NBT


Pustakawan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

HARIAN9 author photo

OLEH: Drs. Chandra Silalahi, M.Si
(Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara)

Abstrak 
Pandemi Covid-19 melululantahkan berbagai sektor termasuk Perpustakaan. Perpustakan semakin sepi dari kunjungan para pemustaka. Belajar on site harus diganti dengan “ónline” dengan berbagai keterbatasan seperti sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan dan biaya. Kehidupan harus menyesuaikan dengan kondisi normal baru melalui protokol kesehatan yang ketat sekali, menjadi tantangan tersendiri bagi Pustakawan. 

Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 1 point 8 menyebutkan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi diperoleh melalui Pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. 

Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakan hadir memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangan budaya dan hak asasi manusia (HAM). 

Disisi lain, dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1(2), menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku , kemampuan dan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

Kata Kunci : Pustakawan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inklusi Sosial Description: The COVID-19 pandemic has devastated various sectors, including libraries. The library is getting quieter from the visits of the visitors. Learning on site must be replaced with “online” with various limitations such as human resources, hardware and software, networks and costs. 

Life must adjust to the new normal conditions through very strict health protocols, becoming a challenge for librarians. Law No. 43 of 2007 concerning Libraries in Article 1 point 8 states that a librarian is someone who has competence obtained through librarianship education and or training and has duties and responsibilities to carry out library management and services. Social inclusion-based libraries are libraries that are present to facilitate the community in developing their potential by looking at cultural diversity, willingness to accept change and offering business opportunities, protecting and fighting for culture and human rights (HAM). 

On the other hand, in Law no. 6 of 2014 concerning Villages, in article 1(2), states that Village Community Empowerment is an effort to develop community independence and welfare by increasing knowledge, attitudes, skills, behavior, abilities and awareness, as well as utilizing resources through the establishment of policies, programs, activities , and assistance in accordance with the essence of the problem and the priority needs of the village community. 

Keywords: Librarian, Village Community Empowerment and Social Inclusion 

1. Latar Belakang Mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan merupakan jabatan PNS yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. 

Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan professional meliputi pengelolaan pepustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepustakawanan. Pandemic covid-19 bagi Pustakawan menjadi tantangan tersendiri untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya di perdesaan. 

Perpusatakaan menjadi terasa sepi pengunjung, diperlukan tatanan dan kultur baru yang dapat memberi kontribusi kepada masyarakat. Inilah saatnya Pustakawan proaktif untuk memberikan jalan keluar bagi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat melalui literasi perpustakaan berbasis inklusi social disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang juga memenuhi kewajibannya untuk mengumpulkan Angka Kredit dalam pengembangan karir selanjutnya. 

Pada hakekatnya, jabatan Pustakawan dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian berdasarkan latar belakang pendidikan, dimana yang memiliki Izajah Diploma dikenal dengan Jabatan Fungsional Terampil dan yang memiliki Izajah Sarjana dikenal dengan Jabatan Fungsiomal Ahli. Jenjang karir Jabatan Pustakawan dan Batas Usia Pensiun (BUP) dapat dilihat gambar berikut: 

Para pustakawan sudah seharusnya mengaplikasikan kepustakawanannya bagi masyarakat desa karena melalui tugas memberdayakan masyarakat juga diperkenankan naik jabatan dan golongan berdasarkan Angka Kredit yang dikumpulkan. Angka Kredit itu yaitu akumulasi Utama paling sedikit (≥ 80%) dan Unsur Penunjang sebanyak-banyaknya (≤ 20%), dimana dari sub unsur Pengembangan Profesi Tingkat Ahli (wajib) bila IIIb ke III C (2 AK); IIIc ke IIId (4 AK); IIId ke IVa (6 AK); IVa ke IVb (8 AK); IVb ke IVc (10 AK); IVc ke IVd (12 AK) dan IVd ke IVe (14 AK).

