SNI Sudah Tak Berlaku Lagi, Air Mineral Zam-Zami di Madina Masih Beredar

HARIAN9 author photo


MADINA| H9
Air mineral kemasan Zam Zami di kabupaten Mandailing Natal (Madina) provinsi Sumatera Utara (Sumut) sejak tahun 2019 Standart Nasional Indonesia (SNI) sudah tidak berlaku tapi produk ini tetap beredar di pasaran.

Saat dikonfirmasi langsung Senin (5/7/2021), Sandra anak pemilik CV.Zam Zami Alget tidak dapat menunjukan surat SNI mereka bahkan ia mengaku produk air mineral mereka sampai saat ini masih berproduksi dan terus beredar di pasaran.

"SNI kami sedang perpanjangan bang kalo memang kurang jelas datang kerumah hari Rabu yang akan datang (7/7/2021), biar aku tunjukkan kepada kalian bahwa orang yang mengurus SNI kami datang dari Sumatera Barat biar kita sama-sama melihatnya," katanya.

Dikatakannya, tempat produksi CV.Zam Zami Alget setelah bermasalah kini sudah pindah alamat dari Jl. Lingkar Lintas Sumatera Panyabungan III kini sudah di Pintu Air Panyabungan Timur Madina.

"Kalau memang media abang taukan sumur kami dulu di tempat yang lama bermasalah makanya kami pindahkan ke daerah pintu air, dan kalau memang menarik kemasan atau produk kami dari pasaran itu tidak mungkin dan coba abang bayangkan dengan hati nurani abang sementara usaha kami hanya air minum ini jadi tidak mungkin kami tarik dari pasaran," tuturnya.

Bahkan dia meminta media menjumpai ayahnya yang juga ikut pemilik saham di perusahaan itu.

Pantauan Media, Air Mineral Zam zamai yang di produksi oleh CV.Zam Zami Alget sampai saat ini masih beredar di pasaran kabupaten Mandailing Natal meski Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan surat pencabutan SNI perusahaan tersebut, bahkan pada kemasan produk Zam Zami masih tertera SNI 5335.2015.

Sekedar mengingatkan bahwa, dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL.

Padahal dalam peraturan tersebut, Pasal 34 (1) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib menghentikan kegiatan perdagangan Barang dan/atau Jasa.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) yang tidak memenuhi SNI wajib dan tidak membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian wajib menarik Barang dari peredaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban penghentian perdagangan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Syah9)


Komentar Anda

Berita Terkini