masyarakat membentuk MAPI ini, " sebut Dedi.

Pihaknya berharap, mudah-mudahan di Tapsel MAPI dapat menjalankan sinergitas yang baik sehingga apabila ada keluhan masyarakat terkait Pungli, maka akan diteruskan ke pemerintah. Sebab, pungli dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, " tegasnya. (WD.014)
Komentar Anda

Berita Terkini