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang berkenan dengan Pemberdayaan Masyarakat desadapat ditelusuri berdasarkan Petunjuk Teknis Jabatan Pustakawan dan Angka Kreditnya seperti tabel berikut :

Selanjutnya, Unsur Utama memiliki Sub Unsur serta penjabaran kegiatannya dengan AK yang ditetapkan berdasarkan Jabatan Fungsional masing-masing dapat dibaca pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Pustakawan dan Angka Kreditnya. Berikut ini unsur utama dan sub unsurnya sbb.:


Menurut Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, dalam bukunya : Pemberdayaan Masyarakat: Dalam
Presfektif Kebijakan Publik, bahwa tujuan Pemberdayaan Masyarakat ada 6 (enam) yaitu:
1. Perbaikan Kelembagaan (Better Institution)
2. Perbaikan Usaha (Better Business)
3. Perbaikan Pendapatan (Better Income)
4. Perbaikan Lingkungan (Better Environment)
5. Perbaikan Kehidupan (Better Living)
6. Perbaikan Masyarakat (Better Community)

Mengingat pemberdayaan itu adalah perbaikan-perbaikan, maka sebagai Pustakawan dalam
pemberdayaan masayarakat desa harus memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang ilmiah dan profesional tanpa keraguan, sehingga Pustakawan dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat berpegang pada 4 (empat) prinsip yakni :

1. Kesetaraan, artinya Pustakawan dengan masyarakat sejajar tanpa melihat suku, agama,
ras dan golongan
2. Partisipasi, artinya Pustakawan mengikutsertakan masyarakat dalam rangkaian kegiatan
(awal sampai dengan akhir)
3. Kemandirian, artinya Pustakawan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada
bantuan pihak lain.
4. Berkelanjutan, artinya Pustakawan tidak boleh berperan dominan

Arif Purbantara Mujianto dalam Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan
Masyarakat Desa, terbitan Kemendes PDTT, cet. Pertama, …2019, menjelaskna bahwa
pemberdayaan itu adalah suatu upaya atau proses :
1. Pembangunan yang berkesinambungan, dilaksanakan terorganisir, bertahap (permulaankegiatan-evaluasi : follow up-activity and evaluation)
2. Memperbaiki (to improve) kondisi ekonomi, social dan kebudayaan masyarakat agar
mencapai kualitas hidup yang baik
3. Menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat guna memenuhi
kebutuhannya (to help the community to help them selves)
4. Memandirikan masyarakat dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat
berupa bentuk aksi Bersama (group action) dalam memecahkan masalah dalam
pemenuhan kebutuhannya
b. Pembahasan :

Pustakawan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana lokusnya adalah Desa atau
sebutan lain dengan berbagai karakteristik masing-masing sesuai asal-usulnya adalah memberikan dorongan kepada masyarakat desa dalam proses pembangunan sangat memiliki hubungan signifikan karena Pustakawan diharapkan memiliki kemampuan memahami permasalahan yang dihadapi, menemukan potensi desa, serta mampu merencanakan kegiatan yang dibutuhkan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan informasi dan replika yang dimiliki pustakawan.

Melalui pemberdayaan masyarakat desa ala Pustakawan maka pembangunan di desa menjadi lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat, dimana seluruh informasi yang dibutuhkan
dalam pemberdayaan itu tersedia di berbagai jenis Perpustakaan.

Alih-alih Pustakawan meningkatkan kesejahteraan, Pustakawan mulai dari trampil sampai
dengan utama jarang proaktif langsung dalam pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang bertugas di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sedangkan di Desa hanya sebahagian kecil menempatkan orang yang ditugaskan mengelola perpustakaan, disebut sebagai tenaga pendukung perpustakaan

Pada hal, Pustakawan diberi kesempatan dan ruang melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang relevan, seperti melaksanakan pengelolaan koleksi perpustakaan, pelayanan
perpustakaan baik secara online maupun on site, termasuk menjadi ahli referensi yang memberikan saran dalam mencari data atau informasi sesuai dengan yang dikonsultasikan pemustaka. 

Pustakawan juga dituntut untuk mampu menuangkan ide, inovasi dan kreatifitas sehingga
masyarakat desa dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka Pustakawan “zaman now”
terutama pada masa pandemic covid-19 ini dimana kunjungan ke perpustakaan dibatasi maka
seharusnya mampu menyediakan akses bagi masyarakat lewat pengembangan aplikasi teknologi informasi serta trampil dalam merancang program yang menarik minat masyarakat desa mendayagunakan perpustakaan desa. Untuk mewujudkan tantangan tersebut maka Pustakawan dapat dibantu tenaga teknis/pendukung perpustakaan bekerja keras aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. 

