NBT


Komisi 3 DPRD Kota Medan: Regulasi Pengawasan Peredaran Daging Yang Masuk Ke Medan Harus Berasal Dari PUD RPH

harian9 author photo

MEDAN| H9
Pimpinan dan Anggota Komisi 3 DPRD Kota Medan mendukung penuh Program Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan (PUD RPH) Kota Medan, untuk melakukan pengawasan peredaran daging yang masuk ke kota Medan harus berasal dari PUD RPH Kota Medan. 

Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kota Medan dengan PUD RPH Kota Medan yang dipimpin oleh ketua Komisi 3  Muhammad Afri Rizki Lubis, Ahad (26/9/2021) di Ruang rapat Komisi 3 DPRD Medan, Jalan Abdullah Lubis No.3 Medan.

Kegiatan itu merupakan pertemuan perdana sekaligus perkenalan segenap Direksi PUD RPH Kota Medan  yang baru dilantik Rabu (22/9)  yakni Direktur Utama (Dirut) Harisandi Syafril Harahap, Direktur Operasional Boy Miharza, Direktur Umum dan Keuangan SDM Jansen Sihaloho  dan Direktur Pengembangan Rudi. 

Dirut PUD RPH Kota Medan Harisandi Syafril Harahap selain mengenalkan para direksi yang hadir juga menyampaikan rencananya untuk melakukan penguatan  regulasi (peraturan) terkait pengawasan peredaran daging yang masuk ke kota Medan harus PD.RPH Kota Medan, terutama dalam hal pemotongan dan pemeriksaan kesehatan ante mortem dan post mortem. Maka PUD RPH Kota Medan mengharapkan dukungan Pimpinan dan  Anggota DPRD Kota Medan khususnya Komisi 3.    

Dalam pertemuan itu, pada prinsipnya seluruh Anggota Komisi 3 yang hadir mendukung rencana PD. RPH Kota Medan itu. Sebagaimana disampaikan  Hendri Duin dari F-PDIP menyampaikan, dalam upaya meningkatkan pendapatan perusahaan, Direksi PUD RPH Kota Medan harus bekerja keras dan maksimal dalam menjamin daging yang dikonsumsi masyarakat Kota Medan aman, sehat, utuh dan higienis. Maka harus melakukan pengawasan berkoluburasi bersama PUD Pasar Kota Medan, terkait peredaran daging yang masuk ke kota harus berasal dari PD. RPH Kota Medan.


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 Abdul Rahman Nasution menyebutkan, berkenaan dengan  ini dukungan DPRD Kota Medan terhadap regulasi pengawasan peredaran daging  kepada RPH Kota Medan sudah disahkan dalam Peraturan Daerah kota Medan tentang PUD RPH Kota Medan sejak bulan April 2021 lalu. Namun Direksi ini lebih dulu memperbaiki persoalan internal perusahaan, terutama masalah struktural dan karyawan. 

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi 3 Erwin Siahaan dari Fraksi Hanura PSI dan PPP mengatakan, regulasi pengawasan peredaran daging dikota Medan itu perlu dilakukan PUD RPH Kota Medan. Karena masyarakat Kota Medan membutuh daging sehat, higienis dan halal.       

Demikian juga Anggota Komisi 3 DPRD Kota Medan lainnya seperti  Edward Hutabarat dari Fraksi PDIP, Rudiawan Sitorus  dan Irwansyah dari PKS serta Ishaq Abrar Mustafa Tarigan  dari F-Partai Demokrat menyampaikan dukungan terkait regulasi pengawasan peredaran daging tersebut. 
               
Selain itu Ishaq Abrar Mustafa Tarigan mengingatkan, agar direksi harus kompak dan satu persepsi dalam menjalan roda perusahaan. Karena kebersamaan persepsi direksi dan karyawan  itu merupakan salah satu hal yang penting dalam memajukan  perusahaan. 
"Salah satu inti memajukan perusahaan ini  direksi mampu kompak dan satu persepsi dalam menjalan roda perusahaan. Karena kebersamaan persepsi direksi dan karyawan  itu merupakan salah satu hal yang penting dalam memajukan  perusahaan," ungkapnya. 

Dalam Pertemuan itu, Anggota Komisi 3 hadir lengkap yakni:  Ketua M Afri Rizki Lubis (F-Partai Golkar), Wakil Ketua Abdul Rahman Nasution (F-PAN), Sekretaris Erwin Siahaan (F-HPP) dan Anggota terdiri dari;  Edward Hutabarat (F-PDIP), Hendri Duin (F-PDIP), Netti Yunita Siregar (F-Gerindra), Siti Suciati (F-Gerindra), Rudiawan Sitorus (F-PKS), Irwansyah (F-PKS), T Erdiansyah Rendy (F-NasDem) serta Ishaq Abrar Mustafa Tarigan (F-Partai Demokrat) (PU.oo1)
Komentar Anda

Berita Terkini