NBT


IMAKOR : Ajukan 7 Tuntutan Terkait Kegiatan BIMTEK Kepala Desa di Masa Pandemi Covid-19

HARIAN9 author photo

 

PALAS| H9
Ikatan Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara ( IMAKOR SUMUT ) turun ke Daerah Kabupaten Padang Lawas ( Palas ) tepatnya mendatangi Kantor Dinas Pemerintahan Desa di Sibuhuan, belum lama ini.

Pantauan Harian9.com, dilokasi Mereka melakukan Aksi dan Orasi damai serta mendapat pengawalan atau pengamanan dari Satuan Polres Padang Lawas dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas. peserta aksi sekitar 15 orang dengan mematuhi Prokes menggunakan Masker.

Adapun Yang menjadi Dasar kehadiran IMAKOR SUMUT sesuai isi tek yang mereka bacakan adalah sebagai berikut.

Hari ini kami hadir berkunjung secara Santun dan semangat Nasionalisme ke depan Kantor Dinas PMD dan Kejari Padang Lawas. Dengan membawa harapan yang pasti untuk mewujudkan Padang Lawas yang Bercahaya. Di tengah Wabah Virus Covid 19, kami dari Ikatan Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara ( IMAKOR SUMUT ) rela turun ke jalan meninggalkan rumah untuk meminta keadilan kepada  Bapak Kepala Dinas PMD terkait Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di tengah Pandemi Covid 19 seluruh Kepala Desa se Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 05--08 September 2021 di Hotel Niagara Parapat Kabupaten Simalungun, di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. 

Disini kami menduga kegiatan Bimtek tersebut hanya dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri dan segelintir oknum dimana dana sebesar 5 juta per Kepala Desa se Kabupaten Padang Lawas, jika di kalkulasikan cukup untuk membantu masyarakat yang terdampak Pandemi Covid 19.

Namun sangat disayangkan itu tidak menjadi bahan pertimbangan oleh pihak Dinas PMD Padang Lawas dan disini kami meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas agar menunjukkan Taringnya sebagai panglima hukum tertinggi di Kabupaten Padang Lawas.

Besar harapan kami agar Kejari Padang Lawas mematuhi himbauan Bapak Presiden Republik Indonesia Ir H. JOKO WIDODO. Bahwasanya penegak hukum diminta bekerja ekstra keras mengantisipasi keinginan jahat segelintir oknum yang ingin memamfaatkan momentum pandemi Covid 19 guna memperkaya diri sendiri dan sesuai UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pinada korupsi sebagaimana disebutkan UU nomor 31 tahun 1999 juncto UU nomor 20 tahun 2001 pasal 2 ayat 2 disebutkan Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam masa bencana hukumannya adalah pinada mati.

Adapun ketujuh Tuntutan yang mereka sampaikan sebagai berikut, 1.Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas agar memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Padang Lawas terkait kegiatan Bimtek yang dilaksanakan pada tanggal 05--08 September 2021. Karena kami nilai kegiatan tersebut bukanlah hal yang tepat  dilakukan saat ini mengingat situasi pandemi Covid 19 yang seharusnya difokuskan kepada penanganan covid 19.

2. Bapak Kejaksaan Negeri Padang Lawas agar memanggil dan memeriksa Panitia Pelaksanaan Bimtek yang dilaksanakan oleh Kepala Desa se Kabupaten Padang Lawas di Hotel Niagara Parapat Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumut.

3. Sesuai Informasi yang kami terima bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek olek Kepala Desa Se Kabupaten Padang Lawas dengan Anggaran 5 juta perDesa bila di kalkulasikan dari keseluruhan Desa se kabupaten padang Lawas dapat terjumlah 5.000.000.x 303 = 1.515.000.000. dari nilai tersebut kami sangat menduga adanya syarat KKN dalam kegiatan tesebut.

4. Bapak Budiman Nasution selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Padang Lawas agar menjelaskan secara rinci terkait Pelaksanaan kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh Kepala Desa se Kabupaten Padang Lawas di Hotel Niagara Parapat Kabupaten Simalungun.

5. Meminta Satgas Covid 19 Kabupaten Padang Lawas agar segera melakukan SWEB TEST dan TEST PCR Anti Gen Kepada seluruh peserta dan Panitia Kegiatan Bimtek Kepala Desa Se Kabupaten Padang Lawas untuk mencegah penularan covid 19 di Kabupaten Padang Lawas.

6. Meminta Kepada Bapak Bupati Padang Lawas agar Mengevaluasi dan mencopot Budiman Nasution selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Padang Lawas terkait pelaksanaan Kegiatan Bimtek tersebut.

7. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus sama sama menjungjung tinggi Azas Praduga tak bersalah untuk menghindari kesalah pahaman diantara kita.
Ketua Muhyi Atsaris Daulay, Koordinator Aksi Ridho Pasaribu.

Sangat disayangkan kehadiran IMAKOR, Kadis PMD Budiman Nasution tidak berada di Kantornya sehingga para aktivis tersebut melanjutkan orasinya ke Kejaksaan Negeri Padang Lawas. (WD41/MAL)
Komentar Anda

Berita Terkini