Setidaknya Pustakawan memiliki kemampuan dan ketrampilan manajerial , komunikasi, berfikir kritis, menyelesaikan masalah (problem solving), administrative, orientasi pelayanan bahkan menguasai Bahasa asing (minimal Bahasa Inggeris) serta memahami potensi desa yang akan diberdayakan.

Mengingat Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah proses pembangunan dimana masyarakat
berinisiatif memulai proses kegiatan social untuk memperbaiki situasi dan kondisi mereka sendiri .

Harus dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi, artinya usaha hanya bisa berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan (subyek) yakni motor penggerak, bukan sekedar penerima manfaat atau obyek. Pemberdayaan Masyarakat akan menumbuhkan “agent of changes” atau “local champion” baik individu maupun komunitas.

Akhirnya, Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktifitas social sekaligus membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Dalam hal ini berarti seorang Pustakawan adalah orang yang memberdayakan masyarakat yang juga turut membentuk masyarakat desa sebagai pelaku dalam pembangunan guna memenuhi kebutuhan demi kesejahteraannya.

Bila dilihat kondisi perpustakaan desa dan masyarakat desa saat ini dan yang diharapkan dapat dijelaskan bahwa :
1. Pada saat ini:
a. Masyarakat desa belum menggunakan perpustakaan dan jasa perpustakaan secara maksimal
b. Perpustakaan desa belum memfasilitasi kebutuhan informasi masyarakat desa
c. Perpustakaan Desa belum menyediakan koleki/informasi yang sesuai potensi desa
2. Pada saat diharapkan:
a. Masyarakat Desa seharusnya menggunakan perpustakaan Desa sebagai sarana belajar
sepanjang hayat/literasi perpustakaan
b. Perpustakaan Desa harus menjadi tempat pengembangan kapasitas masyarakat desa
c. Koleksi/informasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat desa

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan masyarakat
sejak akhir 2019 sampai dengan sekarang melambat bahkan ada yang sudah berhenti (tutup), namun kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi justru berkembang pesat sebagai solusi untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di desa. Pustakawan tentu mengambil peran berpartisipasi untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui revitalisasi, kolaborasi dan aplikasi teknologi informasi tersebut. 

Caranya adalah Pustakawan menjadi salah satu Pembina dari sisi Pemerintah Daerah baik dari Provinsi maupun Kabupaten

Sejalan dengan hal tersebut, maka Pustakawan perlu menyadari bahwa Pemberdayaan
Masyarakat Desa adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya dengan memprioritaskan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus pengembangan kontrol publik atas implementasi keputusan-keputusan yang diambil.

Membuat masyarakat desa berdaya maka perlu intervensi Pustakawan namun intervensi ini bukan menggurui, mendikte, menentukan tetapi sebagai fasilitator (katalisator) yang memudahkan, menggerakkan, mengorganisir, menghubungkan, memberi ruang, mendorong, membangkitkian bahkan meyakinkan apa yang akan dicapai. 

Tugas itu mulia dan saatnya harus aktif tanpa mengenal lelah, karena masyarakat sedang menanti untuk membangkitkan kembali segala kelesuan, penghentian karena Pandemi Covid19 ini.

Keberhasilan Pustakawan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa bilamana individu atau
komunitas telah mampu dalam berbagai hal sesuai pendapat Edi Suharto, 2015 bahwa Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :
1. Kebebasan mobilitas, apakah individu telah mampu pergi keluar rumah/wilayah tempat
tinggal dengan sendirian? Tidak ada rasa takut justru percaya diri.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil, apakah telah mampu membeli barang-barang
kebutuhan keluarga sehari=hari tanpa meminta ijin orang lain, membeli dengan uang
sendiri, mampu mengelola kebutuhan berdasarkan prioritas.
3. Kemampuan membelli komoditas besar yakni barang-barang sekunder dan tertier
4. Terlibat dalam membuat keputusan rumah tangga, misalnya mampu merenovasi rumah,
membeli mobil atau perhiasan
5. Kebebasan relative dari dominasi keluarga
6. Kesadaran hokum dan politik
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang yang dianggap ”berdaya”,
misalnya Suami memukul Isteri
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga
c. Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Literasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial

Titik masuk (entry point) Pustakawaan dalam memberdayakan masyarakat desa melalui
program yang dikembangkan Perpustakaan Nasional RI yaitu Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sesuai pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.

