NBT


Ketua NNB Tapsel Ajak Seluruh Stakeholder Wujudkan Keadilan Ekologis di Bumi Tapsel

HARIAN9 author photo

 

TAPSEL|H9
Ketua Naposo Nauli Bulung (NNB) atau pemuda pemudi Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Riski Abadi Rambe mengatakan, Kabupaten Tapsel memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah terlihat dari banyaknya pelaku investasi di Kabupaten Tapsel.

" Tentunya potensi ini harus dikelola dengan baik dan berkeadilan, demi terwujudnya masyarakat Tapsel yang sejahtera, " ujar Riski, saat menggelar diskusi / marpokat NNB Kabupaten Tapsel, Minggu (25/7/2021).

Kegiatan diskusi yang mengangkat  thema, 'Peran Seluruh Stakeholder Dalam Memperjuangkan Keadilan ekologis di Kabupaten Tapsel', menghadirkan pembicara, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Kontras Independen Regional Sumatera Syahminan Rambe, SE, Praktisi Hukum Bandaharo Saifuddin,SH, MH dan dari Akademisi Pusat Study Lingkungan Hidup Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) Zulkarnaen Hasibuan MH.

Adapun peserta yang hadir, masing-masing dari Dinas Pertanian Kabupaten Tapsel, BPBD Tapsel, NNB Kecamatan Angkola Barat, Penggiat Lingkungan, OKP, BEM UMTS,serta Oraganisasi Mahasiswa.

Rizki menyebutkan, ruang publik kita akhir-akhir ini kembali ramai membicarakan tentang keadilan ekologis. Hal ini tidak terlepas dari serangkaian bencana alam yang terjadi di tanah air terkhususnya di Kabupaten Tapsel.

" Berangkat dari hal itu, NNB Tapsel menggelar diskusi/marpokat dan mengajak  peserta diskusi bahwa melalui forum ini, dapat bersama-sama mewujudkan keadilan ekologis menuju Kabupaten Tapsel yang lestari dan hijau sampai ke generasi yang akan datang, " terangnya.

Aktivis HAM Kontras Independen Regional Sumatera Syahminan Rambe, SE menyatakan, lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak dasar bagi seorang warga negara Dari hal itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan berkewajiban memberikan lingkungan bersih kepada setiap warga negara, terkhususnya di Kabupaten Tapsel.

" Salah satu kelemahan dalam menegakkan keadilan ekologis di Tapsel disebabkan tidak adanya 'Peradilan Lingkungan', sehingga kelemahan ini memberikan dampak yang begitu signifikan dalam upaya penegakan hukum ekologis itu sendiri, " ungkapnya.

Hal senada disampaikan praktisi hukum Serupa Bandaharo Saifuddin, SH, MH bahwa keadilan ekologis merupakan bagaimana cara memperjuangkan hak-hak kita terhadap lingkungan dan mendorong masyarakat agar sadar lingkungan seperti halnya kerusakan ataupun dampak terhadap lingkungan dari berdirinya suatu korporasi. 

Selain itu, salah satu kelemahan kita saat ini adalah tidak adanya 'Peradilan Lingkungan', padahal ini sangat dibutuhkan mengingat banyaknya bentuk perusakan dan pencemaran lingkungan di bumi Tapsel.

" Itulah salah satu fungsi ataupun tugas dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), selaku wadah bagi masyarakat, dan salah satu jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya dalam konteks keadilan ekologis, " tutur Bandaharo.

Akademisi Pusat Study Lingkungan Hidup UMTS Zulkarnaen Hasibuan MH menyatakan, apabila telah hancur kehidupan alam, maka hancur pula lah kehidupan manusia. Karena pada dasarnya kehidupan manusia bergantung pada kelestarian alam.

Menurutnya,  keadilan ekologis adalah perlakuan terhadap lingkungan dan manusia agar kehidupan selalu berkesinambungan dan ada keseimbangan di dalamnya. 

" Lalu untuk mecapai keadilan ekologis dalam aspek adat perlu adanya lembaga adat sebagai perpanjangan tangan masyarakat kepada pemerintah, melakukan musyawarah dengan berbagai pihak baik dari kalangan tokoh adat, pemerintah, dan lain nya, serta melakukan pencegahan yang dilakukan masyarakat dalam melestarikan flora dan fauna di Tapsel, " paparnya. (WD.014)
Komentar Anda

Berita Terkini