NBT


Dua Kepala Desa Dipanggil Camat Sibolangit

HARIAN9 author photo

SIBOLANGIT| H9
Kepala Desa Rumah Sumbul dan Kepala Desa Batulayang, Kecamatan Sibolangit dipanggil Camat Sibolangit, Selasa (14/9/2021). Kedua kepala desa tersebut dipanggil terkait saling klaim lahan yang dikelola kelompok tani 'Sekata' yang berada di daerah perbatasan dari dua desa itu.

Kepala Desa Rumah Sumbul Darmi Tarigan dan Kepala Desa Batulayang Rasman Tarigan dipanggil secara lisan, namun datangnya tidak bersamaan.

Camat Sibolangit Febri E Gurusinga SSTP MSP mengatakan Kepala Desa Batulayang dan Kepala Desa Rumah Sumbul telah dipanggil secara lisan untuk dimediasi. "Tapi sayangnya, mereka tidak bersamaan datangnya berhubung karena Kepala Desa Batulayang ada pekerjaan lainnya," kata Febri, Rabu (15/9/2021).

Hasil dari panggilan kedua kepala desa itu, belum ada kesepakatan tentang lahan tersebut, karena belum bisa duduk berdua. Bahkan kedua kepala desa sama-sama bersitegang untuk memberikan sikap yang masing-masing mempertahankan lahan yang mereka klaim.

Diantara kedua kepala desa, baru Darmi Tarigan yang memberikan data lahan. Namun itu pun surat yang diberikan kepadanya surat-surat yang berhubungan dengan PDAM Tirtanadi Sibolangit. "Isi surat itu menyatakan bahwa daerah tersebut kawasan resapan air yang dikuasai oleh pihak Tirtanadi," ujarnya.

Karena belum ada kesepakatan antara kedua desa akhirnya, Febri mengimbau kedua kepala desa agar menahan diri dan jangan membuat anarkis serta masing-masing mengantisipasi warganya agar tidak sampai bentrok. 

Pada kesempatan tersebut, ia secara tertulis telah melayangkan surat kepada kedua kepala desa agar segera melengkapi fakta-fakta/ surat terkait objek dimaksud untuk dipelajari.

Sebelumnya, informasi diperoleh harianSIB.com, lahan seluas 80,1 hektar sudah dibersihkan oleh kelompok tani “Sekata” Desa Rumah Sumbul, untuk lahan pertanian dan Pemerintah Desa Rumah Sumbul merencanakan untuk membangun balai desanya diatas lahan itu.

Namun masyarakat Desa Batulayang menolak rencana dari kelompok tani itu dengan mengklaim bahwa lahan itu berada di wilayah Pemerintahan Desa Batulayang. Puluhan warga desa Batulayang juga mendatangi lokasi, menolak agar lahan itu diusahai kelompok tani dengan memasang tulisan “Dilarang Masuk KUHP 551”.

Kepala Desa Rumah Sumbul, Darmi Tarigan ketika dikonfirmasi mengatakan sekira 20 tahun yang lalau, lahan seluas 80,1 hektar itu digunakan PDAM Tirtanadi. Penuturan dari Simantekki Kuta (Ketua Adat), lahan itu merupakan tanah ulayat yang sebelumnya pernah dikelolah PDAM Tirtanadi untuk membuat sumur resapan.

Selama dikelolah pihak PDAM, Pemeritahan Desa Rumah Sumbul tetap mendapat bantuan annual fee (biaya tahunan) sebagai pemilik wilayah. Selanjutnya, kelompok tani “Sekata” mengelolah lahan itu sejak sebulan yang lalu, untuk keperluan lahan pertanian, sedang pihaknya akan membangun balai pertemuan desa di lahan tersebut.

Sementara Kepala Desa Batulayang, Rasman Tarigan ketika dikonfirmasi, Minggu (12/9) melalui selularnya, mengakui bahwa lahan sekira 60 hektar itu berada di wilayah Desa Batulayang merupakan lahan hutan lindung dibawah pengawasan Dinas Kehutanan.

Warga Desa Batulayang keberatan jika lahan itu dikelolah warga desa Rumah Sumbul dengan mengatasnamanakan kelompok tani. “Masyarakat kita keberatan kalau lahan itu dikelolah kelompok tani dari desa lain. Kita pun ada kelompok tani yang bisa mengelolah lahan itu” jelasnya. (WM021)
Komentar Anda

Berita Terkini