Woro Titi Haryanti, menyebutkan bahwa tujuan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini adalah untuk meningkatkan literasi informasi berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekadar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan Perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat
dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak azasi manusia. 

Dengan demikian, pada kondisi saat ini Pustakawan dituntut harus aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa, mengingat peranan perpustakaan umum pada program berbasis inklusi sosial sebagai pembina perpustakaan desa, termasuk intervensi program pemberdayaan.
Pustakawan membuat variasi layanan perpustakaan sesuai kebutuhan dan integrasi program dengan stakeholder/institusi pemerintah, Outputnya adalah disamping tugas mulia meningkatkan keberdayaan masyarakat sekaligus mendapatkan angka kredit untuk menunjang karirnya. 

Dengan demikian, pustakawan melalui transformasi perpustakaan mampu menciptakan masyarakat sejahtera dengan menjadikan perpustakaan desa bermanfaat melalui 3 (tiga) hal yaitu :
1. Perpustakaan Desa menjelma menjadi ruang berbagi untuk masyarakat
2. Perpustakaan Desa menjadi ruang belajar kontekstual sesuai kebutuhan dan potensi desa
yang bersangkutan
3. Perpustakaan Desa menjadi tempat berlatih ketrampilan kerja
Dalam hal ini, Pustakawan menjadi “trainer” dengan pendampingan, melatih masyarakat di
Perpustakaan, apakah melalui Bimtek atau pembelajaran secara “on line” maupun “on site” dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.
 
Syarif Bando (Kepala Perpustakaan Nasional RI) dalam setiap pidatonya selama ini
menyatakan bahwa program transformasi perpustakaan berbasis inklusi social apabila perpustakaan menjelma menjadi pusat keagiatan yang memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan “lifeskill” demi peningkatan kesejahteraan hidup dengan berwirausaha. 

Maka fungsi perpustakaan yang dikelola pustakawan 10% (manage collection), 20% (management knowledge) dan 70% (transfer knowledge) akan terealisasi. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa Pustakawan khususnya yang bertugas di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota memang tidak lagi sebagai penunggu pemustaka di Gedung
perpustakaan tetapi saatnya aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan memperdalam bahwa literasi itu adalah untuk kesejahteraan.
 
Program perpustakaan berbasis inklusi social sangatlah tepat dilaksanakan di Desa karena
berdasarkan data BPS bahwa penduduk Indonesia itu 10% berijazah Diploma/Sarjana (D3, S1, S2, S3) dan 90% (SMA, SMP, SD, Tidak Tamat) dimana 60% berada di Desa. Fakta ini tentu menjadi tantangan bagi Pustakawan untuk proaktif mensosialisasikan Literasi melalui kegiatan seperti :

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa karena masyarakatnya berpendidikan rendah, maka
penggalian ilmu dari buku-buku terapan yang ada di perpustakaan sesuai potensi desa.
2. Membuat perpustakaan “merakyat” agar masyarakat merasakan manfaat ilmu-ilmu di
perpustakaan terkait sektor kehidupan (kesehatan, ekonomi), seperti kehilangan mata
pencaharian melalui perpustakaan dapat “survive” .
3. Mengawali pemicuan karena dipercayai bahwa kemampuan literasi dan perlunya ilmu
pengetahuan pasti meningkatkan kualitas hidup
4. Memastikan bahwa perpustakaan menjadi fondasi bagi setiap insan yang ingin kehidupannya berubah.

