NBT


Ketua AKPAT : Kami Menilai DPRK Aceh Tamiang Terlalu Lambat

HARIAN9 author photo

 

ACEH TAMIANG| H9
Ketua Aliansi Tiga Kampung Persiapan Kabupaten Aceh Tamiang (AKPAT) dalam rilisnya di Karang Baru, 31 Agustus 2021 mengatakan, pengesahan Qanun Kampung yang bertele-tele dan memakan waktu terlalu lama di DPRK Aceh Tamiang, berdampak semakin sedikitnya waktu yang tersisa dalam urusan pemenuhan syarat proses perceptan pendefenitifan tiga Kampung Persiapan di Kabupaten Aceh Tamiang,"jelasnya.

"Mengingat pada bulan September 2021 merupakan waktu terakhir untuk mengajukan terbitnya Kode Desa yang merupakan tahapan akhir dari perjalanan panjang urusan selama ini. Defenitif nantinya setelah adanya terbitnya Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Ketua Aliansi Tiga Kampung Persiapan Kabupaten Aceh Tamiang (AKPAT) Sugiono SH lebih lanjut menyampaikan,  gerakan yang dimulai lagi sejak bulan Juni sampai dengan minggu kedua bulan bulan Agustus 2021 melalui beberapa kali pertemuan di Dinas dan Kantor DPRK sudah nampak terdapat banyak kemajuan. Diantaranya pertemuan dengan agenda mendorong percepatan pemenuhan syarat pendefenitifan Kampung tanggal 10 Agustus 2021 diruang rapat Kantor Bupati Kabupaten Aceh Tamiang yang dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang, Assisten 1, Kadis DPM PP KB, Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang, tiga orang Camat (Kecamatan Rantau, Kejuruan Muda dan Tenggulun), tiga Pj. Datok Penghulu Kampung Persiapan (Mekar Jaya – Alur Mentawak dan Sumber Makmur), Ketua DPRK. Wakil Ketua DPRK (Fadlon), Ketua Komisi 1 DPRK, Ketua Panitia Legislasi, Sugiono Sukandar dan Maula Zikri (Anggota Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang) dan dihadiri perwakilan Aliansi 3 Kampung Persiapan Kabupaten Aceh Tamiang (AKPAT),"jelasnya.

"Pada pertemuan dengan pihak Eksekutif yang disampaikan oleh T. Insyafuddin, ST Wakil Bupati sangat berkomitmen dalam mendorong percepatan pemenuhan persyaratan dan akan segera  mengurus tahapan selanjutnya, baik di Provinsi Aceh juga di Kemendageri RI. Sedangkan Suprianto, ST Ketua DPRK Aceh Tamiang dihadapan peserta rapat menyampaikan komitmennya dari tahapan pembahasan dan pengesahan Qanun paling telat akan diselesaikan pada minggu ketiga bulan Agustus, dengan mempertimbangkan sama-sama mengetahui waktu kita yang tinggal sedikit lagi dan bisa masuk dalam masa Kadaluarsa, dan diperbolehkan mengusulkan lagi 5 tahun yang akan datang, sesuai yang diatur oleh UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, PP no 43 tahun 2014 tentang aturan pelaksana UU Desa dan Permendageri no 1 tahun 2017 tentang penataan Desa. 

"Dengan sampai tanggal 31 Agustus 2021 belum disyahkan Qanun Kampung menandakan DPRK Aceh Tamiang ingkar dengan janjinya yang seharusnya Qanun sudah diselesaikan pada minggu kedua Agustus. Kami AKPAT menilai DPRK Aceh Tamiang lemah komitmen dan sudah mati nurani kerakyatannya. 

"AKPAT meminta kepada anggota DPRK Aceh Tamiang untuk dapat segera mensyahkan Rancangan Qanun Kampung menjadi Qanun, mengingat tahapan berikutnya  masih akan ada urusan tingkat di Provinsi Aceh dan ditindaklanjuti di Kementerian Dalam Negeri.

"Qanun Kampung menjadi salah satu persyaratan yang diminta oleh Kemendageri, berdasarkan surat tertanggal 27 Desember tahun 2021, perihal tentang permintaan kelengkapan persyaratan usulan penataan Desa di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang," tegas Sugiono. (WD-013). 
Komentar Anda

Berita Terkini