Pemberdayaan masyarakat desa oleh Pustakawan akan berlangsung sesuai dengan yang
diinginkan bila kualitas SDM ditingkatkan melalui perpustakaan desa dimana masyarakat desa bisa semakin berdaya dan berkualitas melalui sentuhan para pustakawan dan tenaga pendukung lainnya.

Tahapan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan Pustakawan sesuai tahapan proses
pengembangan masyarakat yakni :
1. Tahapan persiapan (engagement). Persiapan terdiri dari Petugas dan Lapangan. Persiapan
Petugas artinya menyamakan persepsi antar anggota Tim sebagai pelaku perubahan tentang
pendekatan yang dipilih. Misalnya, pendekatan literasi perpustkaan berbasis inklusi social
melaui pemberdayaan masyarakat desa. Persiapan lapangan artinya study kelayakan terhadap
potensi sasaran baik formal maupun informal.

2. Tahapan pengkajian (assesment). Pengkajian dilakukan dengan mengidentifikasi masalah 
atau kebutuhan yang diekspresikan dengan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran,
melibatkan masyarakat secara aktif. Pustakawan dibantu tenaga pendukung memfasilitasi
warga menyusun prioritas dan permasalahan yang dihadapi.

3. Tahapan perencanaan alternative kegiatan (planning). Pustakawan secara partisipatif
melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi, bagaimana cara 
mengatasinya serta memikirkan beberapa alternative program dan kegiatan yang dapat
dilakukan.

4. Tahap formulasi rencana aksi )formulation action plan). Pustakawan membantu merumuskan dan menentukan program.kegiatan yang akan diloakukan guna menghadapi permasalahan yang ada. Warga sudah dapat menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai
dan bagaimana mencapai tujuan.

5. Tahapan implementasi kegiatann(implementation). Perlu diingat bahwa rencana bisa
melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pustakawan/tenaga pendukung dengan warga masyarakat maupun kerjasama antar warga.

6. Tahapan evaluasi (evaluation). Pengawasan dari warga dan pustakawan terhadap program
yang sedang berjalan selalu melibatkan masyarakat agar dalam jangka Panjang diharapkan
terbentuk suatu system lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sebagai
umpan balik perbaikan kegiatan

7. Tahapan terminasi (termination). Kegiatan harus dihentikan karena waktu dan anggaran sudah selesai.

Tahapan tersebut di atas bersifat siklikal, dapat berputar guna mencapai perubahan lebih baik.

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut maka Transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi
sosial merupakan wujud perpustakaan desa sebagai pembelajaran sepanjang hayat dimana
perpustakaan desa bukan hanya sebagai pusat sumber informasi tetapi lebih dari itu sebagai tempat mentrasformasikan diri sebagai pusat sosial budaya dengan memberdayakankan dan
mendemokratisasi masyarakat desa dan komunitas lokal, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

Dengan begitu maka Pustakawan dapat dikategorikan sebagai pelaku perubahan yang dibantu tenaga pendamping (field worker) dan tenaga kader (local indigenous worker). Personil
tenaga ini berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti TP PKK, Dasawisma, Lembaga
keagamaan, Lembaga budaya, Lembaga ekonomi, Karang Taruna, pendamping Lokal Desa,
Pendamping Desa, tenaga ahli/penyuluh dari berbagai Kementerian dan Lembaga yang bersinergi sesuai keilmuan masing-masing. Dan yang harus diingat bahwa kegiatan itu berawal dari perpustakaan yang diinisiasi Pustakawan. Disinilah saatnya pustakawan proaktif dalam pemberdayaan masyarakat desa atau Pustakawan sebagai pelaku perubahan (community worker), yang selaras dengan pendapat Zastrow(2010), sebagai :
• Enabler (pemungkin)
• Broker (penghubung)
• Adovacate (pembelaan)
• Empower (Pemberdaya)
• Activist (Aktifis/penggerak)
• Mediator (Penengah)
• Negotiator (Pelaku negosiasi)
• Educator (Instruktur)
• Inisiator (Pemberi solusi)
• Coordinator (Penkoordinasi)
• Researcher (Peneliti)
• Group Facilitator (Kelompok mempermudah)
• Public speaker (Pembicara)

Dari uraian di atas maka seorang Pustakawan harus memiliki berbagai ketrampilan untuk
dapat sebagai pelaku perubahan, antara lain :
1. Ketrampilan fasilitatif.

Pustakawan bertindak sebagai animator social, mediasi dannegosiasi, pemberidukungan,
membentuk konsesnsus, memfasilitasi kelompok, memanfaatkannsumber daya dan trampil 
mengorganisir

2. Ketrampilan edukasional.
Pustakawan mampu membangkitkan kesadaranmasyarakat, menyampaikan informasi,
mengkonfrontasikan dan melatih

3. Ketrampilan perwakilan.
Pustakawan mampu mencari sumber daya, advokasi, memanfaatkan media, membuat hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan dan membagi pengetahuan kepada masyarakat.

4. Ketrampilan teknis.
Pustakawan mampu melakukan presentase tertulis maupun verbal, serta mengontrol dan
mengalokasikan keuangan.

Pustakawan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi wakil Pemerintah untuk
membuat strategi intervensi literasi berbasis inklusi sosiusal dengan :menerapkan hasil
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa, meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat desa melalui Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Dengan demikian Perpustakaan Desa bukan hanya sebagai pusat sumber informasi tetapi lebih dari itu perpustakaan desa menjadi tempat mentransformasikan diri sebagai pusat sosial budaya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berkenaan dengan Hubungan (Connectivity), Materi (Content) dan Kemanusiaan (Human).

3. Kesimpulan
Harapan dari masyarakat desa saat ini adalah ingin segera “move on” dari keadaan Pandemi Covid-19 melalui peran perpustakaan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana kondisi ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan Pustakawan berbagai jenis ketrampilan dan keahlian setidaknya menjadi pemicu bagi masyarakat dalam menghadapi keberagaman yang terjadi di tengah masyarakat perdesaan.

Pustakawan melalui transformasi perpustakaan mampu memberdayakan masyarakat desa
lebih sejahtera dengan menjadikan perpustakaan desa bermanfaat dengan : menjelma menjadi ruang berbagi untuk masyarakat; ruang belajar kontekstual sesuai kebutuhan dan potensi desa yang bersangkutan; dan tempat berlatih ketrampilan kerja

Transformasi Pustakawan berarti (1) merupakan agen perubahan; (2) merupakan poros
informasi, yang harus terus dijalankan dari masa lalu, masa kini hingga ke masa yang akan dating; (3) berperan dalam pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemajuan sosial dan ekonomi; (4) berdedikasi tinggi dan bekerja secara profesional; (5) menyatu, membaur dan memberikan sesuatu perubahan yang baru yang lebih baik; dan (6) terbuka dan membuka pikiran.

Tahapan proses pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari :
1. Tahapan persiapan (engagement)
2. Tahapan pengkajian (assesment).
3. Tahapan perencanaan alternative kegiatan (planning).
4. Tahap formulasi rencana aksi (formulation action plan).
5. Tahapan implementasi kegiatan (implementation).
6. Tahapan evaluasi (evaluation).
7. Tahapan terminasi (termination).

Pustakawan harus aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa, menerapkan hasil
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa, meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat desa melalui Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa dengan memfungsikan perpustakaan desa.

Referensi:
[1] Mardikanto, Totok Soebiato, Poerwoko, 2013, Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Presfektif Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta.

2] Mujianto, Arif Purbantara, 2019, Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Kemendes PDTT RI
\
[3] Suharto, Edi, Aep Gunarsa, 2010, Membangun masyarakat memberdayakan rakyat:
kajianstrategis pembangunan kesejahteraan dan pekerjaan sosial, Bandung, Refika Aditama

[4] Republik Indonesia 2007, Undang-undang Republik Indonesia No. 43 tentang Perpustakaan, Jakarta, Perpustakaan Nasional

[5] Republik Indonesia 2014, Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tentang Desa, Jakarta
 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

[6] Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan

[7] Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia No 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/ Kelurahan

[8] Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Pustakawan dan Angka Kreditnya

[9] Haryanti, Woro Titi , 2019, Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Medan, TALENTA Publisher Universitas Sumatera Utara.***

Komentar Anda

Berita Terkini